Papua adalah wilayah yang jauh sekali dari Jakarta, tetapi bukan berarti menjadi tempat yang terpencil dan terkucil. Image Papua sebagai tempat yang hanya berupa hutan belantara sudah terhapus karena ada modernisasi di sana. Bahkan Jayapura dianggap setara majunya dengan Los Angeles atau kota besar lain di Amerika, karena suasananya agak mirip.

Salah satu hal yang mendorong kemajuan Papua adalah otonomi khusus. Program yang dimulai sejak tahun 2001 ini ditujukan khusus untuk masyarakat di Bumi Cendrawasih, dan pemda Papua (dan Papua Barat) mendapatkan kucuran dana untuk membangun wilayahnya. Tak heran tahun 2021 ini, saat diperpanjang, masyarakat mendukung otonomi khusus karena memang bermanfaat bagi mereka.

Ondofolo (Kepala Suku) Yanto Ohee menyatakan dukungannya terhadap otonomi khusus jilid 2 dan berharap tidak ada demo yang menentangnya. Beliau memberi pernyataan tersebut bersama tokoh-tokoh Papua lain, seperti Pdt Coto Mauri S.Th sebagai tokoh agama dan Sam Kogoya sebagai tokoh masyarakat di Pegunungan Papua Tengah.

Para tokoh masyarakat mendukung perpanjangan otsus karena masyarakat Papua sangat membutuhkan dana, baik untuk men-spuport bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sektor masyarakat. Selain itu, para tokoh juga berpesan agar dana otonomi khusus benar-benar digunakan untuk kemaslahatan rakyat, dan jangan sampai dikorupsi oleh oknum pejabat.

Yanto Ohee dan tokoh masyarakat Papua lain juga berharap agar situasi di Bumi Cendrawasih selalu damai. Janganlah ada demo yang menentang otonomi khusus jilid 2, karena program ini sangat bermanfaat. Dalam artian, bisa saja para pengunjuk rasa hanya terprovokasi oleh oknum lalu berdemo menentang otsus padahal tidak tahu apa manfaatnya.

Otonomi khusus jilid 2 memang digadang-gadang akan lebih sukses daripada jilid 1, pasalnya dana yang digelontorkan jauh lebih banyak. Jika pada 20 tahun lalu uangnya ‘hanya’ milyaran rupiah, maka tahun 2021 ini dana otonomi khusus mencapai triliunan rupiah. Sehingga juga sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memajukan Papua, dengan memberi banyak uang sebagai modal pembangunan.

Dengan uang sebesar itu maka akan bisa dibangun lebih banyak lagi infrastruktur, seperti sekolah yang representatif, lengkap dengan perpustakaan, fasilitas wifi, dan guru-guru yang berkompeten. Dana tersebut juga bisa disalurkan untuk pendidikan non formal dan akan dibuat kelas-kelas keterampilan dan wirausaha. Sehingga para pemuda Papua bisa menambah skill dan menjadi pengusaha sukses.

Masyarakat mendukung otsus jilid 2 karena penyalurannya tak hanya untuk bidang pendidikan, tetapi juga kesehatan. Dengan dana otonomi khusus maka bisa dibangun Puskesmas dan RS yang peralatannya mencukupi, sehingga masyarakat tak perlu jauh-jauh pergi ke Jayapura atau Merauke saat akan berobat. Anggaran otsus juga digunakan untuk pemberantasan penyakit malaria dan TBC yang menjadi endemi di Papua.

Jika otonomi khusus jilid 2 didukung oleh masyarakat maka akan lancar saat pembangunan infrastrukturnya maupun pembuatan fasilitas umumnya. Warga sipil tidak akan mengganggu proyek, malah membantu dengan sukarela. Penyebabnya karena mereka sadar bahwa program ini sangat baik bagi kemajuan Papua.

Otsus jilid 2 di Papua adalah program yang sangat baik untuk modernitas di Bumi Cendrawasih. Sehingga masyarakatnya makin maju, sehat, dan cerdas. Penyebabnya karena dana otonomi khusus tak hanya dibuat untuk pembangunan jalan dan infrastruktur lain, tetapi juga untuk bidang kesehatan dan edukasi.

Baca berita lainnya : Pembentukan DOB Untuk Genjot Kesejahteraan Rakyat Papua

The post Masyarakat Papua Mendukung Suksesnya Otsus Papua Jilid 2 first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Mathius Awoitauw melanjutkan, DOB yang dimaksud adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

“Ya, kita bersyukur apa yang kita harapkan itu sudah ditetapkan yakni, tiga DOB dan itu sangat berarti untuk masa depan Papua. Meskipun ada pro kontra itu biasa dalam proses-proses menuju sesuatu yang baik itu harus perdebatan, harus ada pro kontra dan itu penting. Kalau mulus-mulus saja itu tidak terlalu menarik lah,” tutur Mathius Awoitauw

Penegasan dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan Dewan Adat Papua Wilayah Tabi, di Restoran Yougwa, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, baru-baru ini dirangkai dengan diskusi bersama dan juga pernyataan sikap sebagai bentuk menyikapi aspirasi masyarakat adat di wilayah itu.

“Sebagai pemimpin daerah, saya juga mau semua masyarakat harus aman dan sejahtera. Maka itu, masyarakat harus terima otonomi khusus,” ujar Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., kepada wartawan HarianTerkini.com yang juga menyaksikan langsung pembacaan pernyataan sikap bersama Forum Dewan Adat Tabi

Mathius Awoitauw juga mengatakan langkah pertama yang harus dipahami oleh semua pihak adalah pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) ini telah disahkan oleh pemerintah pusat dan apabila masih ada masyarakat adat di Papua yang menolak Otsus, maka yang menolak itu adalah masyarakat adat yang tidak tahu adat istiadat.

Rencana DOB di Papua oleh pemerintah pusat dan DPR RI ini, kata Mathius, harus di dukung penuh oleh seluruh masyarakat adat. Sebab, hanya dengan cara itu (DOB), setiap daerah dapat menjalankan seluruh roda pemerintahannya dengan caranya sendiri, dengan kultur dan budayanya sendiri. Bahkan, dapat menjangkau semua tempat yang terisolir.

“Kita di Tabi tetap menjadi provinsi Papua yang membawahi dua wilayah adat yaitu, Tabi dan Saireri. Yang terpenting disini adalah kepapuaan kita jangan sampai hilang atau terkikis, karena adanya daerah otonom baru,” jelas Mathius.

Senada dengan hal itu, Koordinator Dewan Adat Suku ( DAS) Kabupaten Jayapura, Daniel Toto menegaskan, dalam pembagian DOB Papua, pemerintah pusat juga harus paham tentang kultur dan budaya, serta adat istiadat di Papua.

Ada lima (5) wilayah adat yang saat ini diakui, yaitu Lapago, Meepago, Tabi, Saireri dan Anim Ha. Jadi lima wilayah adat ini memiliki budaya dan kebiasaannya masing-masing, serta tidak bisa di satukan dalam satu wilayah adat.

“Contohnya, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yalimo, yang berbatasan dekat dengan wilayah Tabi, itu tidak bisa di satukan dalam satu wilayah adat,” ujar Daniel Toto.

Sementara itu ditempat yang sama, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Kabupaten Sarmi, Lukas Worone mengatakan bahwa ada banyak informasi yang tidak jelas berkembang di tengah masyarakat soal nama provinsi, apakah provinsi Papua atau Papua Tabi.

“Namun, dalam pertemuan ini akan saya sampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sarmi, bahwa kita tetap menjadi Provinsi Papua,” katanya.

“Daerah otonomi baru atau pemekaran wilayah juga penting, agar semua daerah dapat menentukan pilihan hidup dan pemerintahannya, bisa memperhatikan masyarakat lokal dengan baik. Sudah lama hal ini kita nantikan, jadi kita tetap dukung rencana pemerintah pusat untuk DOB di Papua,” pungkasnya.

Isi pernyataan sikap dari Forum Dewan Adat Tabi selain mendukung penuh rencana pemerintah pusat dan DPR RI membentuk DOB di Papua, juga mendukung pelaksanaan Kongres AMAN ke- VI di Papua dan Wilayah Adat Tabi sebagai tuan rumah dan meminta kepada pemerintah Provinsi Papua maupun pemerintah pusat, untuk mengangkat karateker Bupati/Walikota dari anak-anak asli wilayah adat suku masing-masing.

Misalnya, di Wilayah Adat Tabi itu ada lima daerah yakni, empat Kabupaten dan satu Kota itu karatekernya harus orang asli Tabi.

Baca juga : Pembangunan Infrastruktur oleh Jokowi Bantu Tingkat Ekonomi Daerah

The post Bupati Mathius Awoitauw Dukung Pembentukan DOB 3 Provinsi Di Papua first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Untuk menyikapi persoalan pro dan kontra terkait pemekaran DOB calon Provinsi Papua Barat Daya, sejumlah tokoh-tokoh lintas kepala suku Sorong Raya angkat bicara,

Mereka mengajak masyarakat di Papua, khususnya yang ada Sorong Raya untuk mendukung Pemerintah agar pemekaran Papua Barat Daya bisa terwujud dan bisa berkedudukan di kota Sorong.

“Kami sangat senang menerima adanya kehadiran Provinsi Papua Barat Daya yang kedudukannya di kota Sorong. Untuk itu kami menyampaikan rasa hormat, bangga dan terima kasih kepada pihak pemerintah. Kami mengajak seluruh masyarakat yang ada di Sorong raya ini untuk memberikan dukungan terhadap hadirnya pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,”ujar salah anggota lintas suku Papua Sorong Raya, Fredy S. Sawaki kepada media ini.

Fredy menilai, dengan adanya pemekaran DOB ini akan memudahkan masyarakat, salah satunya untuk urusan terkait birokrasi yang dapat dijangkau dengan mudah.

Fredy mengatakan, salah satu indikator yang bisa dijadikan landasan suatu wilayah tersebut maju adalah adanya pelayanan infrastruktur yang memadai dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Menurutnya, pelayanan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan kesejahteran masyarakat karena cakupan infrastruktur seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lain bisa dijangkau.

“Pengalaman membuktikan bahwa Walikota Sorong nampaknya tidak cukup untuk menampung kebutuhan tenaga kerja yang ada di sana. Saya pikir dengan hadirnya Provinsi Papua Barat yang berpusat di kota Sorong akan membuka kesempatan untuk menambah tenaga kerja, dan kondisi ini tentunya akan dirasakan oleh masyarakat akar rumput oleh sebab itu mari kita dukung perjuangan ini,”jelasnya.

Fredy juga mengungkapkan, bahwa dengan hadirnya Provinsi Papua Barat Daya maka pelajar yang sudah menamatkan sekolah bisa langsung terserap lapangan kerja.

“Berbicara keuntungan yang akan didapat, salah satunya adalah lapangan kerja akan terbuka lebar, apalagi bagi anak-anak Papua yang baru saja menyelesaikan studi di bangku kuliah. Mulai dari penerimaan CPNS, TNI, Polri, hingga di perusahaan-perusahaan di berbagai sektor,” jelas Fredi yang ditemui di Kota Sorong

Lanjut Fredi, dengan adanya Papua Barat Daya, pemerintah bisa lebih fokus memperhatikan pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan yang selama ini masih jauh dari kata memadai.

“Banyak pelajar atau mahasiswa yang sudah selesai pendidikan dia tidak tahu mau ke mana. Banyak yang sudah siap tapi tidak bisa terakomodir karena terbatas. Tapi kalau Papua Barat Daya terbentuk, otomatis lapangan kerja akan terbuka dan kemudian mereka bisa mengabdi. Sehingga konsentrasinya pasti baik, dan tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif,”pungkasnya.

Sementara itu, ditambahkan oleh LMA Asmat kota Sorong, Leo Marius Akung. Ia mengatakan manfaat dengan adanya Provinsi Papua Barat Daya ini adalah, pertama sangat berguna bagi anak cucu yang menempati tanah ini ke depannya. Kemudian yang kedua, dapat mempercepat rentan kendali baik insfrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

“”Simpel saja, sepertinya semua orang paham tentang hadirnya DOB, kemarin kami sudah bertemu dengan ketua DPRD dan ketua percepatan Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga respon dari pihak pemerintah daerah sungguh-sungguh sangat luar biasa,” ucap Leo.

Dia pun berpesan kepada pihak pemerintah daerah, agar kedepannya dengan percepatan  pemekaran Provinsi Papua Barat Daya ini bisa memberikan hak politik dan ekonomi bagi orang asli Papua (OAP), tak hanya itu terdapat pula ruang pekerjaan yang terbuka seluas-luasnya bagi anak cucu yang menempati tanah ini.

Pemekaran DOB Provinsi Papua Barat Daya Belum Dibahas

Ditempat terpisah, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI-P) Kota Sorong Yosep Titirlolobi mengatakan bahwa pemekaran DOB Provinsi Papua Barat Daya yang ingin terlepas dari Provinsi Papua Barat untuk sementara tidak akan dibahas.

“Bahkan sampai jabatan Wali Kota Sorong berakhirpun di bulan Agustus 2022, daerah otonomi baru (DOB) pemekaran Provinsi PBD tidak akan pernah dibahas,” ucapnya.

Menurut Yosep, dari data yang dimiliki, usulan pembentukan DOB Papua Barat Daya yang ingin terlepas dari Provinsi Papua Barat sampai sekarang belum digodok di Komisi II DPR-RI dan belum masuk di badan legislasi.

Untuk itu pihaknya berharap agar masyarakat wilayah Sorong Raya agar tetap tenang dan tidak mudah terhasut dan terprovokasi oleh isu-isu yang mengatakan pemekaran PBD akan jadi tahun ini, dan mereka yang menghembuskan informasi DOB PBD itu adalah hoaks.

Sementara itu mengenai pembentukan daerah otonom baru yang dibahas oleh Komisi II DPR-RI, untuk saat ini di Senayan yaitu pemekaran provinsi di  Provinsi Papua.

Di mana dalam draf Rancangan Undang-undang pembentukan daerah otonom baru telah dibahas pemekaran RUU Papua Selatan, RUU Papua Tengah dan RUU Papua Pengunungan Tengah yang sementara lagi di godok Komisi II di Senayan.

“Ini seperti ada ketakutan bagi oknum-oknum tertentu di mana anggaran pemekaran Provinsi Papua Barat Daya telah menggunakan anggaran miliaran rupiah yang diduga memakai anggaran APBD Kota Sorong,” tuturnya.

Dikatakan, Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya sendiri belum layak dan memenuhi syarat, mengingat penduduk masyarakat Sorong Raya yang mendiami 1 Kota 5 Kabupaten penduduknya belum mencapai 1 juta penduduk, dan baru dikisaran 600 ribu penduduk yang ber KTP Sorong Raya.

“Kalau dulu itu gampang bikin pemekaran, pejabat tinggal ke Jakarta dan mewarning pemerintah pusat kalau tidak mekarkan daerah kami maka kami minta merdeka, sehingga pemerintah takut dan pemerintah mengkabulkan pemekaran asal tidak minta merdeka,” tuturnya.

Tetapi di zaman modern ini lanjutnya, hal itu sudah tidak bisa lagi dilakukan karena wilayah Sorong Raya aman dan kondusif, sehingga isu yang dipakaipun tidak mempan.

Ia juga menyebut para pejabat daerah yang ingin pemekaran Provinsi Papua Barat Daya untuk lepas dari Provinsi Papua Barat adalah murni ambisi mereka, bukan murni suara rakyat masyarakat wilayah Sorong Raya.

“Yang masyarakat Sorong Raya butuhkan adalah pemekaran kabupaten yang baru, buka pemekaran provinsi yang baru,” tegas Yosep.

Baca juga : Otsus Papua Mendapatkan Support Orang Asli Papua (OAP)

The post DOB Papua Barat Daya Timbulkan Pro Kontra, 19 Tahun Diperjuangkan first appeared on HARIANTERKINI.COM.

“Selaku masyarakat adat Papua di wilayah Papua Barat, kami mendukung penuh program pemerintah yang bertujuan untuk pembangunan dan mensejahterakan kita bersama yang mendiami wilayah adat ini,” ujar Kepala Suku Besar Doreri, Gat Hendrik Rumfabe, dilansir dari HarianTerkini.com, Senin (14/3/2022).

Komitmen itu bahkan sudah dideklarasikan melalui penandatanganan pernyataan bersama pada Rabu (9/3) di Sekretariat Suku Besar Doreri di Kabupaten Manokwari.

Rumfabe menyatakan bahwa komitmen bersama itu dilakukan untuk mendukung proses rekonsiliasi dan restrukturisasi menuju Papua damai dengan mengimplementasikan Otsus Papua dan DOB.

Menurut Rumfabe pemberlakuan Otsus Papua di wilayah ini merupakan bukti perhatian pemerintah pusat untuk mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua guna bangkit dan berkarya di berbagai bidang pembangunan dalam bingkai NKRI.

“Kami sangat mendukung pembentukan DOB kabupaten maupun provinsi untuk menjawab kebutuhan pembangunan,serta memberikan peluang kepada putra dan putri asli Papua untuk memimpin daerahnya sendiri,” kata Rumfabe.

Dia mengakui bahwa dari sisi sumber daya manusia masih banyak putra dan putri asli Papua lulusan sarjana yang membutuhkan pekerjaan. Sebab itu UU Otsus Papua memberikan kesempatan melalui pembentukan DOB agar menjawab kesenjangan ini.

“DOB akan membuka peluang pekerjaan dan ini harus didukung semua masyarakat adat karena pemerintah mitra dari berbagai lembaga adat yang ada di atas tanah Papua ini,” ucap Rumfabe.

DPR RI Targetkan RUU Pemekaran Papua dan Papua Barat Selesai di Tahun 2022

Sementara itu di tempat terpisah, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan pihaknya menargetkan pembahasan RUU terkait pemekaran Papua dan Papua Barat tuntas pada 2022. DPR dan pemerintah, kata Guspardi, sudah beberapa kali membahas pemekaran Papua dan Papua Barat dengan pemerintah dengan elemen masyarakat lainnya.

“Mudah-mudahan tahun 2022 ini, kita sudah melakukan konsinyering, tetapi belum terlalu fokus ke sana,” ujar Guspardi kepada wartawan, Jumat (11/3/2022).

Guspardi menegaskan pemekaran wilayah Papua harus dilakukan karena amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Karena itu, kata Guspardi, menjadi tugas pemerintah dan DPR untuk segara membahas lebih komprehensif soal pemekaran Papua.

“Tujuan dari pemekaran ini akan agar terjadi pemerataan pembangunan di berbagai aspek. Papua wilayahnya luas dan kondisi geografisnya masih sulit, sehingga perlu pemekaran agar memudahkan pelayanan,” katanya.

Guspardi mengakui berdasarkan hasil riset yang diterima, sekitar Rp 1.000 triliun lebih dana Otsus Papua yang telah dikucurkan selama hampir 20 tahun. Namun, kata dia, besarnya dana tersebut ternyata tidak signifikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua.

“Ini memang tidak tepat sasaran sehingga pertanggungjawaban tidak jelas, maka disinyalir dananya itu tidak digunakan untuk kepentingan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Papua itu sendiri,” katanya.

Senada dengan Guspardi, Anggota Komisi II dari Fraksi PPP Achmad Baidowi atau biasa disapa Awiek menegaskan pemekaran wilayah Papua akan dibahas di DPR karena menjadi amanat dari UU Otsus Papua. Awiek juga tidak mempermasalahkan jika terdapat sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan pemekaran Papua.

“Wajar jika ada yang tidak setuju, nomanya demkrasi, tetapi kan ketika dibahas (UU Otsus), semua setuju termasuk tokoh-tokoh Papua (melakukan pemekaran). Penolakan masyarakat kita pandang sebagai aspirasi yang diperhatikan,” ungkap Awiek.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemekaran Papua akan segera dilakukan. Dia menyebut bahwa pemekaran akan mulai dibahas rancangan undang-undang (RUU) pada 2022 dan 2023 sudah ada daerah otonom baru (DOB) di Papua. Hal ini disampaikan Tito usai mengikuti rapat terbatas dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 15 Desember 2021.

Wilayah Papua dan Papua Barat merupakan daerah yang masih diizinkan melakukan pemekaran oleh pemerintah sebagaimana amanat UU Otsus Papua. Sementara, daerah-daerah lain di Indonesia masih dilakukan moratorium pemekaran.

Selain itu, terdapat aturan yang berbeda dalam pemekaran di Papua dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106/2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Dalam hal ini pemekaran di Papua mendapatkan kekhususan yakni tanpa melalui daerah persiapan dan tak harus memenuhi syarat dasar maupun administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 93 PP 106/2021. Rencananya Papua akan dimekarkan menjadi enam provinsi, yakni Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan dan Papua Tabi Saireri. Salah satu faktor pertimbangan pemekaran ini adalah kondisi keuangan negara.

Baca juga : John Tabo Support DOB Demi Papua Sejahtera

The post Otsus Papua Mendapatkan Support Orang Asli Papua (OAP) first appeared on HARIANTERKINI.COM.

John Tabo mengungkapkan hal tersebut, dalam kegiatan rapat konsolidasi Partai Golkar Lapago Pengunungan Tengah Papua, Minggu 6 Maret 2022, pekan kemarin, di Kabupaten Jayawijaya, Wamena, Papua.

“Saya mengajak seluruh warga masyarakat, orang tua, kader Golkar, anak-anak dan cucu-cucu Golkar kembali kepada honai mu, honai Golkar,” ujar John Tabo.

Ia menyebutkan, dimasa kepemimpinan Almarhum Budiman Kogoya dan David Hubi saat memimpin Kabupaten Jayawijaya, Golkar hidup, dan rakyat menikmati itu, lewat pemekaran kampung, pemekaran distrik, hingga pemekaran kabupaten di wilayah Lapago.

“Waktu itu saya Ketua DPR Kabupaten Jayawijaya, dan kami meperjuangkan pemekaran hingga lahirlah Kabupaten Yahukimo, Pengunungan Bintang, Lani Jaya, Tolikara, Yalimo, Nduga, dan Memberamo Tengah. Yang mana saat ini mereka memimpin. Dulunya mereka tolak, tidak mau pemekaran. Tapi sekarang apa yang terjadi, mereka yang menikmati itu, dan mereka yang makan. Saya bangga, Paskalis Kossay bangga, Almarhum Budiman Kogoya bangga, dan Almarhum David Hubi bangga. Sebab sudah membawa keluar adik-adik ini dari kungkungan kemiskinan, kebodohan, kita sudah bawa keluar, hingga akhirnya kita menjadi gubernur. Ingat sejarah ini baik-baik,” sebut Ketua Tim Pemekaran DOB wilayah Lapago itu.

Lanjut John Tabo, bersyukur kepada Tuhan, hanya Tuhan yang mempersiapkan tokoh-tokoh dan kader-kader Golkar untuk membuat sesuatu yang luar biasa, dari dulu hingga sekarang dinikmati.

“Mari sekarang kita mau lakukan lagi, perjuangan kemarin sudah selesai. Dan sekarang perjuangan yang sudah mau jadi adalah Provinsi Lapago Pengunungan Tengah Papua, dan beberapa kabupaten baru yang sudah diusulkan. Mari kita sama-sama usahakan,” ajak John Tabo.

John Tabo pun mengingatkan, jangan terpengaruh dengan isu yang aneh-aneh, atau sengaja dikembangkan lewat isu untuk penolakan pemekaran.

“Kalian adik-adik mahasiswa yang kuliah, fokuslah dan teruslah kuliah. Tidak ada lapangan kerja. Hanya dengan pemekaranlah, kalian bisa jadi pegawai, bisa jadi pejabat, dan bisa jadi anggota DPR. Dan itu sudah terbukti,” tegas John Tabo.

DPR Mengesahkan Pemekaran Papua Selatan, Papua Tengah dan Pegunungan Tengah Tahun Ini

Di tempat terpisah, rencana pemekaran juga disampaikan anggota Komisi IV DPR RI, Dapil Papua, Sulaeman L Hamzah. Kata dia, tahun ini target pemerintah dan DPR RI menyelesaikan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB), yaitu tiga provinsi baru di Papua.

Pembahasan pemekaran provinsi Papua akan segera dilakukan setelah masuk Badan Legislasi (Baleg) dan digodok oleh Komisi II DPR RI, pemekaran wilayah Papua akan disahkan tahun 2022. Dalam pemekaran tersebut terdapat tiga propinsi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Pegunungan Tengah.

“Tugas kami di DPR hanya membahas itu kemudian diundangkan sampai ketok palu, selesai,” tegas Hamzah.

Dengan pemekaran wilayah tersebut, kata Hamzah lagi, diharapkan ada pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, selama ini terdapat aspirasi dari masyarakat. Dan, DPR mendukung atas pemekaran tersebut.

“Yang disampaikan tokoh-tokoh di Papua itu direspon pemerintah. Sehingga, pemekaran bisa terjadi secepatnya. DPR RI menyambut baik itu. Kita berharap, masyarakat bisa cepat sejahtera,” ungkap dia.

Hamzah mengakui, UU Otonomi Khusus (Otsus) di Papua memang belum lama disahkan. Namun, keinginan pemerintah adalah pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

“Mau tidak mau provinsi harus dimekarkan, sehingga akan lebih fokus program pelayanan kepada masyarakat. Kita berharap percepatan pembangunan didukung Inpres Nomor 9 Tahun 2020. Sisa waktu pemerintahan Jokowi akan bisa memberikan pelayanan terbaik untuk Papua,” paparnya.

Politisi asal Partai NasDem ini mengatakan, selama ini pemantauan dari pemerintah pusat, masyarakat banyak terisolir pedalaman Papua, dan belum tersentuh pelayanan.

“Kita berharap Pemda bisa mengefektifkan tetapi ternyata belum bisa menyentuh sampai desa/kampung terisolir. Oleh karena itu, pendekatan pelayanan harus dimekarkan tiga provinsi di Papua, soal kabupaten menyusul,” terang dia.

Ditambahkan Hamzah, ketika pemekaran provinsi baru di Papua disahkan maka akan digenjot sektor pembangunan fisik, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sebesar-besarnya. Itu demi kemakmuran rakyat yang sampai ke-20 tahun Otsus belum terlayani baik.

“Setelah dimekarkan harus bergulir terus anggaran. Pemerintahan berjalan sebagai tujuan utama pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Mengoptimalkan pelayanan jangkauan dari satu kabupaten ke kabupaten lain,” tanbahnya.

Baca juga : Provocation… !!! Benny Wenda Samakan Kondisi Perang Ukraina Dengan Papua

The post John Tabo Support DOB Demi Papua Sejahtera first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Michael mengungkapkan hal itu saat berbincang dengan Mata Indonesia News, Selasa 23 Maret 2021.

“Otsus telah membangun wilayah-wilayah yang terisolasi karena keadaan geografis, sehingga terjadi interaksi penduduk, atau pembauran serta menghadirkan pemerintah di sana,” kata Michael.

Tokoh yang lebih senang dipanggil Senior Pamong Papua tersebut mengatakan saat menjadi camat dia sudah menyadari bahwa maju-mundurnya wilayah itu tergantung masyarakat asli Papua.

Maka, dia tidak pernah mengeluh dan terus mencari cara untuk membuat provinsi paling timur Indonesia itu semakin maju.

Apalagi sekarang, ketika infrastruktur sudah dibangun lebih baik lagi oleh Pemerintahan Jokowi seharusnya akan membuat Papua mampu berkembang seperti wilayah lain di Indonesia.

Baca Berita Lainnya : Pemuda Papua Dukung Otonomi Khusus Jilid II

The post Otonomi Khusus Telah Membangun Papua first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Akan tetapi dengan banyaknya hal baik yang dihadirkan Otsus, masih ada segelintir orang yang mengatasnamakan dirinya mewakili suara rakyat Papua yang menyangkal keberhasilan Otonomi Khusus, oleh karena hal ini banyak tokoh Masyarakat di tanah papua angkat bicara mulai dari Ondoafi, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan ataupun tokoh pemuda itu sendiri.

Salah satu tokoh pemuda Keerom Teus Tabuni yang merupakan Wakil Ketua Karang Taruna Kampung Wonorejo Pir IV Distrik Manem Kabupaten Keerom, merasa perjalanan Otonomi Khusus sangat baik dan menghadirkan solusi untuk kemajuan masyarakat Papua.

“Otonomi Khusus yang sudah berlangsung ini benar-benar dirasakan oleh orang asli Papua baik dari tinggkatan bawah sampai tingkatan atas” jelas Tabuni, Rabu (20/1/21).

Dia berharap, kedepannya Otonomi Khusus semakin ditingkatkan dan diperhatikan penyalurannya karena masi ada masyarakat Papua yang belum merasakan yang menyebabkan adanya segelintir orang yang masih menolak Otsus.

“Otonomi Khusus diharapkan bisa semakin membangun disetiap lini sektoral sehingga kedepannya orang Papua bisa membangun di tanahnya sendiri” tegasnya.

“Kami juga mendorong pemerintah untuk menghadirkan inovasi sehingga wadah atau makna Otsus bisa benar-benar dirasakan oleh Masyarakat Asli Papua,” harapnya.

Baca Berita Lainnya : Masyarakat Kampung Sawanawa Tidak Minta Merdeka, Tapi Otsus Harus Lanjut

The post Otsus Terbukti Dorong Peningkatan Pembangunan di Papua first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Banyak manfaat diberikan oleh pemerintah melalui Otsus kepada masyarakat Papua yaitu mulai perbaikan pendidikan,kesehatan,serta pertumbuhan pembangunan untuk kemaslahatan masyarakat Papua.

Sejalan dengan hal itu banyak tokoh di Papua yang mendukung jika Otonomi Khusus tetap dilanjutkan, karena manfaatnya sudah sangat dirasakan oleh masyarakat mulai dari yang di kota hingga ke pelosok kampung.

Seperti yang dirasakan masyarakat Kampung Sawanawa, Distrik Arso, Kabupaten Keerom.

Melalui Kepala Suku Sawanawa, Donatus Wake yang mengklaim masyarakat di kampungnya telah merasakan manfaat dari adanya Otsus.

“Masyarakat Kampung Sawanawa sangat merasakan manfaat Otonomi Khusus jadi kami minta tetap lanjut,” pintanya.

“Kami sadar Papua itu luas jadi untuk pemerataan pembangunan pastinya Pemerintah juga punya kesulitannya sendiri, tetapi dibangunnya jalan di Kampung Sawanawa ini sudah merupakan wujud dari berjalannya Otonomi Khusus,” sambungnya.

Donatus menegaskan, masyarakat di kampungnyya tidak butuh Merdeka, melainkan Otsus yang harus lanjut.

“Kami tidakk butuh merdeka, yang kami butuhkan itu Otonomi Khusus lanjut untuk kesejahteraan masyarakat Papua,” tegasnya.

Donatus mengaku, banyak masyarakat Papua yang mengkambinghitamkan Otonomi Khusus dan menganggap itu sebagai belenggu masyarakat Papua, padahal kenyataannya dengan adanya Otonomi Khusus Papua kini semakin maju dan terus berkembang.

Baca Berita Lainnya : Dukung Otsus Papua, Warga Adat Tabi-Seireri Mendesak MRP!

The post Masyarakat Kampung Sawanawa Tidak Minta Merdeka, Tapi Otsus Harus Lanjut first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Ketika dulu di zaman orde baru, Papua bernama Irian Jaya dan hanya terdiri dari 1 provinsi. Namunkemudian diganti menjadi Papua dan dimekarkan wilayahnya jadi 2 provinsi, yakni Papua dan Papua Barat. Setelah ada 2 provinsi, maka akan ada penambahan wilayah lagi di Papua.

Nantinya di Papua akan ada pemekaran wilayah dan menambah lagi 3 provinsi. Yakni Papua tengah, Papua pegunungan tengah, dan Papua selatan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemekaran wilayah di Papua merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di sana. Sebagai contoh, di Manokwari dan Sorong lebih maju setelah ada Provinsi Papua Barat.

Tito menambahkan, wilayah Papua sangat luas. Dalam artian, jika ada lebih banyak provinsi, maka pemerintah daerah bisa lebih fokus dalam menggenjot pembangunan.

Dana yang disalurkan ke pemda akan digunakan untuk modernisasi Papua, dan uangnya memakai anggaran otonomi khusus. Karena pemekaran adalah salah satu agenda revisi otsus.

Otsus akan diperpanjang tahun 2021 ini karena amat berguna bagi kemajuan Papua. Selama otsus jilid 1, sudah ada jembatan Youtefa, Bandara Internasional Sentani, dan berbagai infrastruktur yang dibangun. Ketika otsus dilanjutkan dan ada pemekaran wilayah, diharap akan ada berbagai fasilitas umum lain yang dibangun dengan dana otsus.

Pemekaran wilayah ini tidak hanya berdasarkan perintah pemerintah pusat, namun sudah dengan konsultasi dengan tokoh adat yang ada di MRP dan DPRP. Mereka setuju dengan pemekaran ini, agar wilayah Papua makin maju. Sehingga tidak ada ketimpangan antara Indonesia bagian timur dan bagian barat.

Salah satu manfaat dari pemekaran wilayah adalah kemajuan masyarakat yang makin cepat. Ketika ada provinsi baru, maka anggaran dari pemerintah pusat bisa disalurkan. Pemerintah daerah bisa membangun infrastruktur baru, misalnya jembatan, gedung sekolah, puskesmas, dan lain-lain. Sehingga masyarakatlah yang diuntungkan. Karena tidak harus pergi ke wilayah lain yang jauh hanya demi berobat.

Selain itu, pemekaran wilayah juga bermanfaat untuk mempermudah jangkauan pelayanan. Ketika hanya ada 2 provinsi, maka masyarakat yang ada di pelosok akan kesusahan, karena harus menempuh jarak berkilo-kilo meter untuk mencapai ibu kota.

Namun ketika ada 5 provinsi, jarak dari rumah mereka ke ibu kota makin dekat, dan memudahkan untuk mengurus surat penting.

Ketika ada pemekaran wilayah maka akan mempermudah otonomi daerah. Seorang gubernur yang baru akan paham apa kebutuhan daerahnya. Ia bisa membangun fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya pelabuhan baru, atau langsung menyurvei apakah di sana bisa didirikan bandara, dll.

Masyarakat tak usah takut dengan istilah pemekaran karena hal ini tidak akan membingungkan. Jika wilayah mereka berubah nama, ikuti saja alurnya dan jangan bingung sendiri. Percayalah pada pemerintah yang memekarkan wilayah, karena semua ini demi kesejahteraan rakyat.

Dukungan rakyat sangat penting untuk memperlancar pemekaran wilayah. Ketika masyarakat tertib, maka proses pembentukan provinsi baru akan berjalan dengan lancar. Mereka rela nama daerahnya diubah, karena percaya bahwa pemerintah akan memberikan yang terbaik untuk rakyatnya.

Pemekaran wilayah di Papua jangan dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Justru tujuan dari pemekaran wilayah adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jika ada provinsi baru, maka akan ada semangat pembangunan baru. Sehingga Papua akan makin maju dan tidak ketinggalan dari wilayah lain.

Baca juga : Pancasila Tidak Bisa Direduksi

The post Pemekaran Papua Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Papua first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Seperti diketahui, tindakan rasisme terhadap mantan Komisioner Komnas Ham Natalius Pigai sempat dilakukan oleh Ambroncius Nababan melalui akun Facebook miliknya.

Di mana ia mengunggah foto Natalius yang disandingkan dengan foto gorila, serta  ditambahkan dengan tulisan terkait vaksin.

Selanjutnya pada Selasa (26/1/2021), Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan Ketua Relawan Pro Jokowi-Maruf Amin (Pro Jamin) Ambroncius sebagai tersangka.

Atas hal ini, Bamus Papua dan Papua Barat memberikan apresiasi serta mendukung Polri untuk menangani kasus ini.

“Artinya beliau respon cepat bahkan yg bersangkutan sudah ditangani, dipanggil bahkan sudah di tetapkan sebagai tersangka dan ditahan. itu perkembangan terkahir sampai tadi pagi yang kita ikuti dari media sosial,” jelas Ketua Bamus Papua dan Papua Barat, Willem Frans Ansanay di Makasar, Jakarta Timur, Rabu (27/1/2021).

Selanjutnya, Willem berharap agar masyarakat Papua tak terpengaruh pada isu-isu yang berkembang dan belum terbukti kebenarannya.

Ia mengajak masyarakat Papua untuk percaya kepada hukum yang sedang berjalan terkait kasus rasialisme.

“Kita meberikan apresiasi kepada Bapak Kapolri Listyo Sigit dan ke depan hukum tidak bisa tajam ke bawah saja, tapi juga harus tajam ke atas. Jadi penegakan hukum harus dilaksanakan, oleh karena itu kita mendukung keputusan pemerintah lewat kapolri untuk kasus rasisme ini,”

“Dan kami juga berharap kepada masyarakat Papua jangan terjebak dalam isu ini yang dicopas untuk membuat terkesan bahwa seolah olah masyarakat Papua itu seperti monkey dan kita wajib pisah dari indonesia. Kami semua berharap masyarakat papua tidak terjebak dalam provokasi-provokasi itu,” paparnya.

Selain itu, Bamus Papua dan Papua Barat turut mendukung upaya Pemerintah lainnya, yakni mendukung pelaksaan UU OTSUS Jilid II di seluruh Tanag Papua.

“Kami juga mendukung pelaksanaan UU OTSUS di seluruh Tanah Papua dan meolak dengan keras ajakan sekelompok aksi-aksi penolakan UU OTSUS, dengan isu-isu disintegrasi bangsa Indonesia di Tanah Papua,” ujarnya.

Baca Berita Lainnya : Pemerintah Memperhatikan Pembangunan Papua dan Papua Barat

The post BAMUS Papua Dukung Polri Tuntaskan Isu Rasisme Dan Harapkan Otsus Papua Dilanjutkan first appeared on HARIANTERKINI.COM.