Pemutakhiran yang dimaksud yaitu mendata penduduk yang meninggal, pindah domisili, menjadi TNI atau Polri atau pensiun dari TNI atau Polri, dan yang belum 17 tahun tetapi sudah menikah.

“Data yang diserahkan kepada KPUD cukup NIK dan nama saja. Karena seluruh KPUD sudah diberi password oleh Dukcapil Pusat untuk bisa langsung mengecek NIK Penduduk tersebut,” kata Zudan dalam keterangan tertulisnya.

Ia pun mengajak semua pihak untuk berkoordinasi lebih intensif sehingga bisa terbangun data pemilih yang akurat.

Kendati demikian, Zudan melarang jajarannya untuk memberikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) langsung kepada KPUD.

“Dinas Dukcapil Kabupaten atau Kota tidak boleh menyerahkan DP4. Ini sepenuhnya kewenangan Dukcapil Pusat,” ucap Zudan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku bahwa pihaknya telah menyusun mekanisme Pilkada 2020 jika terpaksa digelar di tengah pandemi Covid-19.

Rancangan itu meliputi tahapan pemutakhiran data pemilih, kampanye, hingga pemungutan suara.

“Kalau Pilkada tetap dilaksanakan tetapi pandemi corona diprediksi terjadi, KPU sebetulnya sudah merancang beberapa hal,” kata Arief dalam sebuah diskusi.

Terkait pemutakhiran data pemilih misalnya, KPU mempertimbangkan pemutakhiran data hingga verifikasi dukungan calon kepala daerah perseorangan dilakukan secara digital.

Kemudian, terkait kampanye, Arief menyebut bahwa yang paling mungkin digelar selama pandemi adalah kampanye melalui platform digital. Hal ini akan meminimalisasi berkumpulnya massa.

Baca berita lainnya : Kemendagri Susun DP4 Tambahan untuk Pilkada Serentak 2020

The post Kemendagri Larang Dukcapil Daerah Serahkan Data Penduduk Potensial ke KPUD first appeared on HARIANTERKINI.COM.