Pertumbuhan ekonomi di Papua terus mengalami peningkatan. Hal ini sangat bagus karena menunjukkan keberhasilan program percepatan pembangunan, untuk meningkatan sektor perekonomian di Bumi Cendrawasih. Tidak ada lagi kesenjangan antara di Papua dengan daerah lain di Indonesia.

Papua sebagai wilayah paling timur di Indonesia memiliki berbagai potensi yang bisa meningkatkan APBD, seperti pariwisata, hasil bumi, dan hasil tambang. Kekayaan sumber daya alam di Bumi Cendrawasih diolah dengan sangat baik agar bisa memakmurkan rakyat. Pemerintah pusat juga mendukung dengan pembangunan infrastruktur sehingga mobilitas masyarakat dan proyek-proyek berjalan dengan baik.

Margo Yuwono, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Papua terus meningkat, bahkan yang tertinggi di tahun 2021. Tahun itu kenaikan pertumbuhan sebesar 10,9%, yang berasal dari pertambangan bijih nikel, bijih perak, emas, dan tembaga.

Margo menambahkan, selama pandemi COVID-19, secara umum perekonomian Papua masih mampu tumbuh positif. Pada triwulan pertama tahun 2022, Provinsi Papua tetap mampu tumbuh positif sebesar 13,33 persen, karena didukung oleh meningkatnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 25,16 persen.

Dalam artian, masyarakat di Papua makin makmur berkat pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat tiap tahunnya. Hal ini merupakan prestasi karena pada masa orde baru (sekitar 30 tahun lalu) ada stigma negatif bahwa di Bumi Cendrawasih masih tertinggal jauh dari Jawa, karena ada sistem sentralisasi yang mengakibatkan kurang meratanya modernitas.

Akan tetapi pada era reformasi dan dilanjutkan sampai ke masa pemerintahan Presiden Jokowi, sistemnya diubah jadi desentralisasi dan ada pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, termasuk di Papua. Presiden Jokowi sendiri amat perhatian pada Papua dan membangun berbagai infrastruktur demi kemajuan masyarakatnya. Sehingga kawasan Bumi Cendrawasih makin maju.

Naiknya pertumbuhan ekonomi dari sektor tambang juga merupakan hasil dari kerja keras pemerintah yang mengakuisisi saham mayoritas dari perusahaan tambang tembaga di Papua. Sehingga jika ada bahan tambang seperti tembaga dan emas yang dikeruk, hasilnya otomatis menjadi milik pemerintah Indonesia, dan mayoritas diberikan untuk pemerintah daerah Papua.

Jika rakyat makin makmur berkat hasil tambang di Papua maka tidak ada lagi istilah ‘bagai ayam mati di lumbung padi’ karena mereka bisa menikmati hasil tambang tersebut. Bukan dalam bentuk logam mulia melainkan dalam bentuk pembangunan, yang modalnya berasal dari pembagian hasil tambang ke pemerintah daerah Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, Margo Yuwono menambahkan, pertumbuhan juga terjadi berkat pembangunan infrastruktur yang didirikan oleh pemerintah. Dalam artian, pembangunan infrastruktur juga berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi karena jika ada jalan, jembatan, dan fasilitas lain maka mobilitas rakyat akan lebih cepat.

Jika mobilitas lebih cepat berkat jalan yang bagus (misalnya jalan trans Papua) maka akan menghemat karena masyarakat memilih mengirim barang dan bepergian via jalan darat. Mereka pelan-pelan meninggalkan transportasi via pesawat terbang yang biayanya jauh lebih mahal. Makin panjang jaln trans Papua maka makin banyak masyarakat yang diuntungkan karena biaya kirim jadi rendah sehingga harga barang-barang bisa diturunkan.

Pembangunan ekonomi juga dilakukan pada bidang pendidikan. Pemerintah mengatur 30% anggaran otsus agar sarana dan prasarana sekolah diatur dengan layak. Ada pula pemerataan fasilitas di sekolah, di seluruh wilayah Papua. Jadi, anak-anak di Bumi Cendrawasih dijamin mendapat pendidikan yang layak, untuk masa depan mereka.

Dalam pembangunan di bidang pendidikan maka pemerintah akan membuat sekolah internasional. Tujuannya agar anak-anak Papua bisa belajar di tempat yang bagus dan menjadi lebih cerdas. Ketika mereka pintar maka akan menjadi calon pegawai pemerintah atau pemimpin Papua di masa depan.

Kemudian, pembangunan di bidang pendidikan juga dilakukan dengan pemberian dana beasiswa otsus. Beasiswa diberikan tak hanya siswa SD, tetapi juga SMP dan SMA. Mereka berprestasi dan berhak mendapatkan beasiswa sehingga bisa sekolah gratis.

Tak hanya untuk siswa, beasiswa otsus juga diberikan kepada para mahasiswa. Mereka bisa kuliah tak hanya di Papua, tetapi juga kampus-kampus lain di Jawa dan wilayah lain. Bahkan mahasiswa yang cerdas juga berhak menerima beasiswa kuliah di luar negeri, baik tingkat S1 maupun S2.

Pembangunan di bidang pendidikan terjadi setelah ada DOB (Daerah Otonomi Baru). Jika ada provinsi baru maka otomatis ada sekolah baru, sehingga memudahkan para murid yang akan belajar. Sementara para pemudanya bisa diajari keterampilan sehingga mampu membuka usaha sendiri dan mengurangi jumlah pengangguran.

Percepatan pembangunan Papua dilakukan di berbagai bidang, tak hanya infrastruktur tetapi juga pendidikan. Tujuan utama dari pembangunan di Bumi Cendrawasih adalah pertumbuhan ekonomi di Papua. Saat mobilitas rakyat membaik, berkat bagusnya infrastruktur, maka otomatis kondisi finansial mereka juga membaik.

Baca berita lainnya : APRESIASI KOMITMEN KUAT PEMERINTAH GENCARKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DOB PAPUA

The post PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA DEMI PERTUMBUHAN EKONOMI first appeared on HARIANTERKINI.COM.

“Hasil pembangunan secara objektif di Papua banyak peningkatan dari aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya angka harapan hidup,” ujar Tenaga Ahli Utama KSP Theofransus Litaay.

Theofransus menuturkan, beberapa Kabupaten/Kota telah melampaui IPM Nasional yang berada pada angka 72,29. Yakni, Kota Jayapura 80,61, Kabupaten Mimika 75,08, Kabupaten Biak Numfor 72,85 dan Kota Sorong 78,98.

Menurutnya, IPM Papua pada 2010 mencapai 54,45 persen. Angka itu meningkat menjadi 61,39 di 2022. Senada, IPM Papua Barat pada 2010 mencapai 59,60, yang kemudian naik menjadi 65,89 pada 2022.

Sementara, tingkat kemiskinan mengalami penurunan signifikan. Yakni dari 28,17 persen di Maret 2010 di Papua menjadi 26,56 persen di 2022.

Senada, Papua Barat juga mengalami penurunan dari 25,82 persen pada 2010 menjadi 21,33 persen di 2022.

Theofransus juga menyebut angka harapan hidup mengalami kenaikan. Rinciannya untuk Papua, dari 64,31 pada 2010 menjadi 71,85 tahun pada 2022. Papua Barat juga naik dari 64,59 di 2010 menjadi 66,46 pada 2022.

Dia menyebut Presiden Joko Widodo memberikan arahan membangun Papua dengan sebuah sistem dan desain baru yang lebih efektif agar menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat.

“Ini dalam rangka pemerataan pembangunan karena memang Tanah Papua ini terlalu luas. Untuk memudahkan jangkauan pelayanan, itulah dibangun daerah-daerah otonomi baru,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo menyebut pembangunan Indonesia sekarang ini bukan Jawa Sentris tetapi Indonesia sentris dan Tanah Papua menjadi prioritas pembangunan.

Baca berita lainnya : APRESIASI KOMITMEN KUAT PEMERINTAH GENCARKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DOB PAPUA

The post KSP KLAIM KEMISKINAN DI PAPUA TURUN 10 TAHUN TERAKHIR first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan telah mendapatkan alokasi anggaran dana sebesar Rp. 1,8 triliun dari Pemerintah Pusat. Terkait dengan adanya anggaran alokas dana tersebut, Penanggungjawab (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan, Sumule Tumbo menjelaskan bahwa dana itu juga sudah termasuk dengan dana otonomi khusus (otsus) serta dana alokasi khusus (DAU).

Bukan hanya sampai di sana, namun komitmen kuat juga ditunjukkan oleh Pemerintah dengan adanya penambahan dana hibah dan juga cakupan dana dari Provinsi Papua, selaku provinsi induk sehingga totalnya menjadi sekitar lebih dari Rp.1,9 triliun.

Tentunya dengan banyaknya dana anggaran yang sudah dipersiapkan oleh Pemerintah RI tersebut, maka semuanya harus bisa benar-benar dioptimalkan dengan maksimal mungkin, khususnya prioritas dalam pembangunan di daerah otonomi baru (DOB) Papua. Sejauh ini yang menjadi salah satu kendala akan pembangunan di Bumi Cenderawasih memang adalah terkait dengan sarana dan prasarananya, sehingga pemerintah dengan langsung terus menggencarkan percepatan akan hal itu.

Menjadi prioritas utama dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan menggandeng banyak pihak terkait termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, sehingga pembangunan DOB Papua bisa terus dikawal secara bersama-sama dan juga bisa dilakukan dengan cara yang sangat terbuka, utamanya ketika membahas apa saja yang selama ini mungkin masih menjadi kekurangan di wilayah tersebut sehingga nantinya bisa langsung ditingkatkan demi peningkatan layanan publik semakin maksimal pula.

Pada salah satu kesempatan, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) juga menegaskan bahwa pemerintah memang sudah sangat berkomitmen untuk membangun seluruh Tanah Papua dan menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok di Nusantara tanpa terkecuali.

Dengan adanya komitmen kuat itu, maka pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia kini sudah tidak lagi menggunakan paradigma Jawasentris sebagaimana pembangunan yang pada beberapa tahun lalu dilakukan oleh era pemerintahan sebelumnya. Sehingga, ke depannya tingkat kesenjangan antar satu wilayah dengan wilayah lain di Tanah Air juga akan menjadi semakin menipis dan tidak ada lagi jurang pemisah yang terlalu dalam.

Keterwujudan komitmen kuat untuk membangun Bumi Cenderawasih telah dilakukan dengan berbagai macam upaya oleh Pemerintah RI, bahkan pada beberapa tahun terakhir ini saja, telah dilaksanakan banyak sekali pembangunan pada berbagai sektor dan bidang sekaligus di Papua.

Beberapa diantaranya adalah mulai dari adanya pembangunan infrastruktur jalan Trans Papua yang memiliki panjang hingga 3.462 kilometer (km), kemudian adanya jalan perbatasan yang dibangun sepanjang 1.098 km, jembatan sepanjang 1,3 km, adanya pembangunan bandar udara (Bandara) di sejumlah wilayah di sekitaran wilayah Papua serta pembangunan pos lintas batas.

Tidak tanggung-tanggung, bahkan selama ini total anggaran yang telah digelontorkan oleh Pemerintah RI untuk pembangunan Papua di masa pemerintahan era Presiden Jokowi tidaklah sedikit. Demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bumi Cenderawasih, percepatan pembangunan dilakukan dengan penyaluran dana pada setiap tingkatan pemerintah daerah, yang bahkan mencapai hingga sebesar Rp.1.036 triliun.

Anggaran sangat masif yang telah digelontorkan oleh Pemerintah RI itu menjadi salah satu bukti nyata dari betapa kuatnya komitmen pembangunan seluruh infrastruktur DOB Papua, yang mana selama ini dilakukan bukan hanya sekedar pada momentum tertentu saja, melainkan terus dilaksanakan secara berkelanjutan dari sejak tahun 2014 silam.

Untuk itu, dengan Pemerintah yang sudah berupaya sangat keras tersebut, sudah hendaknya semua elemen masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat Bumi Cenderawasih sendiri mampu untuk terus meningkatkan ikut serta mereka dalam peranan dan partisipasi aktif mereka untuk mengawasi seluruh pembangunan yang dilakukan.

Sehingga, dengan adanya peranan aktif untuk terus mengawasi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah RI tersebut, maka setiap anggaran yang telah dikeluarkan bisa semakin tepat sasaran sesuai dengan bagaimana kebutuhan masyarakat di Bumi Cenderawasih sendiri.

Kini, pembangunan di wilayah Papua memang semakin masif saja dilakukan oleh pemerintah, utamanya pasca diresmikannya 4 (empat) Daerah Otonomi Baru (DOB). Maka dari itu menjadi sangat diperlukan adanya keseimbangan dalam pembangunan yang bisa memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan juga mampu memastikan kebutuhan generasi yang akan datang.

Percepatan pembangunan infrastruktur di DOB Papua memang terus saja digencarkan oleh Pemerintah RI yang bahkan menggandeng banyak pihak untuk turut serta. Komitmen sangat kuat tersebut juga sudah ditunjukkan dengan aksi dan kerja nyata hingga banyaknya bukti konret dari Pemerintah. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia sudah sepatutnya memberikan apresiasi terbaik mereka karena kesenjangan sosial di Nusantara akan mampu teratasi dengan adanya pemerataan pembangunan yang Indonesia sentris.

Baca berita lainnya : Cegah KST Papua, Wakil Presiden Tingkatkan Perlindungan 6 Kabupaten

The post APRESIASI KOMITMEN KUAT PEMERINTAH GENCARKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DOB PAPUA first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Freddy pun mengatakan “Mereka berpandangan bahwa integrasi politik Tanah Papua kedalam NKRI adalah sebuah tindakan invasif melalui agresi politik dan militer Indonesia. Sentimen ke-Papua-an yang berlebihan selalu merasa, bahwa integrasi adalah sebuah bentuk kolonialisasi baru Indonesia atas tanah dan orang-orang Papua. Sudut pandang ini dipertajam dengan kenyataan perbedaan rasial, warna kulit, bentuk wajah serta rambut dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang sangat berbeda dengan orang-orang Indonesia kebanyakan,”.

Atas sanggahan sentimen itu, ada pandangan historis kritis yang mengakar dalam sebagian warga Papua. Pandangan historis kritis ini terutama dikalangan para teolog Protestan yang melihat integrasi politik Tanah Papua ke dalam NKRI sebagai suatu peta jalan yang dirancang oleh tangan Tuhan yang Maha Kuasa atau disebut sebagai Motivasi Tuhan.

“Kerangka dasar dari pemikiran para teolog Protestan ini didasarkan pada latar belakang sejarah Tanah Papua dan perjumpaan orang Papua dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan kata lain, dapat disebutkan sebagai membaca motivasi Tuhan dalam lembaran sejarah Tanah Papua,” ucap Freddy.

Ada perbedaan pendapat dikalangan sejarawan tentang kapan Papua mulai dihuni. Namun para teolog berpendapat bahwa peran penting bangsa-bangsa lain di sekitar Tanah Papua tidak dapat dan tidak boleh diabaikan. Sebab keterbukaan Tanah Papua terjadi karena kepeloporan bangsa-bangsa lain.

Sebut saja para pelancong orang Eropa dan para saudagar Cina yang berseliweran di perairan Papua sejak abad pertengahan hingga awal abad ke 20. Tak ketinggalan kisah kelam alur jual-beli budak Papua dan pelayaran para perompak Papua jauh sebelumnya.

Seperti disebutkan oleh pendeta Dr F.C. Kamma. Disebutkan, bahwa orang-orang Papua bekerja di kapal-kapal orang Tidore sebagai pendayung. Pelayaran terjauh yang mereka lakukan, yang diketahui dari data-data resmi, mereka berlayar jauh sampai ke laut Jawa. Bahkan semenanjung Malaka dan sekitarnya dan mengancam alur perdagangan di laut Jawa hingga Selat Malaka.

“Selain itu, catatan sejarah kontak orang asli Papua dengan bangsa asing dapat pula diendus melalui berbagai peninggalan lain, yang menurut pendapat Balai Arkeologi Papua dipastikan lebih lama sekitar 3500-2500 tahun silam. Seperti artefak kapak corong dan kapak mata bundar di kawasan Danau Sentani misalnya,” beber Freddy.

Para teolog Protestan Papua juga mencatatkan, beberapa pemikiran kritis historis atas integrasi Tanah Papua ke dalam NKRI sebagai berikut:

Pertama, Integrasi Papua ke dalam Indonesia dipersiapkan oleh Tuhan pemimpin sejarah jauh sebelum 1 Mei 1963.

“Tuhan menetapkan garis linier kesejarahan Tanah Papua dengan kepulauan sebelah Barat Tanah Papua yaitu Indonesia dan bukan sebaliknya ke sebelah Timur dengan kepulauan Pasifik atau ke selatan dengan Benua Australia,” jelas Freddy selanjutnya.

Dia melanjutkan, bukan pula ke Utara dengan kepulauan Jepang. Melainkan kedatangan para pekabar injil (misionaris) pertama ke Tanah Papua, datang dari Batavia (Jakarta), belajar Bahasa Indonesia (Melayu) di Batavia, sebelum ke Tidore sebagai basis akhir menuju Tanah Papua.

“Menurut sejarawan Indonesia Des Alwi, di Tidore pada tahun 1825 tercatat 25.000 orang Papua yang tinggal dan bekerja di sana dan di pulau-pulau lain di Maluku Utara sampai Sulawesi Utara,” sambung Freddy.

Orang-orang Papua itu adalah para budak yang diperjualbelikan oleh para Mambri Papua kepada Sultan Tidore dan oleh sultan kepada para Kolonis Portugis. Kemudian, juga Belanda pengusaha perkebunan kelapa, cengkeh dan pala atau dipekerjakan sebagai pendayung perahu-perahu kembara.

“Kedua, jauh sebelum integrasi politik 1 Mei penggunaan Bahasa Melayu (sekarang bahasa Indonesia) telah dipergunakan secara luas oleh orang Papua sebagai bahasa komunikasi antar masyarakat, terutama orang-orang Papua dibagian Barat-Tenggara bahkan, Teluk Cenderawasih (Saireri),” beber tokoh agama tersebut.

Ketiga, dalam catatan sejarah, Papua pernah menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Spanyol, ketika Inigo Ortiz de Retes 1545 menancapkan bendera Spanyol di Muara Mamberamo dan memberikan nama Tanah Papua sebagai Nova Guinea.

“Pada tahun 1793, pasukan Inggris di bawah pimpinan Kapten John Hayes membangun pemukiman di Manokwari, sebuah benteng yang diberi nama Fort Coronation. Selanjutnya, Belanda menempatkan sepasukan tentara di Teluk Triton Barat Daya Tanah Papua dan memberi nama pemukiman pasukan Belanda sebagai Fort Du Bus,” jelas pendeta Freddy.

Freddy menjelaskan, Benteng Fort Du Bus ini diresmikan pada 24 Agustus 1828, di mana benteng ini adalah benteng sebagai basis pertahanan pertama yang dibuat oleh pemerintah pada zaman itu.

Ke-empat, orang Papua yang saat ini disebut sebagai Indonesia tidak memiliki hubungan emosional apalagi hubungan sosial ekonomi dan politik dengan saudara-saudaranya di sebelah Timur Tanah Papua. Kemerdekaan bagian Timur Tanah Papua menjadi negara Papua New Guinea tidak sedikitpun menarik minat orang Papua Indonesia untuk bergabung atau menggabungkan kedua wilayah ini menjadi satu negera kendati hanya bersebelahan daratan.

“Dari sekelumit catatan sejarah sebagaimana tertulis di atas, dapat disimpulkan bahwa arah pergerakan aktivitas sosial budaya keluar dan ke dalam wilayah Papua datang dari kawasan Barat Tanah Papua, yaitu dari Indonesia,” tukasnya.

Baca juga : Tantowi Yahya : Presiden Jokowi Bapak Pembangunan Papua

The post Freddy H Toam Sebut Integrasi Papua Ke RI Final Sejak 1 Mei 1968 first appeared on HARIANTERKINI.COM.

“Presiden sudah pesan kepada Kapolri dan Panglima TNI, untuk wanti-wanti terhadap persoalan HAM. Namun demikian persoalan KKB harus ditangani secara terukur, secara proporsional dengan pendekatan penegakan hukum,” ungkap Moeldoko dalam konferensi pers Festival HAM 2021 secara daring di Gedung Bina Graha Jakarta.

Sebelum Sidang Kabinet Paripurna, beragam masukan terkait penanganan KKB Papua juga sudah disampaikan oleh TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), hingga Bupati Puncak, kepada dirinya.

Upaya ini pun terus ditindaklanjuti oleh Moeldoko dengan melakukan dialog bersama para tokoh agama, budaya, dan masyarakat asli Papua. Ia berharap, dialog yang dilakukan secara terus menerus ini bisa menyelesaikan persoalan penanganan KKB secara tepat dan tidak mengorbankan banyak pihak.

Lanjutnya, ia melihat memang ada situasi baru yang muncul di tanah Papua, yaitu KKB mulai melakukan tindakan-tindakan yang masuk ke dalam kategori tindakan terorisme seperti, membunuh guru, membakar sekolah, dan mengintimidasi masyarakat.

“Kegiatan-kegiatannya sudah menjurus ke kegiatan terorisme karena memunculkan rasa tidak aman, rasa takut yang terbangun berlebihan di masyarakat karena pembunuhan. Bahkan Bupati Puncak merasa aneh, karena sudah mulai membunuh kepada warga asli Papua. Ini ada kecenderungan hal-hal yang baru yang lebih keras,” paparnya.

Pihaknya, kata Moeldoko pun sedang mengkaji dengan seksama terkait pelabelan terorisme kepada kelompok tersebut. Ia meminta semua pihak bersabar untuk menunggu hasilnya nanti.

“Intinya di situ adalah bagaimana meletakan antara ketegasan dengan penghormatan terhadap HAM, kita tidak boleh mengabaikan tentang itu. Di satu sisi diperlukan tindakan-tindakan yang sangat tegas karena ini berkaitan dengan rasa takut yang berlebihan bagi masyarakat, dan rasa aman yang sudah mulai diragukan di sana, buktinya ada pembunuhan guru, pembunuhan masyarakat asli, membakar sekolah dan lain-lain,” pungkasnya.

Baca berita lainnya : 70 Persen Pembangunan Infrastruktur di Intan Jaya Terhambat KKB

The post Pemerintah Tegaskan Penanganan KKB di Papua Tidak Langgar HAM first appeared on HARIANTERKINI.COM.