The post Setelah 42 Tahun, Akhirnya RI Ekspor Beras 500 Ribu Ton ke Malaysia first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026), Presiden Prabowo membahas penguatan inklusi keuangan sekaligus kesiapan menghadapi potensi El Nino dan dampak erupsi gunung berapi terhadap kehidupan masyarakat.

Dua isu ini mungkin terlihat berbeda. Namun jika dilihat lebih jauh, keduanya memiliki satu benang merah: bagaimana negara memastikan masyarakat tidak berjalan sendirian ketika menghadapi perubahan ekonomi maupun situasi sulit.

Rekening Bukan Sekadar Nomor, tetapi Pintu Masuk Ekonomi Formal

Pemerintah mencatat tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan juga terus menunjukkan perkembangan positif.

Presiden Prabowo kemudian memberikan arahan agar masyarakat Indonesia yang belum memiliki rekening dapat memperoleh akses perbankan. Pemerintah akan mempersiapkan penyediaan rekening melalui BRI dan Bank Syariah Indonesia dengan memanfaatkan data kependudukan dari Dukcapil yang nantinya dipadankan dengan sistem pembayaran Bank Indonesia.

Ini bukan sekadar urusan membuka rekening.

Ketika masyarakat memiliki rekening, mereka memiliki pintu yang lebih luas untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi formal. Bantuan pemerintah dapat disalurkan lebih tepat, transaksi menjadi lebih mudah, dan masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk mengenal serta menggunakan layanan keuangan secara aman.

Penguatan QRIS juga menjadi bagian penting dari langkah tersebut. Digitalisasi pembayaran bukan lagi sekadar tren perkotaan, tetapi diarahkan menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat secara lebih luas.

Dengan kata lain, Prabowo tidak hanya ingin rakyat menerima bantuan, tetapi juga ingin rakyat semakin terkoneksi dengan sistem ekonomi modern.

El Nino Datang, Bantuan Pangan Tidak Boleh Berhenti

Di sisi lain, pemerintah tidak menutup mata terhadap ancaman El Nino dan dampaknya terhadap masyarakat.

Presiden Prabowo telah mengarahkan agar bantuan pangan berupa beras yang berjalan hingga September dilanjutkan pada Oktober, November, dan Desember.

Kebijakan ini memperlihatkan satu hal penting: ketika ancaman terhadap daya beli dan ketahanan pangan muncul, pemerintah memilih memperkuat perlindungan masyarakat.

Bagi sebagian masyarakat, bantuan beras bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah. Itu adalah kebutuhan nyata di meja makan.

sumber : Kompas.com

The post Presiden Prabowo Perkuat Perekonomian Indonesia ditengah Ketidakpastian Global first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Besarnya laba tersebut tidak terlepas dari kinerja sejumlah BUMN yang bergerak di sektor strategis, seperti perbankan, energi, telekomunikasi, hingga industri. Perbaikan efisiensi, peningkatan pendapatan, serta penguatan operasional menjadi sejumlah faktor yang turut menopang kinerja perusahaan negara.

Capaian ini juga muncul di tengah upaya pemerintah melakukan transformasi pengelolaan aset BUMN. Melalui Danantara, pemerintah mendorong pengelolaan aset dan investasi negara agar lebih terintegrasi, profesional, dan mampu menciptakan nilai ekonomi dalam jangka panjang.

Kehadiran Danantara menjadi perhatian karena lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan aset negara. Dengan pengelolaan yang lebih terarah, aset BUMN diharapkan tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Laba BUMN yang mencapai Rp330 triliun dapat menjadi modal penting dalam proses tersebut. Dana dan aset yang dikelola secara optimal berpotensi mendukung ekspansi usaha, pengembangan sektor strategis, serta investasi pada proyek yang memiliki nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Meski demikian, besarnya keuntungan BUMN juga perlu diiringi dengan tata kelola yang kuat. Pemerintah dan pengelola aset negara dituntut memastikan setiap keputusan investasi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan pertimbangan bisnis yang matang.

Pengamat ekonomi menilai optimalisasi aset BUMN harus diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Artinya, pencapaian laba tidak cukup hanya dilihat dari besarnya angka keuntungan, tetapi juga dari kemampuan perusahaan negara meningkatkan produktivitas, memperluas usaha, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dengan demikian, capaian laba sekitar Rp330 triliun dapat menjadi pijakan penting bagi transformasi BUMN. Di sisi lain, keberadaan Danantara akan menjadi salah satu instrumen yang menentukan sejauh mana aset negara dapat dikelola secara efektif untuk menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar.

Ke depan, sinergi antara kinerja BUMN dan pengelolaan aset melalui Danantara diharapkan mampu memperkuat posisi perusahaan negara sebagai salah satu motor utama perekonomian Indonesia. Tantangannya adalah memastikan setiap aset yang dikelola benar-benar menghasilkan manfaat optimal, bukan hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi negara dan masyarakat.

Baca Juga: Menkop Sebut 15.845 Pembangunan KopDes Merah Putih Telah Tuntas

The post Laba BUMN Tembus Rp330 Triliun, Danantara Jadi Sorotan dalam Pengelolaan Aset Negara first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Paket stimulus tersebut mencakup sejumlah program yang menyasar masyarakat dan aktivitas ekonomi, mulai dari bantuan pangan hingga insentif transportasi. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memberikan dorongan langsung terhadap konsumsi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang berkaitan dengan mobilitas dan pariwisata.

Salah satu program dalam paket tersebut adalah pemberian bantuan pangan kepada sekitar 33,24 juta penerima manfaat. Selain itu, pemerintah memberikan stimulus di sektor transportasi berupa potongan tarif untuk sejumlah moda transportasi. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah diskon tarif sebesar 30 persen pada layanan transportasi tertentu.

Kebijakan stimulus tersebut disiapkan pemerintah sebagai respons terhadap tantangan perekonomian global sekaligus upaya menjaga aktivitas ekonomi domestik. Pemerintah sebelumnya telah menyatakan bahwa stimulus Semester II 2026 diarahkan untuk memastikan kegiatan ekonomi tetap berjalan dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Selain bantuan langsung kepada masyarakat, stimulus transportasi diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat pada periode tertentu. Peningkatan mobilitas dinilai berpotensi memberikan dampak lanjutan terhadap sektor perdagangan, pariwisata, transportasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pemerintah menilai penguatan konsumsi domestik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan memberikan stimulus pada kelompok masyarakat dan sektor yang membutuhkan dukungan, pemerintah berharap aktivitas ekonomi dapat terus bergerak meskipun kondisi perekonomian global masih menghadapi ketidakpastian.

Paket stimulus senilai Rp26,34 triliun tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi pada Semester II 2026. Pelaksanaan dan ketepatan sasaran program akan menjadi faktor penting untuk memastikan stimulus memberikan dampak nyata terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga: Kerjasama Kemensos dan TNI Dalam Skema Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Rakyat

The post Pemerintah Gulirkan Paket Stimulus Ekonomi Rp26,3 Triliun untuk Jaga Daya Beli Masyarakat first appeared on HARIANTERKINI.COM.

“Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, sekarang pemerintah akan punya jalur, akan punya suatu pegangan rantai pasok, supply chain, retail chain, dari pusat sampai ke desa. Pertama kali dalam sejarah, kita sekarang tidak bisa di-blackmail. Tidak bisa nanti ada barang langka. Tidak bisa nanti ada menimbun barang di saat kritis,” ucap Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah menemukan potensi penghematan yang sangat besar melalui penyederhanaan rantai pasok perdagangan bahan pokok. Presiden menyebut, selama ini, panjangnya mata rantai distribusi menyebabkan nilai ekonomi yang dihasilkan petani lebih banyak dinikmati oleh para perantara dibandingkan produsen maupun konsumen.

“Setelah di-research oleh Menteri Pertanian, keuntungannya yang diambil oleh pihak penengah ini adalah 30 sampai 40 persen. Jadi diperhitungkan 313 triliun. Jadi yang dinikmati oleh petani hanya 30 persen, sepertiga. Yang dinikmati oleh konsumen 30 persen, yang 40 persen dinikmati oleh _middleman,” tuturnya.

Menurut Kepala Negara, kehadiran KDMP diharapkan mampu menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien sehingga margin yang selama ini dinikmati para perantara dapat kembali kepada petani dan masyarakat. Dengan demikian, daya beli masyarakat meningkat dan perputaran ekonomi di tingkat desa menjadi makin kuat.

“Dengan koperasi Merah Putih, KDMP, marginnya kurang lebih 5 sampai 10 persen, saya kira koperasi ambil 5 persen sudah cukup, berarti sisanya bisa dinikmati oleh petani dan konsumen. Ini adalah keamanan ekonomi jangka panjang,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga agar setiap program yang berpihak kepada rakyat dilaksanakan dengan tata kelola yang baik. Menurut Presiden, berbagai bentuk penyelewengan harus ditindak agar pembangunan ekonomi nasional berjalan secara sehat dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Sekali lagi, berkali-kali saya bilang bahwa percayalah kita tidak akan pilih kasih, kita tidak akan tebang pilih, kita tidak akan tidak bertindak terhadap penyelewengan,” tegas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa berbagai kebijakan strategis yang telah diambil pemerintah menunjukkan arah yang tepat dalam memperkuat perekonomian nasional. Presiden meyakini bahwa kebijakan yang berpijak pada kepentingan rakyat dan dijalankan dengan tata kelola yang baik akan memberikan hasil nyata serta makin meningkatkan kepercayaan terhadap Indonesia.

“Ternyata benar, ternyata kalau kebijakannya benar, niatnya benar, arahnya benar, sesuai dengan filosofi bangsa, sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan itikad untuk mengabdi kepada rakyat, ternyata hasilnya real. Dunia sudah mulai mengakui,” tuturnya.

(RA)

The post Presiden Prabowo Dorong Penguatan Perputaran Ekonomi Rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan Koperasi Merah Putih. Dukungan tersebut juga melibatkan TNI dan Polri guna memastikan program dapat berjalan secara optimal di seluruh daerah.

“Bapak Presiden memastikan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih dipastikan harus didukung oleh semua kementerian lembaga. Juga didukung oleh TNI dan Polri, diminta untuk membantu mendukung penuh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk sukses sebagai infrastruktur pemerintah satu, dua sebagai off taker,” ujar Zulhas dalam keterangan pers usai rapat.

Menurut Zulhas, Presiden Prabowo menetapkan Koperasi Merah Putih sebagai pusat penyaluran berbagai program pemerintah. Seluruh barang bersubsidi maupun bantuan pemerintah nantinya akan disalurkan melalui koperasi sehingga distribusi menjadi lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

“Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih,” lanjutnya.

Selain membahas penguatan kelembagaan koperasi, rapat juga membahas kesiapan pembayaran angsuran pertama Agrinas Pangan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan jatuh tempo pada September mendatang. Pemerintah saat ini mempercepat proses verifikasi dan validasi agar seluruh persyaratan dapat diselesaikan pada Agustus.

“Kami juga bekerja keras tadi melaporkan agar Agustus ini semua persyaratan sudah selesai, sehingga sebelum September dana angsuran pertama Koperasi Desa Merah Putih dan Kelurahan Merah Putih bisa dibayar ke Himbara,” jelasnya.

Lebih lanjut, Zulhas menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk memastikan seluruh persiapan dapat diselesaikan sehingga manfaat Koperasi Merah Putih segera dirasakan masyarakat.

“Persiapan agar ini bisa berjalan dengan baik, sukses, sehingga kita harapkan setelah Oktober semua mengenai Kopdes jelas, terang, dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Penguatan Koperasi Merah Putih menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk membangun ekosistem ekonomi rakyat yang lebih kokoh. Dengan dukungan lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, serta pemerintah daerah, Presiden Prabowo menginginkan koperasi tidak hanya menjadi penyalur program pemerintah, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi desa dan kelurahan yang mampu memperluas kesempatan usaha, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, serta menghadirkan kesejahteraan yang semakin merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

The post Presiden Prabowo Instruksikan Sinergi Nasional Percepat Penguatan Koperasi Merah Putih first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Langkah tersebut ditempuh sebagai bagian dari pembenahan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk merespons berbagai masukan dari mitra pelaksana.

Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono dalam RDP dengan Komisi IX DPR, Jumat (17/7/2026).

Trenggono menjelaskan, RDP difokuskan pada pembahasan pertanggungjawaban penggunaan anggaran BGN tahun anggaran 2025. Adapun hasil pembahasan secara rinci akan disampaikan kepada DPR melalui jawaban tertulis.

“Dalam RDP tadi tentang anggaran 2025, jadi anggaran tahun lalu. Kemudian juga sudah disepakati jumlahnya, nanti mungkin akan disampaikan lebih lanjut karena akan dijawab secara tertulis,” kata Trenggono dikutip, Minggu (19/7/2026).

Dalam rapat tersebut, Komisi IX juga menyoroti aspirasi dan keluhan sejumlah mitra BGN yang sebelumnya telah disampaikan kepada DPR. Menurut Trenggono, penghentian sementara terhadap sebagian mitra merupakan bagian dari proses evaluasi dan bukan keputusan yang bersifat permanen.

“Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya. Jadi penghentian sementara, kita berikan waktu untuk menata kembali. Sejumlah 27 ribu sekian ini akan kita cek lagi, kita tata kembali,” ujarnya.

BGN, kata dia, juga tengah melakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan layanan di berbagai wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih optimal.

“SPPG yang lain-lain seperti yang 3T, kemudian yang lainnya juga akan kita berikan waktu. Tolong berikan kami waktu untuk menata semuanya,” katanya.

Ia menegaskan BGN tidak menutup ruang komunikasi dengan para mitra. Namun, dialog akan dilakukan setelah proses penataan selesai sehingga pembahasan dapat berlangsung secara menyeluruh.

“Sekali lagi, para mitra, bukan kita tidak mau berkomunikasi. Tidak. Kita juga memberikan kesempatan, namun nanti kita carikan waktu yang tepat supaya kita bisa berdialog dengan baik,” katanya.

The post BGN Tata Ulang 27 Ribu SPPG se-Indonesia dan Evaluasi Anggaran 2025 first appeared on HARIANTERKINI.COM.

“(Kopdes Merah Putih) infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan-bantuan, barang-barang yang bersubsidi melalui kooperasi desa Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih. Termasuk nanti kalau ada operasi pasar, karena tiap desa akan ada Kopdes atau kooperasi Kelurahan,” ujar Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Misalnya untuk bantuan pangan, Zulhas mengatakan bantuan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan dikirim terlebih dahulu ke Kopdes Merah Putih. Selanjutnya, koperasi akan menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat penerima manfaat di masing-masing desa.

“Itu bantuan, ada juga subsidi, subsidi itu apa misalnya. Pupuk, ya pupuk nanti langsung Kopdes-Kopdes yang ke rakyat. Kan tiap desa kan ada, sawah petani kan ada di desa kan. Nah jadi nanti penyaluran pupuk itu melalui koperasi desa merah putih atau kalau untuk ikan ya nelayan gitu ya,” katanya.

Terkait operasi pasar, Zulhas mengatakan sejumlah komoditas yang disiapkan pemerintah nantinya akan langsung didistribusikan ke Kopdes Merah Putih di setiap desa. Menurutnya, pelaksanaan operasi pasar melalui Kopdes dapat meminimalkan potensi penyimpangan dalam penyaluran barang.

“Kalau nanti kalau ada operasi pasar, langsung ke Kopdes. Jadi tiap desa ada barangnya. Sehingga tidak akan, apa namanya itu, sekarang kan di oplos dan sebagainya ya,” terangnya.

Selain itu, Zulhas mengatakan Kopdes Merah Putih juga akan menjadi offtaker hasil pertanian warga. Nantinya, Kopdes Merah Putih akan membeli gabah sesuai harga yang ditetapkan pemerintah apabila harga di tingkat petani berada di bawah harga acuan.

“Misalnya harga gabah diputuskan pemerintahan Rp6.500, di situ gabahnya Rp 5.000. Maka nanti yang akan membeli, mengambil alih adalah Koperasi desa Merah Putih sebagai offtaker. Jadi itu fungsi utamanya,” katanya.

“Jadi jangan dibayangkan Kopdes itu supermarket seperti toko serba ada, bukan. Nanti kalau dia lebih lengkap lagi itu nanti. Tapi sementara dia adalah infrastruktur pemerintah dan juga sebagai offtaker,” sambungnya.

The post Kopdes Merah Putih Disiapkan Jadi Jalur Bantuan Pupuk hingga Operasi Pasar first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari seusai rapat terbatas di Istana, Jakarta, Rabu (15/7/2026) malam. Agustina mengatakan, dalam Perpres 115 tentang Tata Kelola MBG, hanya tertulis pelaksanaan melalui SPPG. Prabowo, katanya, mempersilakan untuk mengkaji alternatif lain.

“Kan kalau menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya. Pak Presiden pun tadi mengatakan ‘silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh’,” kata Agustina menjawab pertanyaan wartawan mengenai usulan pelibatan kantin sekolah.

Agustina mengatakan pihaknya akan mengkaji lebih lanjut alternatif lain. Hasil kajian akan dilaporkan kembali ke Presiden.

“Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya,” ujarnya.

“Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan, kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau sampaikan progres untuk kita putuskan gitu,” lanjut Agustina.

Diketahui, Prabowo memberikan waktu satu bulan untuk semua pihak terkait membenahi pelaksanaan MBG. Meski begitu, Prabowo meminta agar pembenahan dikaji matang dan tidak terburu-buru.

“Nah, Pak Presiden meminta kami mengkaji lagi yang seperti itu. Kami diberi waktu kurang lebih satu bulan, silakan dikaji lagi,” ujarnya.

“Kembali lagi Pak Presiden intinya adalah silakan dikaji lagi. Pak Presiden tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Beliau ingin hati-hati,” lanjut Agustina.

The post Presiden Prabowo Subianto Membuka Peluang Pelibatan Kantin Sekolah dalam Program Makan Bergizi Gratis first appeared on HARIANTERKINI.COM.

“Agrinas ini untuk setiap desa itu dialokasikan Rp 3 miliar setiap desa,” kata Joao, usai menghadiri Seminar Nasional KDKMP di TMII, Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026).

Menurut Joao, dana tersebut digunakan untuk pembangunan fisik gerai serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional koperasi. Ia menuturkan, anggaran itu mencakup pengadaan kendaraan operasional, seperti mobil pikap, truk, dan sepeda motor roda tiga.

Selain itu, juga digunakan untuk melengkapi gerai dengan sistem rak, sistem point of sales (POS), digitalisasi, CCTV, serta AC. Sapi-sapi Piyungan yang Mendunia Artikel Kompas.id “Dan segala kebutuhan atau kurang lebih 26 poin barang-barang yang kita suplai sebagai sarana prasarana untuk mendukung operasionalisasi setiap gerai tersebut,” ucap dia.

Saat ditanya apakah anggaran Rp 3 miliar tersebut berasal dari APBN atau mendapat dukungan pendanaan dari Danantara, Joao mengatakan, sumber pembiayaan program itu berasal dari dana desa yang dialokasikan untuk kegiatan ekonomi produktif. “Mungkin seperti yang teman-teman sudah tahu semua bahwa itu adalah anggaran di anggaran desa, dana desa yang direlokasi untuk melakukan kegiatan ekonomi yang lebih efektif, efisien, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program ini,” ujar dia.

Ketika kembali ditanya apakah artinya pendanaan itu bukan berasal dari Danantara, Joao menjelaskan bahwa Danantara berperan sebagai penyedia pendanaan awal melalui skema yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Baca juga: Mendes Jamin Kopdes Merah Putih Tidak Matikan BUMDes dan UMKM Menurut dia, melalui skema tersebut, pemerintah tidak perlu langsung menggelontorkan seluruh anggaran dari APBN pada tahun berjalan.

Danantara terlebih dahulu menyediakan pembiayaan, sementara pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan pembayaran secara bertahap. Joao menilai, skema itu juga menjaga perputaran dana di sektor perbankan serta memberikan kepastian pembayaran karena kredit yang diberikan mendapat jaminan dari negara.

The post Pemerintah Alokasikan Rp 3 Miliar untuk Setiap Kopdes Merah Putih first appeared on HARIANTERKINI.COM.