Presiden Joko Widodo meminta Kementan mengatasi masalah impor pangan dengan membangun kawasan berskala besar secara ekonomi. Penanaman komoditas pangan berskala kecil dinilai tidak cukup untuk mengatasi masalah impor. Pasalnya dalam lahan kecil tersebut tak akan memberikan harga yang efisien bagi petani. “Percuma kita berproduksi dikit-dikit gak akan ngaruh apa-apa dengan yang impor-impor tadi,” ujar Jokowi…
HarianTerkini.com – Wamenkumham Edward Hiariej menyatakan, masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 dapat dijatuhi hukuman pidana paling lama 1 tahun penjara. Hal ini disampaikannya karena pemerintah dalam waktu dekat akan melaksanakan vaksinasi Covid-19 dengan target sasaran terhadap 181,5 juta jiwa berusia di atas 18 tahun. Sebanyak 1,3 juta tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lainnya di fasilitas…
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Mohammad Choirul Anam melaporkan hasil penyelidikan bahwa ada dugaan anggota Front Pembela Islam (FPI), organisasi yang sudah ditetapkan terlarang oleh pemerintah, menggunakan senjata api rakitan saat baku tembak dengan pihak kepolisian pada 7 Desember 2020. Komnas HAM merekomendasikan pengusutan lebih lanjut dugaan kepemilkan senjata api laskar FPI…
Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi menilai keputusan pemerintah untuk melarang segala aktivitas Front Pembela Islam atau FPI justru untuk melindungi masyarakat yang lebih luas. Terlebih lagi, legalitas FPI memang sudah tidak ada dengan tidak dimilikinya Surat Keterangan Terdaftar (SKT). “Jadi, pelarangan itu hanya penegasan saja, karena sesungguhnya FPI sudah bubar…
Pimpinan Pondok Bunten Pesantren Cirebon, Jawa Barat, KH Adib Rofiuddin Izza mengatakan, keputusan pemerintah membubarkan dan melarang segala aktivitas Front Pembela Islam (FPI), sudah tepat. FPI tidak menyadari bahwa setiap gerakannya banyak sekali yang bertentangan dan melanggar hukum di Indonesia. “Peristiwa yang sekarang sedang jadi omongan, jadi pembahasan di seluruh masyarakat adalah tentang pembubaran ormas FPI oleh…
Pengajar Program Pasca Sarjana (PPS) Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI) Prof. Indriyanto Seno Adji menyebut, bahwa keputusan pemerintah membubarkan dan melarang segala kegiatan ormas Front Pembela Islam (FPI) tak perlu diperdebatkan lagi. Sebab, keputusan yang dituangkan oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri tersebut sudah sangat legimited dan memiliki kekuatan hukum. “Tidak perlu…
HARIANTERKINI.COM – Kemenhan Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk tidak berpolemik yang kontraproduktif atas penemuan drone bawah laut di perairan Pulau Selayar, Sulawesi Selatan, akhir tahun lalu. Hal itu terungkap dari Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Simanjuntak. “Kemenhan dan Mabes TNI khususnya TNI AL pasti akan menangani permasalahan itu,” kata dia, dalam siaran persnya, di Jakarta,…
Akademisi dari Universitas Al Azhar Indonesia, Sadino, menilai pengembangan UMKM dan koperasi dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker) merupakan titik penting dalam pemulihan ekonomi nasional. “Titik penting dari penerapan UU Cipta Kerja dalam pemulihan perekonomian adalah dalam hal pengembangan UMKM dan koperasi,” ujar Sadino dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin. Menurut dia, UU Cipta…
Habib Rizieq mempercayakan pemeriksaan kesehatannya, termasuk tes PCR corona kepada MER-C sebelum sempat dirawat di Rumah Sakit Ummi Bogor. Namun menurut Menkopolhukam Mahfud MD, laboratorium MER-C tidak berwenang melakukan tes PCR. “MER-C itu enggak punya lab dan tidak terdaftar dalam jaringan yang punya kewenangan lakukan tes (corona),” kata Mahfud dalam jumpa pers virtual, Minggu (29/11)…
Satgas Penanganan COVID-19 telah menerima laporan dari Walikota Bogor dan Dirut Utama RS Ummi soal penolakan Habib Rizieq Shihab (HRS) terhadap permintaan penelusuran kontak. Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Letjen Doni Monardo menyayangkan sikap dari pimpinan ormas Front Pembela Islam (FPI) itu; mengingat HRS pernah kontak langsung dengan pasien COVID-19. “Saya telah menerima laporan dari Walikota…
