HARIANTERKINI.COM – Masih ada sebagian besar kelompok yang meragukan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak Lanjutan di tengah Pandemi COVID-19 dengan berbagai macam motifnya masing-masing. Bisa jadi keraguan tersebut tidak didasarkan alasan yang kuat atau bahkan karena kekurangtahuan informasi tentang bagaimana Pemerintah bersama Penyelenggara Pemilu menerapkan aturan protokol kesehatan yang ketat dalam seluruh proses Pilkada.
Terdapat sejumlah alasan mengapa Pilkada serentak 2020 perlu digelar di tengah pandemi. Pertama, para pemilih yang menurut data KPU ada sekitar 105 juta orang di 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada tentu ada yang sudah terpengaruh ajakan Golput karena termakan isu Pilkada hanya menjadi klaster penyebaran COVID-19. Atau bisa jadi masyarakat juga ada yang berfikiran kenapa harus menghabiskan puluhan Triliun Rupiah untuk memaksakan Pilkada tetap berlangsung di tengah kondisi bangsa ini harus berjuang melawan Pandemi COVID-19 ini? Parahnya lagi, ada saja yang memprovokasi dengan menyebutkan anggaran sebanyak itu sangat bermanfaat untuk masyarakat kecil yang terdampak sosial ekonomi akibat COVID-19. Seolah-olah seluruh upaya Pemerintah dan KPU menggelar Pilkada seperti melawan arus pemikiran dan logika publik.
Mereka yang meragukan Pilkada dan berharap Pilkada ditunda karena alasan pandemi, sejatinya telah menghancurkan demokrasi. Jika dilihat dari persektif HAM, hak pilih merupakan bentuk kebebasan sipil dan politik yang harus dipenuhi negara.
Adapun kondisi darurat di tengah pandemi seperti ini, skenario Pilkada bisa diatur dengan memperkuat regulasi untuk mengurangi dampak penyebaran COVID-19. Pemerintah bersama KPU sudah menerbitkan aturan agar Pilkada tetap demokratis dan aman COVID-19.
Jangan dijadikan suatu alasan karena COVID-19, untuk tidak memilih atau malas hadir di TPS, karena sudah ada aturan Protokol Kesehatan selama tahapan Pilkada hingga pemungutan suara dan penetapan pemenang. Dan Pilkada merupakan momentum bersejarah untuk kita reborn, bangkit kembali menata perekonomian dan seluruh sektor yang luluh lantah oleh COVID-19.Kita semua harus optimis masyarakat akan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan Pemimpin di daerah. Percayalah, tidak ada pemerintah di negara mana pun yang ingin menjerumuskan rakyatnya sendiri.
Baca Juga : Facial Recognition Dengan 8 Faktanya … Awesome
