Jaga Demokrasi, Pemerintah Tolak Poin Gubernur Jakarta Dipilih Presiden dalam RUU DKJ
HARIANTERKINI.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah menolak poin Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) soal gubernur ditunjuk oleh presiden. Pemerintah, kata Tito, ingin menjaga demokrasi. Pemerintah ingin gubernur Jakarta tetap dipilih masyarakat melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti selama ini. “Kalau kami diundang, dibahas di DPR, posisi pemerintah adalah gubernur, wakil…