Skema ini menjadi bagian dari sinergi Kopdes Merah Putih dan KNMP memperkuat ekosistem usaha nelayan sekaligus meningkatkan pendapatan mereka.

“Hasil tangkapan para nelayan di sini akan kita perbaiki, akan kita tingkatkan kualitasnya, bahkan kemudian bisa kita kembangkan permodalan yang dibutuhkan oleh nelayan,” kata Ferry dikutip dari Antara, Jumat (25/9/2026).

Hasil tangkapan nelayan yang diserap selanjutnya dapat dipasarkan melalui jaringan koperasi. Bisa pula dikembangkan menjadi produk turunan sehingga memberikan nilai tambah.

Ferry mengatakan penguatan ekosistem bisnis juga didukung kemudahan akses pembiayaan dan modal kerja bagi nelayan yang tergabung dalam koperasi.

Fasilitas pendukung Infrastruktur yang sudah ada di kampung nelayan harus dioptimalkan sebagai pusat kegiatan koperasi. Sehingga perputaran uang lebih cepat terjadi.

“Infrastruktur yang telah tersedia di kawasan kampung nelayan dapat dioptimalkan sebagai pusat kegiatan koperasi dengan tambahan fasilitas pendukung yang diperlukan,” kata Ferry.

Misalnya di KNMP Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, yang dikelola Kopdes Merah Putih dengan skema seperti dijelaskan di atas. “Kami datang ke sini untuk mengetahui apa kendalanya, ternyata salah satunya adalah (ketersediaan) bahan bakar yang masih kurang.

Maka ini akan menjadi perhatian dari kita semua untuk bisa segera diatasi secara jangka panjang,” jelas Menteri Kelautan & Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Penempatan manajer kopdes Selain itu, Ferry mengatakan penempatan para manajer Kopdes Merah Putih diatur oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Hal ini ditetapkan setelah surat keputusan (SK) pengangkatan diterbitkan. “SK-nya oleh Agrinas. Setelah SK dibuat mereka ditempatkan, nanti Agrinas Pangan Nusantara yang mendistribusikan,” kata Ferry, Kamis (24/9/2026).

Mengenai status manajer Kopdes, SK pengangkatan ditetapkan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun. Menyoal penempatannya dimana saja, dalam waktu dekat hal itu dilakukan Agrinas.

sumber : kompas.com

The post Kopdes Merah Putih Akan Serap Tangkapan Ikan Dari Kampung Nelayan Merah Putih first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Sudarnoto menilai pernyataan Prabowo di Peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, yang mengakui Indonesia seolah-olah kurang berdaya membantu Palestina merupakan pengakuan jujur atas kondisi yang dihadapi saat ini.

“Ini pengakuan yang jujur,” ungkap Sudarnoto kepada RMOL, Minggu, 20 September 2026.

Pasalnya, Israel tetap tidak bergeming dan terus melakukan pembunuhan massal terhadap warga Palestina, meski berbagai upaya diplomasi melalui Dewan Keamanan PBB serta dukungan negara-negara besar telah dilakukan.

Lebih lanjut, Sudarnoto mengapresiasi ajakan Prabowo kepada para kiai, ulama, pendidik, dan santri untuk memperkuat bangsa Indonesia sehingga memiliki kemampuan lebih besar dalam membantu Palestina.

Menurutnya, sikap tersebut memang semestinya ditunjukkan seorang kepala negara dalam menyikapi persoalan Palestina.

“Saya juga menyampaikan penghargaan kepada pak Prabowo yang mengajak para kiai, ulama, pendidik dan santri untuk ikut memperkuat bangsa Indonesia agar bangsa ini membantu Palestina,” kata Sudarnoto.

Dia menilai Indonesia perlu mengambil peran yang lebih aktif untuk mendorong penghentian kekerasan, memperluas bantuan kemanusiaan, hingga memperjuangkan sanksi internasional terhadap Israel.

Sudarnoto juga meminta pemerintah memastikan Indonesia tidak berkompromi untuk membangun hubungan diplomatik dengan Israel, serta memastikan tidak ada produk Israel dan yang terafiliasi dengan Israel di Indonesia.

“Dibutuhkan langkah-langkah yang kongkrit dan terukur termasuk memberikan jaminan Indonesia tidak akan terpengaruh oleh siapapun untuk membangun hubungan diplomasi dengan Israel, menjamin tidak ada produk Israel dan yang terafiliasi dengan Israel, menjamin tidak ada gerakan zionis di Indonesia,” tegasnya.

sumber :rmol

The post Presiden Prabowo Tegas Dukung Kemerdekaan Palestina first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelang laga Timnas Indonesia melawan Singapura dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Seskab Teddy mengatakan Presiden Prabowo terus berupaya mewujudkan komitmennya memajukan olahraga nasional. Salah satunya melalui penguatan ekosistem sepak bola nasional, mulai dari pembangunan infrastruktur sesuai standar FIFA hingga pembinaan pemain sejak usia dini.

“Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memajukan olahraga nasional terus diwujudkan, termasuk dalam membangun ekosistem sepak bola Indonesia yang semakin kuat. Mulai dari infrastruktur berstandar FIFA, pembinaan sepak bola sejak usia dini, hingga semakin kuatnya posisi Indonesia di kancah sepak bola internasional,” kata Seskab Teddy dalam keterangannya.

Menurut Teddy, perkembangan Timnas Indonesia terus menunjukkan kemajuan. Salah satu indikatornya terlihat dari posisi Indonesia dalam peringkat FIFA yang kini berada di urutan ke-118 dunia.

“Bagi Bapak Presiden, sepak bola bukan sekadar olahraga. Sepak bola adalah bagian dari semangat, harga diri, dan kebanggaan bangsa. Karena itu, dukungan terhadap sepak bola nasional akan terus diperkuat,” ucap dia.

Teddy juga memberikan semangat kepada timnas Indonesia yang akan berlaga menghadapi Singapura malam ini. Seskab meyakini timnas mampu memberikan penampilan terbaik dan meraih hasil positif.

“Saatnya Merah Putih semakin berkibar dan Insyaallah makin berprestasi di panggung dunia. Selamat bertanding, Timnas Garuda. Berikan yang terbaik dan terus kobarkan semangat Merah Putih. Indonesia menang,” katanya.

Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan menghadapi Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/9/2026). Setelah itu, Indonesia dijadwalkan bertemu Malaysia dan Bangladesh.

Pertandingan melawan Singapura juga menjadi momentum penting bagi John Herdman untuk kembali menyatukan skuad. Sebagian pemain baru kembali bergabung setelah sekitar dua bulan tidak tampil bersama sejak Piala AFF 2026. Sedangkan pemain lainnya baru pertama kali merasakan sistem dan pendekatan yang diterapkan John Herdman.

The post Presiden Prabowo : Dukung Timnas Sepak Bola Karena Harga Diri dan Kebangaan Negara first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, Teddy mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas untuk membahas perluasan akses pendidikan negeri gratis.

“Penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia,” ujar Teddy.

Selain pendidikan gratis di sekolah negeri, Presiden juga memberikan perhatian terhadap perluasan akses pendidikan tinggi. Pemerintah akan mematangkan rencana pembebasan biaya kuliah di PTN, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal.

“Dalam 2-4 minggu ke depan, pemerintah akan mematangkan rencana penerapan Pendidikan Tinggi Negeri bebas biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal,” kata Teddy.

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pendidikan pesantren. Langkah tersebut antara lain ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 yang mengubah struktur Kementerian Agama dan membentuk Direktorat Jenderal Pesantren.

Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren menjadi bagian dari penguatan kelembagaan pemerintah dalam menangani urusan pesantren, termasuk bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Teddy mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memberikan dukungan terhadap berbagai jalur pendidikan.

“Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memastikan setiap jalur pendidikan mendapat perhatian dan dukungan yang dibutuhkan,” kata Teddy.

sumber : Antara

The post Presiden Prabowo Percepat Pendidikan Gratis Negeri Hingga Tingkat PTN first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Sementara itu, harga BBM nonsubsidi Pertamina juga tidak berubah per 21 September 2026.

Kepastian tersebut disampaikan PT Pertamina Patra Niaga untuk menjawab informasi yang beredar.

Sebelumnya, muncul kabar mengenai perubahan harga BBM Pertamina pada 21 September 2026.

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, memastikan kabar tersebut tidak benar.

Harga BBM 2026 untuk produk nonsubsidi masih mengikuti ketetapan sebelumnya.

baca juga : PSEL solusi atasi krisis sampah

“Kami memastikan bahwa per 21 September 2026 tidak terdapat perubahan harga BBM nonsubsidi di SPBU Pertamina.”

Kitty mengimbau masyarakat mengecek informasi melalui sumber resmi Pertamina.

Masyarakat juga diminta tidak langsung menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Selain BBM nonsubsidi, Pertamina menjelaskan kebijakan harga BBM subsidi.

Harga BBM subsidi tetap mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah menetapkan harga BBM subsidi tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026.

Kebijakan tersebut berlaku meski sejumlah faktor pembentuk harga energi mengalami perubahan.

Harga minyak dunia menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi pasar energi.

Pergerakan nilai tukar juga menjadi parameter dalam pembentukan harga BBM.

Namun, perubahan faktor tersebut tidak langsung menaikkan harga BBM subsidi.

Pemerintah masih mempertahankan harga BBM subsidi hingga penghujung tahun.

Kebijakan itu berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas harga energi.

Pemerintah juga mempertimbangkan daya beli masyarakat di tengah kondisi global.

Harga BBM Nonsubsidi Mengikuti Formula

Berbeda dengan BBM subsidi, produk nonsubsidi memiliki mekanisme harga tersendiri. Produk tersebut termasuk dalam kategori Jenis BBM Umum atau JBU.

Harga JBU ditentukan berdasarkan formula yang telah ditetapkan pemerintah. Formula tersebut mempertimbangkan sejumlah parameter ekonomi dan energi.

Karena mekanisme tersebut, harga BBM nonsubsidi dapat bergerak mengikuti kondisi pasar. Perubahan harga minyak dunia dan nilai tukar menjadi beberapa faktor penting.

Meski demikian, Pertamina memastikan belum ada perubahan harga pada 21 September 2026. Harga yang berlaku masih mengacu pada ketetapan sebelumnya.

Pertamina Patra Niaga juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan informasi resmi.

Pembaruan mengenai harga BBM dapat diperoleh melalui kanal komunikasi perusahaan.

Masyarakat dapat melakukan konfirmasi layanan melalui Pertamina Contact Center (PCC) 135.

Langkah tersebut dapat dilakukan untuk memastikan informasi harga BBM yang diterima.

Dengan demikian, terdapat perbedaan mekanisme antara BBM subsidi dan nonsubsidi. BBM subsidi tetap hingga akhir 2026, sedangkan JBU mengikuti formula harga pemerintah.

sumber : suaramerdeka.com

The post Pemerintah Pastikan BBM Bersubsidi Tidak Akan Naik first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Hal itu diungkap Zulhas pada peletakan batu pertama PSEL) Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Bogor, Jawa Barat  pada Kamis (17/9/2026).

“Ada kira-kira 24 sampai 28 proyek PSEL. Ya, yang sudah kita kerjakan: Bali sudah, Kota Bekasi, kemudian di sini (Bogor), Jakarta belum, padahal Jakarta ini yang paling berat sebetulnya,” kata Zulhas.

baca juga : Pemerintah dorong kesejahteraan nelayan

Sementara itu, sisa pembangunan ditargetkan rampung pada 2028. Secara keseluruhan, realisasi proyek PSEL baru mencapai 22,5 persen dari target yang ditetapkan.

“Kita akan perkirakan separuh kita selesaikan jadi itu di 2027. Separuh lagi di 2028. Ini yang PSEL yang darurat. Dan ini baru menyelesaikan 22,5 persen. Masih ada 77,5 persen lagi yang di bawah,” katanya.

Adapun proyek PSEL yang sudah berjalan tersebar di sejumlah wilayah seperti Bali, Kota Bekasi, dan Bogor.

Untuk PSEL Bogor Raya 1 menelan nilai investasi sebesar Rp2,8 triliun dan diproyeksikan mampu menyerap hingga 1.200 tenaga kerja.

Fasilitas daur ulang tersebut dirancang untuk mengelola lebih dari 500.000 ton sampah per tahun atau mencakup sekitar 45 persen dari total timbulan sampah terolah di Kota dan Kabupaten Bogor.

Dari aspek lingkungan, proyek berstandar internasional ini diklaim mampu menurunkan emisi sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hingga 80 persen, memangkas emisi karbon sebesar 640.000 ton setara CO2 per tahun, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA hingga 80 persen.

Selain itu, fasilitas tersebut juga akan memasok energi hijau untuk memenuhi kebutuhan listrik lebih dari 100 rumah tangga di wilayah Bogor Raya.

sumber : suara.com

The post Atasi Darurat Sampah 14 PSEL Dikebut Pemerintah Selesai 2027 first appeared on HARIANTERKINI.COM.

“Mulai tahun depan kita bangun ribuan kapal-kapal nelayan untuk nelayan-nelayan kita. Puluhan ribu kapal-kapal asing tiap malam berada di laut Indonesia, puluhan ribu kekayaan laut kita diambil tanpa ada langkah-langkah, sekarang kita bekerja,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya saat menghadiri Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), di Balai Pertemuan Pondok Modern (BPPM), Pondok Modern Darussalam Gontor Putra Kampus Pusat, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu, 19 September 2026.

baca juga : Pemerintah tegas berantas rokok ilegal

Presiden mengatakan, nelayan Indonesia selama puluhan tahun belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui berbagai program.

“Selama 81 tahun Indonesia Merdeka, kita sekarang akan mengurus nelayan-nelayan Indonesia. Tanah air kita, yang laut adalah tiga perempat dari negara kita,” kata Presiden.

Kepala Negara menegaskan pemerintah bekerja cepat dalam memberikan pelayanan karena kebutuhan rakyat tidak dapat ditunda. Pemerintah menyiapkan pupuk dengan harga murah untuk petani, sementara nelayan membutuhkan kapal.

“Begitu banyak yang telah kita capai, saya sendiri tidak begitu mengerti berapa banyak yang telah kita berbuat untuk rakyat Indonesia. Karena fokus kita adalah kerja, kerja, kerja,” ujar Presiden Prabowo.

“Kerja dengan cepat, rakyat yang lapar tidak bisa menunggu. Petani yang butuh pupuk tidak bisa menunggu, nelayan yang memerlukan bantuan yang tidak pernah dibantu,” kata Presiden menegaskan.

Sebelumnya, saat kunjungan kerja ke Inggris, Presiden mengatakan Inggris akan mendukung rencana Indonesia membangun 1.500 unit kapal ikan. Kerja sama di bidang maritim tersebut menjadi bagian dari kerja sama Indonesia dan Inggris.

“Mereka akan mendukung rencana kita membangun 1.500 kapal ikan,” katanya usai bertemu Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, di London, Rabu, 21 Januari 2026 dini hari WIB. Menurut Kepala Negara, pemerintah akan melakukan investasi besar-besaran melalui kerja sama tersebut.

sumber : RRI

The post Presiden Prabowo Akan Bangun Ribuan Kapal Ikan Dorong Kesejahteraan Nelayan Lokal first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Petugas juga menemukan 2.100 gram tembakau iris ilegal dalam operasi yang berlangsung selama tiga hari, 14 hingga 16 September 2026. Tim menyasar sejumlah toko dan kios di Kecamatan Moyo Hilir, Plampang, dan Empang yang sebelumnya telah menjadi sasaran pengumpulan informasi.

Kasat Pol PP Kabupaten Sumbawa, Abdul Haris, S.Sos, Rabu 16 September 2026, mengatakan operasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah bersama instansi terkait dalam memberantas peredaran rokok dan produk tembakau ilegal.

Petugas melaksanakan operasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Tim juga mengacu pada Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 218 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Cukai Tembakau/Rokok Ilegal di Kabupaten Sumbawa.

Selain itu, Satpol PP menjalankan operasi berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satpol PP Kabupaten Sumbawa Nomor 800.1.11.1/137/SatpolPP/XI/2026 tertanggal 11 September 2026.

Abdul Haris menjelaskan, tim gabungan terlebih dahulu mengumpulkan informasi sebelum mendatangi toko dan kios yang menjadi sasaran operasi. Langkah tersebut membantu petugas menentukan lokasi pemeriksaan dan menemukan barang kena cukai yang diduga melanggar ketentuan.

Operasi melibatkan sembilan personel dari lima instansi. Satpol PP Kabupaten Sumbawa mengerahkan lima personel, Bea dan Cukai Sumbawa dua personel, serta masing-masing satu personel dari Kodim 1607 Sumbawa, Polres Sumbawa, dan Kejaksaan Negeri Sumbawa.

Dari pemeriksaan di tiga kecamatan tersebut, petugas menemukan 1.355 bungkus rokok dan 105 bungkus tembakau iris. Seluruh produk yang ditemukan tercatat tidak menggunakan pita cukai.

Petugas menemukan rokok Nexus dalam jumlah paling banyak, yakni 1.192 bungkus. Tim juga mengamankan 13 bungkus Nexus Putih, 31 bungkus Marbol, tujuh bungkus Premium Bold, 10 bungkus Reno Grape, dan sembilan bungkus Reno Mango.

Selain itu, petugas menemukan 38 bungkus Martil, delapan bungkus Humer Exclusive Light, tiga bungkus Humer American Blend, dua bungkus Passo, dua bungkus Santos Mango, dan delapan bungkus SKY.

Tim juga mengamankan dua bungkus Bara, 10 bungkus PAD Mango, serta 20 bungkus Leo Mild. Seluruh rokok tersebut masuk dalam temuan dengan jenis pelanggaran tanpa pita cukai.

Petugas turut menemukan 105 bungkus tembakau iris merek Perahu Layar. Produk tersebut juga tidak dilengkapi pita cukai sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil pendataan, petugas mencatat 1.326 bungkus rokok berisi 20 batang per bungkus atau sebanyak 26.520 batang. Sementara 29 bungkus lainnya berisi 16 batang per bungkus atau sebanyak 464 batang.

Dengan perhitungan tersebut, total rokok ilegal yang diamankan mencapai 26.984 batang. Tim juga mengamankan 105 bungkus tembakau iris dengan berat keseluruhan 2.100 gram.

Abdul Haris mengatakan seluruh barang bukti hasil operasi gabungan tersebut kemudian diserahkan kepada petugas Bea dan Cukai Sumbawa untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Operasi pemberantasan BKC ilegal berlangsung di tiga kecamatan tanpa gangguan. Tim gabungan menyelesaikan seluruh rangkaian pemeriksaan dalam kondisi aman dan lancar.

Dalam pelaksanaan operasi tersebut, masyarakat juga menyampaikan harapan agar pemerintah dan instansi terkait terus memberikan sosialisasi mengenai ketentuan cukai. Sosialisasi dinilai penting agar masyarakat dan pelaku usaha memahami ciri serta ketentuan peredaran barang kena cukai.

Abdul Haris menjadi penanggung jawab kegiatan tersebut, sedangkan Koordinator kegiatan dijabat Mukhtamarwan SPt selaku Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Tibum Tranmas) Satpol PP Kabupaten Sumbawa.

The post Pemerintah Melalui Bea Cukai Tegas Berantas Rokok Ilegal first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Pengembangan tersebut diarahkan berbasis masyarakat dengan tetap memperhatikan potensi sumber daya lokal dan hak masyarakat adat. Dengan pendekatan tersebut, Papua diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tetapi juga berkontribusi memasok kebutuhan pangan wilayah lain di kawasan timur Indonesia.

Komitmen itu mengemuka dalam PAPEDA Summit 2026 yang digelar pada 2–4 September 2026 di Sorong, Papua Barat Daya. Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan Papua yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.

Pembangunan pertanian di Papua tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi komoditas pangan strategis. Pemerintah juga mendorong optimalisasi sumber pangan yang selama ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sehingga penguatan pangan lokal berjalan beriringan dengan pembangunan pertanian modern.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan, pembangunan kemandirian pangan di Papua harus bertumpu pada kekuatan yang telah dimiliki masyarakat setempat.

“Kita ingin membangun kemandirian pangan di seluruh pulau, termasuk Papua. Pangan untuk saudara-saudara kita di Papua harus dipenuhi dari Papua sendiri. Beras, sagu, ubi, dan pangan lokal lainnya harus kita kembangkan bersama masyarakat setempat,” kata Amran, dikutip Agricom dari Kementan, Senin (14/9).

Dorong Papua Jadi Pemasok Pangan Kawasan Timur
Dukungan terhadap pengembangan pangan Papua juga datang dari pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Pemerintah mendorong pengembangan ekosistem pertanian modern, pencetakan sawah berbasis komunitas, serta optimalisasi lahan potensial untuk memperkuat kemandirian pangan di Tanah Papua.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi pelaksanaan PAPEDA Summit 2026 yang mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan pembangunan Papua.

“Saya sungguh memberikan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan PAPEDA Summit yang dihadiri lebih dari seribu orang. Ini sesuatu yang membanggakan dan luar biasa untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan keterlibatan masyarakat adat,” ujar Zulkifli.

Menurut Zulkifli, Papua memiliki peluang besar untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Bahkan, jika pengembangan pertanian dilakukan secara optimal dan didukung mekanisasi, Papua berpotensi menjadi pemasok pangan bagi wilayah lain di kawasan timur Indonesia.

“Kita ingin Papua ini bisa swasembada pangan, kita akan kembangkan hampir satu juta sawah sehingga diharapkan dengan mekanisasi seluruh Papua, pangannya itu bisa dipenuhi dari Papua sendiri. Kalau itu berhasil, itu bisa menyuplai kebutuhan seluruh Papua sampai Maluku, tidak perlu lagi datang dari jauh. Kita harus memajukan Papua,” tegasnya.

Cetak Sawah Berbasis Komunitas
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto mengatakan, kekayaan sumber daya pertanian Tanah Papua merupakan modal penting untuk membangun sistem pangan yang kuat dari kawasan timur Indonesia.

“Sektor pertanian di Tanah Papua memiliki potensi yang sangat luar biasa dan tidak ada yang meragukan hal itu. Meskipun pencapaian swasembada pangan nasional terus ditargetkan dan diakselerasi, pekerjaan kita belum selesai. Kita harus memastikan seluruh wilayah di Tanah Papua betul-betul bisa mandiri pangan secara lokal dan memberikan kontribusi besar bagi pangan nasional,” kata Hermanto.

Ia menegaskan, pembangunan pertanian Papua harus menempatkan masyarakat setempat sebagai bagian utama dalam setiap tahapan pembangunan.

Pendekatan tersebut antara lain diterapkan melalui program cetak sawah berbasis komunitas yang telah berjalan sejak 2024. Pelaksanaannya diarahkan tetap menghormati hak ulayat dan kearifan lokal masyarakat Papua.

Hermanto menjelaskan, program tersebut dibangun di atas empat pilar. Pertama, memastikan pembangunan dilakukan berdasarkan kesepakatan mengenai hak ulayat tanpa pengambilalihan atau perampasan lahan.

Kedua, menggerakkan perekonomian masyarakat Papua secara langsung. Ketiga, memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia lokal melalui pembentukan Brigade Pangan yang mengonsolidasikan pemuda setempat dengan dukungan mekanisasi modern.

Keempat, memastikan pengawalan program secara menyeluruh bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan produksi sekaligus kesejahteraan petani.

Pangan Lokal dan Modernisasi Berjalan Bersamaan
Kementan menilai pengembangan pertanian berbasis potensi lokal menjadi faktor penting agar peningkatan produksi pangan juga menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat pemilik lahan.

Dukungan pemerintah diberikan melalui penyediaan teknologi dan mekanisasi, pembangunan infrastruktur pertanian, benih, serta pendampingan kepada masyarakat.

Dengan kekayaan pangan lokal dan potensi lahan yang dimiliki, Papua dinilai memiliki peluang membangun sistem pangan yang lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari wilayah lain.

Pengembangan sawah juga tidak diarahkan untuk menggantikan pangan lokal yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Sagu, ubi dan komoditas pangan lokal lainnya tetap menjadi bagian dari strategi penguatan pangan Papua.

Melalui PAPEDA Summit 2026, pemerintah mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan mitra pembangunan untuk membangun sistem pangan Papua yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

Optimalisasi potensi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan Papua memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tetapi juga membuka peluang bagi wilayah tersebut menjadi salah satu sentra pertumbuhan pangan baru Indonesia, khususnya untuk kawasan timur.

The post Komoditas Lokal Papua Dukung Ketahanan Pangan Nasional first appeared on HARIANTERKINI.COM.

“Dalam prinsip HAM, para siswa penerima MBG ini adalah penerima manfaat dari kebijakan negara sehingga prinsip keselamatan dan prinsip keamanan terkait pelaksanaan Program MBG ini harus diperhatikan,” kata Mugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Mugiyanto saat memantau pelaksanaan MBG di SMAN 04 Manado, Sulawesi Utara, hari ini, berdialog dengan siswa untuk memperoleh masukan langsung mengenai pelaksanaan dan distribusi makanan.

Sejumlah siswa menyampaikan keluhan mengenai jarak waktu antara makanan tiba di sekolah dan waktu pemberian kepada siswa serta menu yang dinilai kurang variatif.

“Itu bagus, bersama dengan Kadis Pendidikan, Kadis Ketahanan Pangan serta Kepala SPPG setempat, kami mendengar langsung apa yang siswa ini kehendaki,” ujar dia.

Mugiyanto mengatakan masukan dari penerima manfaat tersebut penting sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan MBG.

Menurut dia, MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden sekaligus bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak masyarakat, termasuk hak atas pangan.

“Kami dari Kementerian Hak Asasi Manusia mengajak kita semua untuk menempatkan bahwa makanan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagaimana Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diterima sejak manusia dilahirkan, makan pangan merupakan bagian darinya. Ketika sekarang Pemerintah melaksanakan Program MBG, itu berarti Negara sedang melakukan tanggung jawabnya,” kata dia.

Ia menambahkan berbagai persoalan dalam pelaksanaan program perlu diperbaiki secara bersama-sama agar tujuan pemenuhan hak masyarakat dapat tercapai.

Kementerian HAM, kata Mugiyanto, akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan nilai-nilai HAM diterapkan dalam pelaksanaan MBG, termasuk dari sisi keamanan dan keselamatan penerima manfaat.

Pemantauan di Kota Manado juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepedulian terhadap HAM serta mendorong budaya penghormatan HAM di lingkungan sekolah.

sumber : antaranews

The post Pemerintah Pastikan Keamanan dan Perlindungan Penerima Manfaat MBG first appeared on HARIANTERKINI.COM.