HARIANTERKINI.COM – Intergenerasi merupakan upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin harus dilakukan dengan data yang mutakhir. Pemerintah menggunakan pendekatan intergenerasi untuk mengurangi jumlah kemiskinan yang ada. Dalam intergenerasi Ketepatan data tidak hanya berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat tetapi juga ada pembaruan mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. “Pemutakhiran yang sudah kami siapkan lintas K/L…
HarianTerkini.com – Partai Golkar memutuskan menarik fraksinya di DPR RI dari pembahasan revisi Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Azis Syamsuddin, langkah itu didasari konsolidasi internal dan aspirasi dari bawah. Keputusan politik Partai Golkar itu dibarengi dukungan untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 menjadi secara…
HARIANTERKINI.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan, jajaran Direksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang disebut juga sovereign wealth fund (SWF). Jokowi yakin dengan nama-nama hebat tersebut dapat membuat LPI mendapatkan kepercayaan investasi nasional maupun internasional. “Dengan pondasi hukum dan dukungan politik yang kuat serta Dewan Pengawas dan jajaran Direksi yang hebat dan jejaring internasional yang kuat saya meyakini…
HARIANTERKINI.COM – Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo untuk membuat pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pedoman ini bertujuan agar seluruh anggota kepolisian tidak memiliki penafsiran sendiri-sendiri dalam pelaksanaan UU ITE tersebut….
HARIANTERKINI.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang banyak disorot. Jokowi mengatakan bakal mengajukan revisi UU ITE ke DPR jika UU tersebut dinilai tak bisa memberi keadilan. “Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta pada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini,” kata…
Harianterkini.com – Kritik pemerintah merupakan bagian dari demokrasi, namun penyampaiannya harus memperhatikan pasal 28 J UUD 1945 dan UU ITE (Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008). Presiden RI Joko Widodo menyampaikan sambutannya dalam acara Laporan Tahunan Ombudsman pekan lalu secara virtual. Dalam acara tersebut, Presiden menyatakan bahwa semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk…
HARIANTERKINI.COM – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan sudah menegur seorang wakil menteri yang menyatakan ada sanksi pidana bagi orang yang menolak vaksinasi Covid-19. Pernyataan Menkes Budi Gunadi untuk merespons kritik sejumlah Anggota DPR soal sanksi vaksinasi, seperti Ribka Tjiptaning dari Fraksi PDIP dan Aliyah Mustika Ilham dari Fraksi Demokrat. “Saya paham bahwa ada salah satu wakil…
HARIANTERKINI.COM – Pemerintah mengklaim bahwa mereka tidak menggunakan buzzer , melainkan influencer . Keduanya disebut memiliki beda yang signifikan. Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, membantah pemerintah memiliki buzzer, tetapi menggunakan influencer. “Pemerintah tidak punya Buzzer,” tegas Fadjroel. Sebenarnya ada perbedaan antara influencer dan buzzer. Pakar keamanan siber, Pratama Persadha, menjelaskan bahwa influencer itu mengajak audiens untuk menggunakan sebuah…
HARIANTERKINI.COM – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) buka suara terkait penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap BPJS Ketenagakerjaan (BP JAMSOSTEK) atas tuduhan korupsi. Hariyadi B Sukamdani, Ketua Umum APINDO menanggapi isu tersebut dan mengatakan bahwa pihaknya selalu memantau perkembangan kasus tersebut “BP JAMSOSTEK telah memberikan klarifikasi dan menghubungi APINDO secara langsung untuk menjelaskan isu yang…
HARIANTERKINI.COM – Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan alasan adanya pemberlakuan sanksi bagi sasaran vaksin yang menolak divaksinasi. Dia mengatakan bahwa vaksinasi adalah upaya pengendalian pandemi Covid-19 , untuk mencapai kekebalan komunal harus mencapai jumlah tertentu. “Alasannya adalah Covid ini adalah pandemi. Salah satu cara pengendaliannya adalah dengan vaksinasi untuk menimbulkan herd immunity yang…
