HARIANTERKINI.COM – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan menyebut, calon kepala daerah yang terbukti melakukan politik uang di Pilkada 2020 bisa didiskualifikasi. Sebagaimana bunyi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada disebutkan bahwa apabila paslon terbukti melakukan politik uang, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah. Paslon yang terbukti melakukan politik uang secara…
HARIANTERKINI.COM – Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang rencananya akan dilangsungkan pada Desember 2020, diharapkan dapat direncanakan secara matang. Masih tingginya kasus penularan Covid-19 di Tanah Air membuat penyelenggaraan kontestasi politik di tingkat daerah itu dibayangi oleh berbagai macam permasalahan, terutama potensi adanya money politik atau politik uang menjelang Pilkada. Anggota Bawaslu RI,…
HARIANTERKINI.COM – Rabu, 9 Desember 2020 kita akan menggelar pilkada serentak di 270 daerah di Indonesia. Hal itu membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu mempersiapkan semua yang dibutuhkan ini dalam proses pilkada. Begitu juga pemerintah terkait anggaran pilkada di Indonesia dipersiapkan pula agar pelaksanaan lebih matang. Jika membahas…
HARIANTERKINI.COM — Praktik money politic atau politik uang berpotensi meningkat pada Pilkada 2020 karena digelar di tengah pandemi Covid-19. Apalagi, kepala daerah yang akan maju kembali dalam pilkada rawan menyalahgunakan kewenangan. “Karena kondisi pandemi ini ekonomi kurang baik maka potensi money politic juga bisa tinggi dibanding kondisi pada pilkada-pilkada sebelumnya. Karena ada relasinya, relasi antara…
Jakarta, HARIANTERKINI.COM — Direktur Media dan Komunikasi Politik Politika Research Consulting (PRC) Dudi Iskandar menilai praktik politik uang akan meningkat dalam Pilkada Serentak 2020 karena dihelat saat pandemi virus corona (Covid-19). Dudi mengatakan bahwa pandemi Covid-19 membuat banyak pendapatan masyarakat berkurang. Bahkan tidak sedikit pula yang harus kehilangan pekerjaan, sehingga praktik politik uang dalam Pilkada…
JAKARTA, HARIANTERKINI.COM – Komisioner Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan, politik uang dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) masuk dalam indeks kerawanan dalam Pilkada 2020. Hal tersebut disampaikan Afif dalam diskusi online bertajuk ‘Mengapa Kita Butuh Kepala Daerah’. “Saya mau konfirmasi indeks kerawanan kita untuk pilkada besok, ini yang paling dikhawatirkan dan kita…
