Penentuan tanggal untuk pemilu 2024 masih menjadi pertimbangan yang dibahas bersama DPR, Pemerintah dan penyelenggara. Pasalnya, dia menambahkan banyak hal yang sedang diatur terutama untuk jangka waktu dari satu tahapan ke tahapan lain.

Sebagai informasi terkait waktu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024, opsi pertama, skenario dari KPU RI pemilu dilaksanakan 21 Februari 2024, artinya tahapan pemilu selama 20 bulan akan dimulai Juni 2022. Sementara, opsi kedua skenario pemerintah yang ingin pemilu digelar pada 16 Mei 2024, sehingga tahapan dimulai September 2022, dan opsi ketiga sebagai alternatif yakni menggelar pemilu pada April 2024. Adapun tahapannya dimulai Agustus 2022.

Fritz menyampaikan, kerja sama secara komperhensif dengan media perlu dilakukan agar Pemilu 2024 dapat menyuarakan demokrasi yang transparan pada publik. Dia berharap media akan tetap imbang dalam menyampaikan pemberitaan dan setia mendukung segala proses demokrasi yang ada.

Baca juga: Pemerintah berhasil menghapus tes PCR untuk penerbangan ke Jawa-Bali!

The post Bawaslu: Kapanpun Tanggal Pemilu 2024, Kami Siap! first appeared on HARIANTERKINI.COM.

ercatat, 75,83% warga yang memiliki hak pilih telah menggunakan haknya di tengah masih merajalelanya pandemi Covid-19. Jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang menggunakan suaranya pada tiga pilkada di saat nonpandemi, yaitu 69,2 % pada Pilkada 2015, 74,5% pada Pilkada 2017, serta 73,2 % pada tahun 2018. Selain itu, juga lebih tinggi dari 66,9 % jumlah pemilih yang menggunakan suaranya pada pemilu Amerika Serikat 3 November 2020, 66% pada pemilu Prancis 28 Juni 2020, dan 66, 2% pada pemilu Korea Selatan 15 April 2020.

Pada awalnya tidak sedikit kalangan yang skeptis terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak dan menyarankan untuk menundanya, setidaknya sampai pertengahan 2021 saat Pandemi Covid-19 diperkirakan sudah dapat lebih dikendalikan. Akhirnya, pemerintah, DPR, dan penyelenggara pilkada bersepakat menunda 3 bulan hari pencoblosan, dari jadwal semula September menjadi tanggal 9 Desember 2020. Keputusan itu dibarengi dengan ketetapan untuk melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah dengan protokol kesehatan secara ketat.

Memang terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pilkada, mulai dari dukungan teknis, seperti transportasi dan distribusi logistik, sampai pada terjadinya kampanye negatif dan politik uang. Juga terdapat pelanggaran pada tahapan pilkada khususnya tahapan kampanye baik oleh calon kepala daerah, tim kampanye maupun oleh aparat dan aparatur sipil negara (ASN).

Satu Pemilihan Kepala Daerah, yakni di Kabupaten Boven Digoel, Papua, ditunda hari pencoblosannya ke tanggal 28 Desember 2020. Penundaan lantaran adanya sengketa berupa protes salah satu pasangan calon yang dibatalkan pencalonannya oleh KPU.

Yang menggembirakan adalah tidak terjadinya klaster baru Covid-19 di 270 daerah penyelenggara pilkada seperti yang banyak dikhawatirkan sebelumnya. Tidak juga terdapat peningkatan kasus Covid-19 yang mencolok di daerah yang melaksanakan pilkada pada waktu sekitar pelaksanaan pemungutan suara. Meskipun demikian, sebelum dan sesudah hari pencoblosan terdapat laporan bahwa ada petugas penyelenggara pilkada dari pusat sampai daerah maupun calon kepala daerah yang terpapar Covid-19.

Kepercayaan Publik
Dampak positif yang segera dirasakan dari penyelenggaraan pilkada yang aman dan lancar yang menghasilkan kepastian kepemimpinan dan pemerintahan daerah, adalah meningkatnya kepercayaan rakyat terhadap sistem politik dan pemerintahan yang berlaku. Selain itu, makin kuat juga keyakinan masyarakat bahwa sebagai bangsa kita dapat mengatasi permasalahan yang berat sekalipun, sepanjang kita terus keras sesuai tugas dan profesi masing-masing serta meningkatkan persatuan seluruh pemangku kepentingan.

Menguatnya kepercayaan publik terhadap sistem politik, pemerintahan, dan kepemimpinan merupakan modal utama dalam melanjutkan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa khususnya memelihara kesehatan masyarakat dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Berbagai program bantuan sosial termasuk jaringan pengamanan sosial (social safety net) dan stimulus fiskal akan dapat terus berjalan. Program dimaksud berupa antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan insentif untuk usaha menengah ke atas yang diluncurkan sejak tahun 2020 dan akan dilanjutkan pada tahun 2021. Berbagai program itu diharapkan akan meningkatkan penyerapan lapangan kerja, meningkatkan produksi dan konsumsi, serta menggerakkan roda ekonomi sehingga bangkit kembali pada tahun 2021.

Pernyataan Presiden Joko Widodo pada 16 Desember 2020 yang menegaskan bahwa program vaksinasi anti Covid-19 yang akan dimulai pada awal 2021 bagi sekitar 182 juta masyarakat adalah bebas biaya atau gratis dan Presiden sendiri yang akan menjadi penerima pertama vaksinasi, jelas sangat melegakan. Hal ini diharapkan semakin meningkatkan solidaritas antar masyarakat serta kepercayaan terhadap pemerintah.

Meskipun belum menjadi keputusan resmi, tetapi hasil perhitungan sementara dari KPU, hitung cepat dari beberapa lembaga peneliti dan klaim partai politik, telah menunjukkan hasil. Dari beberapa penghitungan diperoleh perkiraan Partai Golkar meraih kemenangan 61% dari, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 58%, Partai Demokrat 54%, Partai Nasdem 48%, Gerindra 45%, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 44%, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 44%, Partai Amanat Nasional (PAN) 25%, dan calon perseorangan 2%.

Dasar perhitungan klaim kemenangan partai politik karena semua calon kepala daerah, kecuali calon perseorangan, diusung dan didukung oleh koalisi partai politik yang bervariasi dari daerah satu dan daerah lain. Sebagai contoh, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Eri Cahyadi-Armuji yang diusung PDI-P dan didukung Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menang terhadap lawannya Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno yang diusung PKB serta didukung Gerindra, Golkar, dan PKS.

Di Pilkada Kota Medan, pasangan Bobby Afif Nasution-Aulia Rachman menang atas Akhyar Nasution-Salman Alfarisi yang diusung PKS dan didukung Partai Demokrat. Di Pilkada Sulawesi Utara, cagub-cawagub Olly Dondokambey-Steven DE Kandouw yang diusung PDI-P, didukung Gerindra, PKB, dan PSI menang atas Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim Landjar yang diusung Golkar dan PAN, didukung Demokrat, serta Vonnie Anneke Panambunan-Hendry CM Runtuwene yang diusung Nasdem.

Sedangkan di Pilkada Kepulauan Riau, cagub-cawagub Ansar Ahmad-Marlin Agustina yang diusung Partai Golkar dan Partai Nasdem, serta didukung PAN dan PPP menang atas Soerya Respationo-Iman Sutiawan yang diusung PDI-P, serta didukung Gerindra dan PKB. Pasangan itu juga mengalahkan pasangan Isdianto-Suryani yang diusung PKS dan Demokrat, serta didukung Hanura. Jadi yang mengklaim kemenangan dalam pilkada ini adalah partai pengusung dan pendukung

Dari sisi politik, kemenangan partai politik di Pilkada Serentak 2020 ini tentu saja merupakan modal berharga bagi Pilkada Serentak 2022 serta Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden pada tahun 2024. Sudah tentu perkiraan koalisi pada Pilpres 2024 akan jauh lebih sederhana, karena hanya satu pilpres dibandingkan dengan 270 pilkada.

Partai politik perlu mempelajari sebaik-baiknya pesan yang disampaikan oleh rakyat dalam Pilkada Serentak 2020 ini, yaitu menampilkan calon yang mempunyai integritas, kepemimpinan, program nyata serta menghindarkan diri dari cara-cara kampanye dan memimpin yang mengeksploitasi dan mempertentangkan perbedaan latar belakang suku, agama dan keturunan. Perlu terus ditingkatkan perbaikan di internal partai politik dalam proses pengaderan dan peningkatan kemampuan berkomunikasi dengan rakyat.

Dalam penyelenggara pilkada dan pemilu, partai politik serta seluruh pemangku kepentingan perlu terus memperbaiki sistem dan pelaksanaan penyelenggaraannya, terutama regulasi dan pengawasan serta bekerja keras untuk melaksanakan proses pergantian kepemimpinan secara teratur, terbuka, dan demokratis untuk mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan demokratis.

Baca berita lainnya : PILKADA DI TENGAH PANDEMI, PARTISIPASI MASYARAKAT TETAP TINGGI

The post Kesuksesan Pilkada di tengah Pandemi modal Untuk Konsolidasi Demokrasi first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Rezim pemilihan kepala daerah telah berhasil melahirkan sejumlah kepala daerah yang dinilai mampu membawa perubahan bagi wilayah yang dipimpinnya. Meskipun tak bisa dipungkiri ada beberapa kepala daerah hasil pilkada yang justru mengakhiri jabatannya di balik jeruji besi karena menyalahkan wewenang sebagai seorang kepala daerah.

Kita berharap pemilihan kepala daerah 2020 dapat membawa berkah bagi masyarakat dengan terpilihnya kepala daerah yang pro rakyat. kepala daerah yang mampu menyelesaikan masalah, bukan malah mendatangkan musibah bagi daerah jika nantinya pemimpin yang dipilih justru menambah daftar panjang koruptor.

Publik hanya mampu menilai calon kepala daerah secara lahiriah, sesuatu yang tampak oleh mata dalam aktifitas keseharian. Sementara motivasi apa yang tersimpan di lubuk hati calon kepala daerah tak bisa diraba oleh pemilih. Kebaikan yang ditunjukan oleh para kandidat seolah menyihir nurani pemilih saat berada di bilik suara.

Pilkada memberikan peluang kepada setiap warga negara untuk menjadi kepala daerah. Tampil sebagai pemimpin yang mempunyai tanggungjawab untuk menyejahterakan masyarakatnya. Kewajiban kepala daerah menjalankan tugas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Apalagi sekarang seluruh dunia sedang ditimpa musibah non-alam. Peran pemimpin daerah dalam mengambil kebijakan untuk menyelesaikan masalah pandemi ini sangatlah penting. Masyarakat tidak boleh salah pilih pemimpin, justru dengan adanya pandemi, menjadi sebuah tantangan besar bagi calon kepala daerah untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Calon pemimpin yang kreatif akan menggunakan cara-cara yang unik untuk meyakinkan para pemilih.

Namun, yang sangat disayangkan, dengan kondisi pandemi seperti ini, sebagaian calon kepala daerah malah memanfaatkannya untuk mencari ketenaran dengan cara-cara yang tidak adil, menggunakan anggaran covid-19 untuk pencitraan dirinya. Peran pemerintah pusat dalam mengawasi hal semacam ini sangatlah penting.

Pemimpin daerah tak perlu takut mengambil keputusan demi perubahan baik. Karena pemilihan langsung membuktikan bahwa gagasan dan program kerja yang ditawarkan mendapat dukungan masyarakat lebih banyak dibanding pesaingnya. Menjadi seorang pemimpin dibutuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab pada masyarakat sehingga ia akan merasa segan dan malu jika tidak bisa memimpin dengan baik.

Semoga pemilihan serentak 2020 menjadi ajang kontestasi kebaikan. Melahirkan kepala daerah yang memimpin perubahan dalam makna yang seluas-luasnya bagi kehidupan masyarakat. Jangan sampai publik hilang kepercayaan sebab pemimpin yang terpilih tidak mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Baca Juga : Akibat Covid-19, Upacara HUT Kemerdekaan RI di Istana Hanya Diikuti 20 Orang TNI/Polri

The post PEMILIHAN UMUM DI TENGAH PANDEMI, AJANG MENCARI KEPALA DAERAH YANG BERKUALITAS first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Menurutnya, pemilu yang digelar saat ini mengalami kemajuan cukup besar jika dibandingkan pemilu masa Soeharto berkuasa. Salah satunya terkait lembaga pengawas pemilu.

“Generasi yang sebaya saya atau di bawah dikit itu paham bahwa ini adalah suatu kemajuan luar biasa. Sebab generasi sebelumnya tidak ada pemilu gini. Dulu ada pengawas tapi harus milih partainya pemerintah,” kata Menko Polhukam saat menyampaikan pidato di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Berbeda dengan saat ini, pemilu era orde baru tak ada pengawasan yang signifikan. Bahkan kata Mahfud dalam kurun waktu 32 tahun hanya ada dua kali sidang terkait sengketa pemilu.

“Padahal kecurangan pada waktu itu masif sekali,” kata Mahfud.

Tak hanya itu, perbedaan paling menonjol menurut Mahfud berkaitan dengan menjamurnya lembaga survei pada saat ini. Dulu, kata dia, tak ada satu pun lembaga survei yang bisa memprediksi dengan akurat hasil pemilu bahkan enam bulan sebelum pencoblosan digelar.

Kini lembaga survei bisa menghitung hasil pemilu dengan cukup akurat. Mahfud bahkan berseloroh hitungan itu juga termasuk kecurangan yang menyertainya, seperti pada Pilpres Jokowi melawan Prabowo 2019 lalu.

“Seperti pak Jokowi dan pak Prabowo itu kan enam bulan sebelumnya orang sudah tahu kira-kita 55 banding 45. Meskipun ada curangnya, ya itu sudah dihitung dengan curangnya sebelumnya,” katanya.

Selain itu, kata Menko Polhukam, masa orde baru tak ada lembaga survei yang menimbang-nimbang dukungan. Hasil survei lembaga akan tetap pro pemerintah.

“Enggak usah survei (hasilnya sudah tahu). Misalnya Golkar dapat sekian, PPP sekian. Enggak usah pakai survei itu,” katanya.

Berkaca dari masa lalu, Mahfud bersyukur pemilu saat ini telah berjalan dengan baik. Termasuk dalam hal pengawasannya.

Baca berita lainnya : KPU KELUARKAN SURAT EDARAN 20/2020 BUKTI SERIUS MENJALANKAN PILKADA DI TENGAH PANDEMI

The post Mahfud Sebut Pemilu Saat Ini Lebih Baik dari Era Orde Baru first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah syarat perolehan suara bagi partai politik untuk bisa mendapat kursi di DPR. Parliamentary threshold dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang sekarang masih sah berlaku adalah 4 persen.

Jika partai peserta pemilu tidak mampu meraih suara 4 persen secara nasional, maka suaranya hangus dan tidak mendapat kursi di parlemen. Contohnya dialami oleh Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo serta Hanura dalam Pemilu 2019 lalu.

Saat ini, Komisi II DPR tengah menggodok kembali UU tersebut untuk direvisi. Sejumlah fraksi partai politik di DPR memiliki pendapat yang berbeda-beda.

Sembilan partai politik yang masuk ke Senayan untuk periode 2019-2024 terbelah ke tiga tersebut dengan berbagai alasan. Bahkan, beberapa parpol menyatakan sikap yang berbeda atau di luar tiga opsi tersebut.

Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) menganggap parliamentary threshold tidak perlu dinaikkan alias tetap di angka 4 persen.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan menyatakan bahwa 4 persen merupakan angka yang realistik dan bijak untuk diterapkan sebagai PT. Pada Pemilu 2019 lalu, Partai Demokrat memperoleh 7,70 persen.

“Menurut hemat kami, angka PT 4 persen adalah angka yang realistik dan bijak untuk diterapkan,” kata Ossy saat dihubungi Harianterkini.com

Dia menerangkan bahwa parliamentary threshold yang diberlakukan untuk penyederhanaan partai di parlemen harus mempertimbangkan keterwakilan suara rakyat. Menurutnya, semakin besar PT yang diberlakukan maka semakin besar pula kemungkinan suara rakyat yang terbuang atau tidak terakomodir.

“Partai Demokrat berpandangan bahwa, kalau pun PT diberlakukan untuk penyederhanaan partai di parlemen, harus mempertimbangkan keterwakilan suara rakyat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk dan beragam. Menurutnya, berbagai perbedaan itu harus diakomodir dengan baik.

Berangkat dari itu, Ossy berkata, hitung-hitungan secara cermat terkait angka yang tepat dengan pertimbangan demokrasi keterwakilan terkait angka besar parliamentary threshold harus dilakukan.

Senada, Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi menyatakan bahwa menaikkan parliamentary threshold akan membuat semakin banyak suara yang hangus atau hilang sia-sia karena Indonesia menerapkan sistem proporsional.

Menurutnya, PPP memilih agar parliamentary threshold tetap empat persen atau tidak dinaikkan untuk Pemilu 2024 mendatang. Pada Pemilu 2019 lalu, PPP memperoleh 4,52 persen suara nasional.

“Kalau PT dinaikkan semakin banyak suara yang hangus dan semakin meningkatkan disproporsionalitas,” kata Arwani.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menyatakan bahwa partainya akan mempertahankan PT tetap 4 persen. Diketahui, PAN meraih 6,80 persen pada Pemilu 2019 lalu.

“Kita per hari ini sesuai arahan Zulkifli Hasan [Ketua Umum PAN], kita ingin tetap mempertahankan itu di 4 persen karena dengan 4 persen rasanya suara-suara masyarakat, konstituen, sudah terwakili dengan baik meskipun masih ada yang belum tertampung,” kata Eddy.

Menurutnya, parpol harus kembali pada konsep demokrasi dalam upaya menaikkan PT, di mana keterwakilan suara harus ditampung, dihargai, serta diperjuangkan.

Eddy berkata, sekitar 13,5 juta suara yang tidak terwakili di DPR pada Pemilu 2019 silam karena ada beberapa partai yang tak lolos parliamentary threshold.

“Ini kalau memang mau dinaikkan PT lebih tinggi lagi, dikhawatirkan semakin banyak opsi suara dari pemilih itu yang tidak akan terwakili nanti ke depannya,” ujarnya.

Meski begitu, Eddy mengatakan, PAN terbuka untuk berdialog dengan partai-partai yang mengusulkan kenaikkan parliamentary threshold.

Sementara itu, opsi kedua yang menaikkan PT menjadi 7 persen mendapatkan dukungan dari Partai NasDem dan Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sudah mendiskusikan hal tersebut dalam pertemuan di Kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, 9 Maret 2020.

Airlangga berkata bahwa opsi kenaikan PT merupakan gagasan yang baik dan Partai Golkar mendukungnya. Pada Pemilu 2019, Golkar mendapat 12,31 persen, sementara NasDem meraih 9,05 persen suara nasional.

“Terkait dengan parliamentary threshold ada usulan dari Pak Surya bahwa PT [sebesar] 7 persen. Partai Golkar juga melihat ini suatu yang bagus dan akan mendukung konsep atau opsi tersebut,” kata Airlangga dalam konferensi pers kala itu.

Partai Gerindra belum menentukan sikap hingga saat ini. Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan bahwa opsi kenaikan PT dari 4 menjadi 7 persen sempat dibahas dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Sabtu (6/6) lalu.

Namun, menurutnya, keputusan final Partai Gerindra ihwal hal tersebut akan disampaikan jelang opsi pembahasan dengan pemerintah. Diketahui, Gerindra memperoleh 12,57 persen suara nasional pada Pemilu 2019 lalu.

“Keputusan final akan disampaikan jelang pembahasan dengan pemerintah. Kader banyak mengusulkan opsi terbuka dan PT kami juga melihat sampai saat saat akhir pendapat partai di DPR dan masukan masyarakat,” tutur Sodik.

PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2019 merekomendasikan agar PT naik menjadi 5 persen. Rekomendasi itu diambil partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP yang dihelat Januari 2020.

PDIP memperjuangkan agar perubahan UU Pemilu bisa mengembalikan Pemilu Indonesia kembali menggunakan sistem proporsional daftar tertutup dan peningkatan PT sekurang-kurangnya 5 persen, serta opsi pemberlakuan ambang batas parlemen secara berjenjang yakni 5 persen untuk DPR RI, 4 persen untuk DPRD tingkat provinsi, dan 3 persen untuk DPRD tingkat kabupaten/kota.

Diketahui, pada Pemilu 2019 lalu, PDIP memperoleh 19,3 persen. Paling tinggi dibanding partai peserta pemilu lainnya.

“Itu dalam rangka mewujudkan presidensialisme dan pemerintahan efektif dan penguatan serta penyederhanaan sistem kepartaian serta menciptakan pemilu murah,” kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto ketika itu.

Berbeda, Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKB Yaqut Cholil Qoumas menyatakan opsi bahwa PKB tidak masalah dengan rencana kenaikan PT dalam RUU Pemilu. Namun, katanya, PKB mengusulkan agar kenaikan hanya sebesar 1 persen saja.

“PKB mengusulkan 5 persen sebagai pilihan moderat, agar tidak terlalu drastis kenaikannya,” ucap Yaqut.

Ia berharap besaran 5 persen tersebut berlaku nasional. Artinya 5 persen juga berlaku untuk ambang batas DPRD tingkat provinsi, dan DPRD tingkat kabupaten/kota. Pada Pemilu 2019 lalu, PKB mendapat 9,69 persen suara nasional.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berkata bahwa partainya berpendapat bahwa parliamentary threshold dan ambang batas presiden harus sama yakni di 4,5 persen. Pada Pemilu 2019 lalu, PKS mendapat 8,21 persen suara nasional.

“Ambang batas untuk presiden sama dengan ambang batas untuk parlemen agar tidak ada barrier to entry. PKS usul ambang batas parlemen dan presiden sama di angka 4,5 persen,” ucap dia.

Mardani menuturkan bahwa usulan parliamentary threshold naik menjadi 7 persen sebenarnya tidak masalah. Namun, lanjutnya, Indonesia sedang memerlukan banyak suara sehingga keberagaman yang ada bisa terwadahi.

Menurutnya, PT sebesar 7 persen akan berpeluang membuat parpol berlandaskan Islam yang lolos ke Senayan di 2024 mendatang hanya berjumlah satu.

“Jika tujuh persen, partai Islam nanti yang lolos cuma satu, repot. Paling tidak ada dua, tiga partai Islam bisa saling mewarnai,” tutur Mardani.

Parliamentary threshold sendiri terus bertambah. Pada Pemilu 2009, ambang batas parlemen adalah 2,5 persen suara. Bertambah menjadi 3,5 persen pada Pemilu 2014 dan 4 persen pada Pemilu 2019.

Pemilu 2019 juga memiliki ciri yang berbeda, yakni pemilihan anggota legislatif dilangsungkan bersamaan dengan pemilihan presiden. Tidak seperti sebelumnya ketika pileg dilakukan beberapa bulan terlebih dahulu.

Hasil suara pileg tersebut lalu dipakai sebagai patokan syarat presidential threshold. Tidak seperti pada Pemilu 2019. Lantaran pileg dan pilpres dihelat secara serentak, maka patokan suara sebagai syarat presidential threshold adalah hasil pemilu 2014.

Baca berita lainnya : PENTINGNYA SOSIALISASI PILKADA SERENTAK 2020

The post Revisi UU Pemilu, Ada 3 Opsi Penentuan Nasib Partai di 2024 first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Keduanya membicarakan pelaksanaan pemilu legislatif di Korea Selatan yang berjalan lancar di tengah pandemi Covid-19.

Tito mengatakan, tak ada penambahan kasus harian Covid-19 secara eksponensial usai pelaksanaan pemilu di Korea Selatan. Itu terjadi karena Korea Selatan menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama pemilu berlangsung.

“Berlangsung aman tanpa ada ledakan kasus Covid-19. Ini belajar dari Korea Selatan inilah, tadi kami undang Dubes Korsel (Korea Selatan),” kata Tito melalui siaran pers Kemendagri.

Tito mengatakan, Pemerintah Korea Selatan mengatur secara detail penerapa protokol kesehatan selama pemilu.

Ia memaparkan, Pemerintah Korea Selatan membedakan penerapan protokol kesehatan bagi pasien positif Covid-19, orang yang sedang menjalani karantina, dan masyarakat yang sehat.

Hanya pemilih yang berstatus pasien positif Covid-19 yang mengebakan alat pelindung diri lengkap dengan baju hazmat.

Pemilih lainnya hanya mengenakan masker, sarung tanga, dan pelindung wajah.

“Beliau membuka bila kemudian Bawaslu (dan KPU) ingin mendapatkan pengalaman dari KPU Korea Selatan, beliau siap untuk memfasilitasi,” kata Tito Karnavian.

Baca berita lainnya : RANCANGAN PERATURAN KPU, SOLUSI PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK 2020 TETAP AMAN DI TENGAH PANDEMI

The post Bertemu Dubes Korsel, Mendagri Diskusi soal Penyelenggaraan Pemilu Saat Pandemi first appeared on HARIANTERKINI.COM.