Arizal Herlambang

ICW Duga Ada Pihak yang Desak DPR dan Pemerintah Segera Sahkan RUU Minerba

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menyayangkan pembahasan dan pengesahan Revisi Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) oleh DPR dan pemerintah terkesan buru- buru dan tidak transparan. Dia juga menduga terdapat pihak yang berencana menekan DPR serta pemerintah untuk segera mengesahkan RUU tersebut. “Kami menduga terdapat kekuatan…

Read More

Serahkan Bantuan, Gibran Dapat Pesan Rahasia dari Ganjar, Apa Isinya?

Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka mengaku mendapat wejangan khusus dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun, sayangnya bapak dari Jan Ethes itu justru membuat awak media penasaran lantaran enggan membeberkan apa isi wejangan yang disampaikan Ganjar. “Banyak, namun rahasia. Nanti saja. Rahasia kok dibocorkan,” kata Gibran dikala menyerahkan bantuan di Puri Gedeh,…

Read More

Pemerintah Tunda Izin Kedatangan 500 Pekerja China

Pemerintah menegaskan hingga saat ini tidak terdapat 500 Tenaga Kerja Asing( TKA) asal China yang dihadirkan ke Sulawesi Tenggara. Mereka belum memperoleh izin untuk masuk ke Indonesia. Perihal itu dipertegas oleh pihak Istana Kepresidenan. Pemerintah menyatakan akan fokus terlebih dulu menghindari penularan COVID- 19. ” Pemerintah berniat memutus mata rantai penyebaran COVID- 19 antara lain…

Read More
Mahfud MD Tegaskan Relaksasi PSBB Tak Langgar Protokol Kesehatan

Mahfud MD Tegaskan Relaksasi PSBB Tak Langgar Protokol Kesehatan

HARIANTERKINI.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, serta Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjelaskan bahwa wacana mengadakan relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak berarti melanggar protokol kesehatan yang sudah diresmikan oleh Pemerintah. “Relaksasi itu bukan berarti melanggar protokol kesehatan,” kata Mahfud MD, di Jakarta. Mahfud menjelaskan, wacana melakukan relaksasi timbul dari semangat menghindari terbentuknya perlambatan…

Read More
Pemerintah Percepat Bansos Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi

Pemerintah Percepat Bansos Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi

HARIANTERKINI.COM – Pemerintah berupaya mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) agar dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang sangat membutuhkan. Penyaluran bansos Presiden untuk masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah DKI Jakarta masih terus berlangsung. “Hari ini kita mempercepat bantuan presiden untuk sembako di wilayah DKI dan Bodetabek. Insya Allah untuk DKI target penyaluran kita hari ini…

Read More

Jokowi Minta Penerapan PSBB Tak Berlebihan

Presiden Joko Widodo meminta penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang dilakukan untuk mengatasi penyebaran Covid-19, dievaluasi. Ia meminta penerapan PSBB tidak berlebihan, tetapi juga tidak terlalu longgar penegakan aturannya. “Ini perlu evaluasi, mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendur,” kata Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference, Senin (4/5/2020)….

Read More

Komisi III DPR: Pengangkatan Boy Rafli Jadi Kepala BNPT Sudah dapat Restu Presiden

Anggota Komisi III DPR yang membawahi bidang Hukum dan Keamanan M Nasir Djamil merespons polemik pergantian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sebelumnya, sejumlah pihak menilai pengangkatan Kepala BNPT Boy Rafli Amar oleh Kepala Kepolisian Indonesia ( Kapolri) Idham Aziz maladministrasi dan melampaui kewenangan Kapolri. Menanggapi hal ini, Nasir mengatakan, sebagai bawahan, sebelum mencantumkan Boy…

Read More

Komisi IX DPR Soal Relaksasi PSBB: Boleh, Asal Physical Distancing Ketat

Pemerintah lewat Menko Polhukam Mahfud Md tengah mengkaji relaksasi atau pelonggaran aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena menilai relaksasi PSBB boleh dilakukan asalkan penegakan sanksi pelaksanaan social dan physical distancing harus dilakukan dengan ketat. “Penyesuaian kebijakan termasuk relaksasi PSBB bisa dilalukan asalkan penegakan sanksi pelaksanaan social dan physical…

Read More

Ini Penjelasan Istana Kenapa Jokowi Harus Turun Langsung Bagikan Sembako

Deputi Protokol bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin memberi penjelasan kenapa Presiden Joko Widodo harus turun langsung membagi-bagikan sembako kepada warga. Bey menyebutkan, langkah Jokowi tersebut merupakan cara menyatakan keprihatinan kepada masyarakat yang tengah dilanda kesulitan ekonomi akibat pandemi virus corona ( Covid-19). “Membagikan paket sembako langsung ke rakyat merupakan cara Presiden…

Read More