HARIANTERKINI.COM – Stafsus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo pun membuka data terkait utang pemerintah saat ini. Dia mengakui penarikan utang di 2020 memang meningkat, namun itu karena pandemi COVID-19 yang memaksa pemerintah melakukan pembiayaan lebih besar untuk mendanai pemulihan ekonomi dan kesehatan. Selain itu, data proyeksi IMF atas utang publik Indonesia yang mencapai…
![[HOAX] Wakil Presiden Maruf Amin Jual Miras Untuk Bantu Kas Negara](https://harianterkini.com/wp-content/uploads/2021/03/WhatsApp-Image-2021-02-28-at-08.03.30.jpeg "[HOAX] Wakil Presiden Maruf Amin Jual Miras Untuk Bantu Kas Negara")
HARIANTERKINI.COM – Beredar di media sosial dan aplikasi perperpesanan, screenshot dari salah satu portal berita yang berjudul “Jual Minuman Keras (Miras) Hukumnya Boleh Untuk Membantu Kas Negara”. Pada gambar tersebut terdapat foto Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, KH Maruf Amin, yang juga Wakil Presiden RI. Benarkah demikian? Dilansir laman mui.or.id, setelah Tim Komisi…
Harianterkini.com – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi meluncurkan Virtual Police pada Kamis, 25 Februari lalu sebagai upaya edukasi jika terdapat potensi pelanggaran dalam bermedia sosial. Virtual Police akan memberikan peringatan jika seorang warganet menulis atau mengunggah gambar yang mengarah ke pelanggaran dan berpotensi pidana. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengharapkan agar masyarakat turut…
HARIANTERKINI.COM – Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta dukungan para ulama dan keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) untuk menyukseskan kebijakan vaksinasi massal Covid-19. Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri hari lahir (Harlah) ke-98 NU secara virtual, Sabtu (27/2/2021). “Kami mohon dukungan para ulama dan keluarga besar NU untuk ikut membantu pemerintah dalam menyukseskan program vaksinasi…
HARIANTERKINI.COM – Presiden Jokowi Membuka Gerbang investasi minuman keras (Miras) pada 4 provinsi di Tanah Air. Keempat provinsi tersebut yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Peraturan perizinan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres diteken pada 2 Februari 2021. Untuk diketahui, aturan tersebut itu…
HARIANTERKINI.COM – Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin membenarkan isi video tersebut. Saat itu Jokowi sedang dalam perjalanan untuk meresmikan Bendungan Napun Gete, Maumere. Kunjungan dilakukan pada Selasa (23/2).Namun, Presiden Jokowi tetap mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker dalam kesempatan tersebut. “Saat dalam perjalanan, masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggiran jalan. Saat…
HARIANTERKINI.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD resmi membentuk Tim Kajian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE). Pembentukan tim ini tertuang dalam Keputusan Menko Polhukam (Kepmenko Polhukam) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tertanggal 22…
HARIANTERKINI.COM – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) KPU mempersiapkan skema simulasi dan penjadwalan proses pemilu dan pilkada serentak pada 2024. Jika skema simulasi tersebut diterapkan, Azis berharap KPU dapat melakukan sosialisasi secara masif sejak dini. “Hal itu guna memudahkan masyarakat serta pihak terkait dapat lebih memahami proses pelaksanaan pemilu serentak 2024” kata Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Senin…
HARIANTERKINI.COM – Puluhan warga masyarakat perwakilan wilayah adat Tabi dan Seireri menggelar aksi unjuk rasa mendukung otonomi khusus (Otsus) di depan lobi Hotel Sunni Leke Garden Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Aksi demo yang dikoordinatori Ondofolo Doyo Lama Sentani, Baskuliboi ini menuntut kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) yang sedang menggelar pertemuan di hotel ini mau mendengar…
HarianTerkini.com – SKB 3 menteri yang sudah ditandatangani dan diberlakukan oleh Pemerintah adalah sebagai aturan terkait pemerintah daerah dan sekolah negeri soal seragam beratribut agama. Aturan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri itu menyatakan, pemda maupun sekolah tidak diperbolehkan untuk mewajibkan atau melarang murid mengenakan seragam beratribut agama. SKB tersebut ditandatangani oleh…
