Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, turut hadir dan memberikan apresiasi kepada anggota DPRD periode 2019-2024 yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Beliau mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan komitmen yang telah terjalin selama ini dalam melayani masyarakat Kabupaten Karawang. Bupati menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selain itu, Bupati Aep Syaepuloh juga menyampaikan ucapan selamat kepada anggota DPRD yang baru dilantik. Beliau mengajak mereka untuk melanjutkan semangat kerja dan komitmen dalam membangun Kabupaten Karawang. Dalam pidatonya, Bupati menyampaikan harapan agar DPRD yang baru dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan visi Kabupaten Karawang yang unggul, maju, dan berkelanjutan, terutama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Acara pelantikan ini juga ditandai dengan serah terima palu pimpinan dari Ketua DPRD Kabupaten Karawang periode 2019-2024, H. Budianto, kepada pimpinan sementara Saepudin Permana. Serah terima ini melambangkan pergantian kepemimpinan di DPRD Kabupaten Karawang yang diharapkan dapat membawa semangat baru dalam menjalankan tugas-tugas legislatif ke depan.

(yw)

The post DPRD Terpilih Kabupaten Karawang Periode 2024-2029 Resmi Dilantik first appeared on HARIANTERKINI.COM.

“Pembangunan infrastruktur merupakan salah sektor utama yang masuk dalam prioritas pembangunan di era Pak Jokowi yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi,” ujar Iqbal.

Iqbal mengungkapkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), infrastruktur seperti jalan tol di era Jokowi telah dibangun sepanjang 1.762 kilometer dan dari total tersebut target 750 kilometer jalan tol selesai di tahun 2024. Kemudian pembangunan jalan nasional yang telah dilaksanakan sepanjang 47.024 kilometer.

“Tentunya pembangunan infrastruktur jalan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kelancaran bagi masyarakat di dalam melakukan perjalanan baik untuk keperluan logistik ataupun keperluan lainnya,” ungkap Iqbal.

Selain pembangunan infrastruktur jalan, kata Iqbal, terdapat juga pembangunan infrastruktur lainnya seperti pembangunan bendungan, bandar udara dan lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh Iqbal, sebanyak 30 bendungan yang tersebar di beberapa daerah telah dibangun dan tercatat 29 bandara udara telah dibangun.

“Tentunya semua pembangunan infrastruktur ini di harapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan nasional,” ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Meski pembangunan infrastruktur era Jokowi sudah berjalan baik, Iqbal tetap memberikan beberapa catatan yang mesti diperhatikan pemerintah agar pembangunan tersebut maksimal. Dia mencontohkan pembangunan dan perbaikan jalan nasional yang melintasi jalan provinsi dan jalan provinsi yang umumnya banyak yang rusak.

“Meskipun berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2004 jalan provinsi merupakan wewenang Pemda Provinsi tetapi jika provinsi, pembagian bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Apalagi hal ini di perkuat dengan terbitnya Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah,” kata dia.

“Tentunya dengan adanya Inpres ini pembangunan jalan provinsi dan kabupaten kota bisa dilaksanakan dengan memakai anggaran APBN, sehingga pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia bisa terlaksana,” jelas menambahkan.

Lebih lanjut, Iqbal berharap penerus Presiden Jokowi mendatang bisa meneruskan pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan on the track. Menurut dia, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, memacu pertumbuhan ekonomi serta mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Prinsipnya siapapun yang terpilih menjadi Presiden, pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat harus terus dilanjutkan,” pungkas Iqbal.

Baca berita lainnya : KEBERHASILAN JOKOWI MEMBANGUN SELURUH DAERAH TINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

The post PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ERA JOKOWI SANGAT MEMBANTU MASYARAKAT first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Guspardi Gaus juga menilai selama ini pelayanan publik dan hambatan birokrasi terkendala dengan luasnya wilayah Papua dan infrastruktur yang belum memadai.

Oleh karena itu, kata dia, dengan penambahan tiga DOB di Papua akan membuka akses pembangunan yang memberikan dampak kesejahteraan bagi rakyat Papua.

Guspardi Gaus juga mengatakan bahwa pemekaran wilayah di Papua merupakan amanat dan implementasi atas Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi
Khusus (Otsus) Papua.

“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 merupakan lex specialis. Pada saat provinsi lain dilakukan moratorium pemekaran, Provinsi Papua mendapatkan perlakuan
khusus dengan pemekaran tiga DOB,” ujarnya.

Politikus dari PAN itu juga menjelaskan bahwa pemekaran tiga DOB Papua sangat memberikan afirmasi khusus kepada orang asli Papua (OAP) dengan memasukkan
aturan khusus di bidang aparatur negara. Formasi pengisian ASN sekitar 80 persen OAP.

Selain itu, menurut Guspardi Gaus, pemekaran tiga DOB itu, untuk pertama kalinya pengisian ASN dengan penerimaan OAP yang berusia 48 tahun untuk calon
ASN dan usia 50 tahun untuk tenaga honorer.

Sebelumnya, kata Guspardi, batas usia kedua formasi tersebut adalah 35 tahun, lalu Pemerintah juga telah menyusun peta jalan pelaksanaan
operasionalisasi penyelenggaraan pemerintah di tiga DOB Papua.

“Mulai dari pelantikan pj. gubernur, peresmian provinsi, manajemen ASN sampai dengan pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan lain sebagainya. Hal ini
menjadi bukti keberpihakan pemerintah untuk mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua (OAP) memang sangat diperjuangkan dengan sungguh-sungguh,”
katanya.

Selain itu, kata dia, bentuk perhatian khusus lainnya, yaitu Komisi II DPR RI bersama Pemerintah juga menyepakati seluruh anggaran untuk tiga DOB Papua
bersumber dari APBN.

Sebelumnya ada pasal yang berbunyi “manakala anggaran APBD dari provinsi induk tidak dikucurkan kepada DOB maka akan ada sanksi yaitu Menteri Keuangan (Menkeu) bisa saja memotong anggaran daerah”.

“Setelah menimbang berbagai hal, akhirnya diputuskan menghapus sanksi tersebut. Jadi, bisa dikatakan terwujudnya tiga DOB Papua ini sepenuhnya
dianggarkan dari APBN dan tidak tergantung pada APBD,” ujarnya

Baca juga : MENDAGRI : Pemekaran Wilayah Papua Berdampak Positif

The post Guspardi Gaus Sebut 3 DOB Papua Bawa Dampak Positive Bagi Pembangunan Papua first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menilai secara umum Pemilihan Kepala Daerah serentak berjalan dengan aman, damai, dan mematuhi protokol kesehatan. Capaian tersebut tidak terlepas dari sosialisasi dan kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan di lapangan dengan disiplin sebagaimana yang telah diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020.

Politikus PAN itu menyatakan, suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mampu menjalankan pesta demokrasi di masa pandemi. Kekhawatiran pelaksanaan pilkada serentak akan menimbulkan klaster baru Covid-19 tidak terjadi. Pada 11 Januari mendatang DPR menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang. Setelah itu, lanjut Guspardi, komisi II akan menjadwalkan rapat evaluasi Pemilihan Kepala Daerah.

Anggota Komisi II DPR Nasir Djamil mengatakan, komisi II sudah membentuk panitia kerja (panja) Pemilihan Kepala Daerah serentak. Panja itu nanti mengevaluasi apakah partisipasi yang tinggi tersebut telah diimbangi dengan edukasi dan kesadaran politik warga. Panja akan memberikan nilai terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menyatakan, Pemilihan Kepala Daerah serentak di masa pandemi merupakan situasi darurat yang baru kali pertama dihadapi penyelenggara dan masyarakat pemilih. Karena itu, banyak kompleksitas yang akhirnya belum bisa ter-cover secara maksimal. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 di tengah pandemi memungkinkan untuk dilakukan, tetapi penyelenggaraannya tidak mudah dan tidak murah.

Perludem juga melihat Pemilihan Kepala Daerah lalu sebagai persiapan untuk menghadapi pilkada-pilkada selanjutnya. Terutama pada 2024, di mana Pemilihan Kepala Daerah rencananya dilaksanakan kurang lebih enam bulan setelah pilpres dan pileg. Perludem mencatat bahwa waktu penyelenggaraan yang cukup mepet itu bisa menimbulkan masalah-masalah baru.

Untuk sementara, beberapa daerah yang masa jabatan pemimpinnya habis sebelum 2024 rencananya diisi penjabat sampai pemilihan pada 2024. Namun, ada dorongan agar jadwal pilkada itu dinormalisasi dan tidak dipaksakan terlaksana serentak secara nasional. Artinya, nanti pada 2022 dan 2023 akan ada pilkada lagi.

Baca berita lainnya : Pilkada Serentak dan Harapan Baru Iklim Investasi Daerah

The post Pilkada 2020 Sukses, Evaluasi Tetap Dilaksanakan first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Dari sisi protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 terjaga sehingga pelaksanaannya aman, sehat, selamat dan tidak menyebabkan ledakan penyebaran Covid-19. Sejak awal, Komisi II DPR meminta agar penyelenggara pemilu menerapkan prokes Covid-19 dengan disiplin dalam tiap tahapan Pilkada 2020 dan ternyata berjalan dengan baik.

Zulfikar mengakui terdapat penyelenggara dan pasangan calon yang ikut kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020 terpapar Covid-19. Namun semua teratasi dengan baik, karena seluruh pihak ikut memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah aman dan selamat. Pihaknya juga prihatin ada paslon dan penyelenggara pemilu meninggal karena terpapar Covid-19. Zulfikar juga pernah mengusulkan agar dilakukan ‘sampling testing’ dan ‘tracing’ khususnya setelah pemungutan dan penghitungan suara agar tidak menambah jumlah positif Covid-19.

Selain itu Zulfikar menilai pada Pilkada 2020, masing-masing partai politik menunjukkan perbaikan saat mengusung pasangan calon karena proses rekrutmen dan seleksinya berjalan baik dan bisa memenuhi harapan masyarakat. Paslon yang disuguhkan kepada masyarakat baik dan publik memilih berdasarkan preferensi kepada kebijakan serta visi-misi paslon.

Dengan suksesnya Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, Zulfikar meyakini konsolidasi demokrasi Indonesia ke depan akan berjalan semakin baik. Pihaknya menilai dari sisi partisipasi pemilih, kualitasnya meningkat karena masyarakat menggunakan hak pilihnya berdasarkan preferensi pada kebijakan misalnya sejauh mana prestasi dan dedikasi paslon, serta rekam jejak. Hal itu terbukti dengan banyak paslon petahana yang tidak terpilih kembali karena masyarakat melihat rekam jejak calon selama memimpin daerah.

Baca berita lainnya : Pilkada 2020 Lancar, Para Ulama beri Apresiasi

The post Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Dijalankan Dengan Baik dan Disiplin Selama Pilkada 2020 first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Aturan hanyalah hitam di atas putih jika tidak diimplementasikan dalam pelaksanaannya. Dibutuhkan komitmen seluruh stakeholders terkait yang berkepentingan atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah untuk mengawal penerapan protokol di seluruh tahapannya. Untuk menangani Covid-19 dan dampaknya, Pemerintah Pusat dan daerah pun telah mengeluarkan sejumlah peraturan, baik itu berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah. Berbagai langkah juga telah dilakukan secara sistematis dan masif dengan mengeluarkan biaya yang besar, termasuk dari pajak rakyat, di antaranya upaya sosialisasi memakai masker, pengaturan jaga jarak, penyediaan sarana cuci tangan dan upaya untuk mencegah terjadinya kerumunan.

Diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan yang telah terbit untuk ditaati guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan itu, penegakan protokol kesehatan sudah secara otomatis berlaku juga dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Bahkan, kedisiplinan peserta Pilkada Serentak 2020 menjalani protokol kesehatan selama tahapan kampanye berbuah manis dengan tidak ada Lonjakan Kasus Covid-19. Hal tersebut berdasarkan data Satgas Covid-19, per-15 November 2020 menyebutkan tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 sejak awal kampanye dimulai hingga per tanggal 15 November 2020 atau sekitar 51 hari masa kampanye.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo mengungkapkan dari total 309 daerah di 32 provinsi dari total 270 daerah pelaksana Pilkada, per-15 November 2020 terdapat 17 kabupaten/kota memiliki resiko tinggi, 215 kabupaten/kota berisiko sedang dan 67 kabupaten/kota berisiko rendah. Kemudian, 6 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada nihil kasus baru dan 4 kabupaten/kota tidak terdampak.

Dengan catatan, dari 309 daerah tersebut, ada kabupaten/kota yang sebenarnya tidak melaksanakan pilkada, tetapi ikut serta dalam pemilihan gubernur, dimana ada 48 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori itu. Karena itu, kedisiplinan menjalani prokes adalah kata kunci utama agar Pilkada sehat dan aman Covid-19 bisa terwujud.

Terlebih lagi, tantangan ke depannya akan terasa begitu berat. Terutama bagi Kepala Daerah hasil Pilkada di tengah Pandemi yang akan menghadapi sejumlah masalah, mulai dari penanganan Covid-19, ekonomi daerah yang menurun, pariwisata terdampak, UMKM yang gulung tikar, dan sebagainya

Kita tahu, Pandemi Covid-19 membuat perekonomian lesu. Para pelaku usaha dari skala besar hingga UMKM banyak yang terdampak sehingga PHK massal tidak terelakkan lagi. Untuk itu, momentum Pilkada harus dimanfaatkan untuk memilih Pemimpin berkualitas yang mampu menjawab segala persoalan tersebut.

Masyarakat sudah cerdas dan tidak bisa termakan provokasi, propaganda apalagi berita hoaks terkait penularan Covid-19 di TPS atau selama pelaksanaan Pilkada. Masyarakat tidak akan ketakutan untuk datang ke TPS karena Pemerintah bersama KPU sudah mengatur protokol kesehatan yang ketat dan ada penegakan hukum bagi pelanggarnya.

Terakhir, kepada masyarakat yang daerahnya menggelar Pilkada agar berpartisipasi mensukseskan Pilkada dengan disiplin menjalani protokol kesehatan. Ingat, jangan sampai salah pilih, agar kelak tak menyesal. Datang ke TPS 9 Desember 2020 dan berikan hak pilih anda!

Baca berita lainnya : Masyarakat Berperan Penting Untuk Menumpas Hoaks Pilkada 2020

The post Sukseskan Pilkada 2020 dengan Penegakan Protokol Kesehatan yang ketat first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Menurut Puan, sosialisasi harus dilakukan agar ada kesamaan paham antara penyelenggara Pilkada, peserta Pilkada, dan masyarakat tentang tahapan dan tata cara kampanye di masa pandemi Covid-19. KPU dan Bawaslu untuk segera menyosialisasikan aturan-aturan secara detail yang bisa dipahami petugas dan masyarakat.

Puan sangat memahami kekhawatiran terjadinya klaster Pilkada jika Pilkada Serentak tetap diselenggarakan pada 9 Desember 2020. dan Politikus PDI Perjuangan itu juga menegaskan DPR tak ingin terjadi klaster Pilkada pada masa pandemi Covid-19 ini. Namun, harus diingat juga bahwa sebenarnya pilkada serentak itu sendiri sudah pernah ditunda. Awalnya akan dijadwalkan pada 23 September dan kemudian ditunda hingga 9 Desember. Penundaan dilakukan atas usulan pemerintah. Kunci melaksanakan pilkada yang aman adalah menjaga kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan agar Pilkada sukses tanpa ada penularan Covid-19. Dan masyarakat bisa memilih pemimpin yang dipercaya dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KPU-Bawaslu harus memastikan awak penyelenggara Pilkada, pasangan calon kepala-wakil kepala daerah dan pendukungnya, serta masyarakat yang akan berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut, benar-benar berdisiplin melaksanakan protokol kesehatan. Tentu saja dalam konteks itu, semuanya harus kreatif tanpa harus melanggar aturan serta protokol yang ada. Intinya adalah kreativitas dan inovasi dari calon untuk menyampaikan visi misi, terkait penanganan Covid-19, dan bagaimana menyejahterakan masayarakat di daerahnya masing-masing.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menilai tahapan pilkada masih sangat panjang. Jalan keluar ketakutan atas munculnya klaster baru covid-19 bukanlah pembatalan pilkada. Namun penyempurnaan aturan dan pengawasan yang ketat di lapangan. Masih ada waktu untuk melakukan penyempurnaan aturan dan pengawasan yang ketat sehingga Pilkada diadakan dengan lancar. Pada konteks itulah peran KPU dan Bawaslu menjadi sangat krusial. Harus ada upaya jelas kedua lembaga itu mengevaluasi beberapa kegiatan yang berpotensi akan mengakibatkan penyebaran covid-19.

Anggota Komisi II DPR Sodik Mujahid mengatakan, pihaknya sudah melakukan evaluasi pada tahapan pendaftaran bersama Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu. Ada kesepakatan yang diambil dalam rapat kerja itu, diantaranya yang krusial adalah peningkatan aturan dan sanksi bagi para calon yang melanggar.

Dengan demikian, Pilkada 2020 tetap akan dilaksanakan dengan sejumlah kesepakatan yang wajib dipenuhi oleh KPU dan Bawaslu. Komisi II sepakat dengan mitra-mitra tersebut untuk beberapa hal. Pertama, peningakatan sosoalisasi. Kedua, peningkatan kampanye dengan media. Ketiga, Penambahan anggaran untuk alat dan SDM kesehatan. Keempat, Peningkatan aturan dan sanksi bagi para calon yang melanggar.

Baca Berita Lainnya : Pilkada 2020 Aman dari Covid-19 Jika Semua Patuh Protokol Kesehatan

The post KPU, Bawaslu, dan DPR RI Sepakati 4 Aturan Pilkada Serentak 2020 first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Wacana itu kembali menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Persero). Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Mulan Jameela salah satu yang menyinggung itu.

Dia mengusulkan, jika hal itu benar akan dilakukan, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara harus menurunkan harga jual Pertamax setara dengan harga Premium.

“Pendapat saya jika benar Premium dan Pertalite dihapus, memungkinkan harga Pertamax diturunkan menjadi sama dengan Premium,” ujarnya di gedung DPR, Jakarta.

Usulannya itu berkaitan dengan kondisi perekonomian masyarakat saat ini semakin sulit dengan adanya pandemi COVID-19. Mulan berharap Pertamina mempertimbangkan hal itu sebelum melakukan penghapusan BBM Premium dan Pertalite.

“Apakah pihak Pertamina sudah memikirkan dampaknya terhadap masyarakat? Karena kita tahu semua kita mengalami ujian pandemi COVID-19. Kalau Premium dan Pertalite dihapus tentu berdampak yang tidak baik kepada masyarakat,” tambahnya.

Istri Ahmad Dhani itu juga mempertanyakan kesiapan Pertamina dalam melakukan pengkajian sebelum memutuskan untuk mengeksekusi rencana penghapusan Premium dan Pertalite tersebut.

Baca berita lainnya : Ruang Politik Milenial Potensial di Pilkada Serentak 2020

The post Pertalite dan Premium Akan Dihapus Pertamina, Mulan Jameela Usulkan Harga Pertamax Setara Premium first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Bamsoet juga mengatakan, pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak secara langsung terhadap kesehatan masyarakat maupun pendidikan, tetapi juga dimensi yang lain khususnya di bidang ekonomi.

“Saatnya kita bergotong royong terus mendukung kebijakan pemerintah yang telah melakukan langkah nyata mendorong peningkatkan ekonomi sektor riil seperti memberikan kemudahan permodalan bagi pelaku usaha baik kecil maupun besar,” kata Bamsoet dalam sidang pidatonya di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Diketahui, pada periode Maret sampai pertengahan bulan Agustus 2020 ini menjadi fase terberat bagi perekonomian Indonesia.

Badan Pusat Statistik merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2020 minus 5,32 persen dibanding triwulan II- 2019.

“Memburuknya perekonomian tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga pertumbuhan ekonomi global yang merosot tajam karena terganggunya aktivitas perekonomian akibat pandemi Covid-19,” ucapnya.

Baca berita lainnya : Urgensi Netralitas ASN dalam Kontestasi Pilkada Serentak 2020

The post Sidang Tahunan MPR Serukan Semangat Gotong Royong first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Kepuasan publik terhadap Gugus Tugas Penanganan Covid–19 yang kini berganti nama menjadi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid–19 mengalami kenaikan.

“Kepuasan terhadap Gugus tugas mengalami kenaikan,” ungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi saat menyampaikan hasil rilis melalui diskusi daring bertema ‘Perubahan Opini Publik terhadap Covid–19: Dari Dimensi Kesehatan ke Dimensi Ekonomi’.

Burhanudin melaporkan ada kenaikan kepuasan publik terhadap kinerja Satgas Covid-19 yang dipimpin oleh Doni Monardo. Berikut ini perbandingan kenaikan kepuasan tersebut:

Survei Mei 2020: Sangat Puas: 8,7% Cukup Puas: 55% Kurang Puas: 24% Tidak Puas Sama Sekali: 1,9% Tidak Tahu/Tidak Jawab: 10,4%

Survei Juli 2020: Sangat Puas: 2,2% Cukup Puas: 60,2% Kurang Puas: 25,2% Tidak Puas Sama Sekali: 3,0% Tidak Jawab/tidak tahu: 9,4%

Indikator juga melakukan survei kepuasan terhadap kepolisian dalam penanganan Corona. Ada kenaikan sedikit dibanding survei pada Mei 2020. Dalam survei terbaru, kepuasan publik kepada polisi dalam membantu pelaksanaan kebijakan penanganan pandemi Corona sebesar 82,6% (gabungan sangat puas dan cukup puas).

“Polisi sedikit ada kenaikan, secara umum tidak berbeda jauh. Penanganan oleh polisi relatif dinilai baik,” sebut Burhanuddin.

Selain itu, publik diminta mengukur soal keamanan selama pandemi Corona yang dilakukan TNI dan Polri. Publik ditanya dengan pertanyaan: seberapa yakin ibu/bapak terhadap pihak TNI/Polri dalam menjaga keamanan selama masa pandemi Corona berlangsung?

Hailnya adalah :

Polri Sangat Yakin: 9,3% Cukup Yakin: 74,8% Kurang Yakin 13,5% Tidak Yakin Sama Sekali: 0,3% Tidak Jawab/Tidak Jawab: 2,1%

TNI Sangat Yakin: 15,2% Cukup Yakin: 73,1% Kurang Yakin: 8,7% Tidak Yakin Sama Sekali: 0,2% Tidak Tahu/Tidak Jawab: 2,8%

“Polisi dalam menangani keamanan dianggap relatif baik. TNI juga relatif baik. TNI dan Polri kompak atau tidak, (jabawannya) relatif kompak,” kata Burhanuddin.

Soal kekompakan TNI/Polri, 81,1% responden menganggap kedua institusi itu kompak dalam membantu penanganan pandemi Corona. Indikator juga mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap institusi. TNI menjadi lembaga yang paling dipercaya publik.

“Institusi yang paling dipercaya adalah TNI kemudian disusul Presiden. Polisi mengalami penurunan. Antara polisi dan KPK beda sedikit, polisi di atas KPK. Kinerja presiden secara umum, tidak berbeda dengan survei sebelumnya. Ada sedikit penurunan tapi tidak signifikan,” terang Burhanuddin.

Hasil kepercayaan publik terhadap institusi yang ada di Indonesia ternyata MPR RI juga menempati posisi diatas dua lembaga yang ada di Senayan. Di mana MPR berada di posisi enam, disusul DPD RI dan terakhir adalah DPR RI.

TNI: 88% Presiden: 79,1% Polisi: 75,3% KPK: 74,7% Kejaksaan: 68,4% MPR: 63,2% DPD: 58,5% DPR: 57,6%

Survei dilakukan menggunakan wawancara melalui telepon kepada 1.200 responden pada 13-16 Juli dengan metode simple random sampling. Margin or error pada survei ini kurang-lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%.

Baca berita lainnya : Jokowi Bentuk Tim Terpadu Tangani Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

The post SURVEI INDIKATOR: MASYARAKAT LEBIH PERCAYA MPR KETIMBANG DPR RI first appeared on HARIANTERKINI.COM.