Menanggapi temuan tersebut, sejumlah langkah mitigasi segera dilakukan. Marketplace ekstensi mempercepat proses penarikan paket mencurigakan, sementara penyedia layanan seperti GitHub dan npm memperkuat verifikasi token serta menutup celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk pencurian kredensial. Selain itu, organisasi keamanan siber mendorong adopsi praktik pengamanan berlapis, termasuk audit rutin, pembatasan izin ekstensi, serta penggunaan alat pemantauan aktivitas tidak wajar untuk mencegah perangkat pengembang dimanfaatkan sebagai node kriminal.

Di sisi pengguna, kesadaran mengenai pentingnya keamanan supply-chain meningkat signifikan. Para developer kini semakin selektif dalam memilih ekstensi, memverifikasi publisher, membaca ulasan, serta memastikan izin akses tidak berlebihan sebelum instalasi. Situasi ini menjadi momentum positif bagi ekosistem VS Code dan OpenVSX untuk memperkuat standar kurasi ekstensi sekaligus meningkatkan literasi keamanan bagi komunitas. Dengan mitigasi yang terus diperbarui dan kolaborasi yang semakin solid, ancaman GlassWorm dapat ditekan, sekaligus memperkuat ketahanan ekosistem pengembangan ke depannya.

The post Waspada Serangan Supply-Chain: GlassWorm Gelombang Ketiga Terungkap first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyebut capaian ini mencerminkan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis.

“Partisipasi masyarakat menunjukkan kesadaran semakin besar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin, baik untuk pencegahan maupun deteksi dini,” ujar Aji di Jakarta, Jumat (22/8).

CKG telah dilakukan di 38 provinsi, 510 kabupaten/kota, dan 10.132 Puskesmas. Layanan diberikan di fasilitas kesehatan, sekolah, dan komunitas. Pada kategori umum/reguler, tercatat 19.402.547 orang telah dilayani; sedangkan CKG Sekolah melayani 682.602 peserta didik, yang terdiri atas kelompok SD 496.020 murid, SMP 124.022 murid, SMA 70.950 murid dan lainnya 1.610 murid. Secara rata-rata, saat ini CKG telah diikuti sekitar 340.000 orang per harinya.

Selain cakupan luas, temuan awal CKG juga memberikan gambaran penting mengenai masalah kesehatan masyarakat di berbagai kelompok usia:
* Bayi baru lahir: kelainan saluran empedu (19,3%), berat lahir rendah (6,1%), dan penyakit jantung bawaan kritis (5,9%).
* Balita dan anak pra sekolah: gigi-karies (31%), anemia pada anak usia 2 tahun (9,2%), dan stunting (5,6%).
* Dewasa: aktivitas fisik kurang (95,9%), gigi-karies (43,3%), dan obesitas sentral (34,9%).
* Lansia: aktivitas fisik kurang (96,6%), gigi-karies (60,8%), dan hipertensi (40,9%).

Menurut Aji, temuan tersebut menegaskan bahwa deteksi dini merupakan kunci untuk mencegah masalah kesehatan menjadi lebih berat dan membebani masyarakat maupun negara.
“Dengan CKG, kita bisa mengetahui kondisi kesehatan sejak awal, sehingga langkah pencegahan dan intervensi lebih cepat dilakukan,” jelasnya.

Menutup keterangannya, Aji mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan program CKG di fasilitas layanan kesehatan terdekat dan sekolah.

Baca juga: Prabowo Optimistis MBG Sentuh 82,9 Juta Penerima Manfaat di Akhir Tahun

The post 20 Juta Masyarakat Telah Mengikuti Cek Kesehatan Gratis first appeared on HARIANTERKINI.COM.

“Kita maju terus secara real, setiap hari terus meningkat, sampai di ujung Desember 82,9 juta penerima manfaat, semua anak indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil,” kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025, Banten, Kamis, 28 Agustus 2025.

Program tersebut, imbuh Prabowo, juga memberikan dampak berganda bagi perekonomian daerah. Pasalnya, untuk setiap satu dapur MBG bakal menyerap 50 orang tenaga kerja. Sejauh ini, dapur yang telah terbangun dan beroperasi tercatat sebanyak 6.610.

Dapur-dapur tersebut beroperasi untuk melayani 23 juta penerima manfaat dari program MBG saat ini. Jumlah dapur dan penerima manfaat tersebut dipastikan bakal terus meningkat hingga akhir tahun. MBG juga akan berdampak ke ekonomi daerah lantaran anggaran yang cukup besar bakal mengalir.

“MBG adanya di desa-desa, kecamatan-kecamatan, kabupaten-kabupaten, dan yang kita turunkan ke daerah itu adalah Rp171 triliun yang akan masuk ke desa-desa, tahun depan kita anggarkan Rp335 triliun itu masuk ke semua desa,” jelas Prabowo.

Tantangan penyaluran MBG

Namun Kepala Negara turut menyadari terdapat tantangan dalam eksekusi program tersebut. Itu terutama untuk daerah-daerah terpencil dan desa yang berada di pulau-pulau dengan akses terbatas.

Kendati begitu, Prabowo enggan permisif. Dia memastikan program MBG akan terus dijalankan dan sampai ke pelosok negeri.

“Mereka adalah anak-anak Indonesia, mereka akan kita urus, mereka akan kita beri makanan karena mereka anak indonesia, di mana pun mereka tanggung jawab dari Republik Indonesia. Republik Indonesia benar-benar merdeka kalau kita merdeka dari kelaparan,” ungkap Prabowo.

“Tidak boleh ada anak Republik Indonesia yang berangkat sekiolah tidak makan baik, minimal di sekolah di harus makan yang baik, kemampuan kita baru seperti ini, baru bisa beri makan satu kali, tapi itu sudah prestasi luar biasa bagi republik kita,” lanjut Prabowo.

Baca juga: Danantara Siapkan Patriot Bonds Guna Dukung Pembangunan RI

The post Prabowo Optimistis MBG Sentuh 82,9 Juta Penerima Manfaat di Akhir Tahun first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Inisiatif ini membuka ruang bagi kelompok usaha nasional untuk menyalurkan bentuk pengabdiannya kepada bangsa dengan berkontribusi pada agenda pembangunan jangka panjang nasional.

“Danantara Indonesia berkomitmen menjalankan mandat sebagai pengelola investasi negara dengan penuh kehati-hatian, transparansi dan tata kelola yang baik. Setiap inisiatif pembiayaan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi jangka panjang serta memperkuat peran dunia usaha dalam pembangunan,” ujar Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Patriot Bond merupakan instrumen pembiayaan strategis yang lazim digunakan di berbagai negara, seperti Jepang dan Amerika Serikat (AS) untuk memperkuat kemandirian pembiayaan nasional.

Melalui obligasi tersebut, negara memperoleh sumber pendanaan jangka menengah hingga panjang yang stabil, sementara pelaku usaha memiliki akses pada instrumen investasi yang aman dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Lebih lanjut, Pandu menjelaskan bahwa Patriot Bond dibangun di atas prinsip partisipasi sukarela dan tanggung jawab bersama.

Sejalan dengan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa, inisiatif ini membuka ruang bagi kelompok usaha nasional untuk berkontribusi pada agenda pembangunan lintas generasi, sekaligus memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu, dukungan terhadap Patriot Bonds datang dari sejumlah pelaku usaha terkemuka Indonesia.

Salah satu konglomerat bisnis Prayogo Pangestu menegaskan pembangunan Indonesia merupakan tanggung semua pihak, termasuk pengusaha.

“Inisiatif Danantara Indonesia melalui Patriot Bonds memberi kesempatan bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam transformasi ekonomi nasional dengan tata kelola yang baik dan berkelanjutan,” tuturnya.

Hal senada disampaikan oleh pengusaha Franky Widjaja, yang menilai bahwa Patriot Bonds menghadirkan manfaat ganda.

“Patriot Bonds yang digagas Danantara Indonesia memperkuat kolaborasi pemerintah dan dunia usaha. Instrumen ini memberi kepastian investasi sekaligus mempercepat pertumbuhan yang inklusif bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari Boy Thohir, yang menekankan aspek gotong royong sekaligus dampak nyata proyek yang akan didanai.

“Patriot Bonds mencerminkan semangat gotong royong yang telah menjadi kekuatan bangsa ini. Melalui instrumen ini, dunia usaha dapat ikut memastikan pembiayaan pembangunan nasional lebih mandiri dan berkelanjutan. Kami mendukung program ini, apalagi Patriot Bond ini akan mendanai proyek-proyek waste to energy yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia,” terang dia.

Adapun Pandu menambahkan Patriot Bonds berpotensi menjadi tonggak baru dalam perjalanan Indonesia menuju 2045 ketika kekuatan ekonomi bangsa tidak hanya diukur dari besarnya Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan juga dari kesejahteraan masyarakat.

“Ini adalah panggilan gotong royong bagi dunia usaha Indonesia. Sebuah ajakan untuk menukar sebagian keuntungan jangka pendek dengan warisan jangka panjang berupa kemandirian, keberlanjutan, dan kesejahteraan bangsa,” tutupnya.

Baca juga: Kementerian Haji dan Umrah, Era Baru Layanan Haji

The post Danantara Siapkan Patriot Bonds Guna Dukung Pembangunan RI first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Banyak kalangan yang menilai bahwa langkah transformasi dari Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi kementerian, sebagai upaya serius untuk memperkuat tata kelola layanan bagi jamaah Indonesia yang setiap tahunnya menunaikan ibadah ke Tanah Suci.

Sebagai negara dengan jumlah jamaah calon haji dan umrah terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak kecil dalam penyelenggaraan dua ibadah tersebut, baik dari sisi administrasi, logistik, pembinaan, kesehatan, hingga akomodasi, semuanya membutuhkan perhatian khusus.

Karena itu, lahirnya kementerian ini dinilai sebagai jawaban atas kebutuhan yang selama ini belum sepenuhnya terpenuhi. Kelahiran kementerian baru ini juga benar-benar menandai berakhirnya kewenangan Kementerian Agama, setelah 75 tahun melayani haji.

Pemerintah menyebut pembentukan kementerian ini bertujuan menyederhanakan urusan birokrasi, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor. Selama ini, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ditangani oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama.

Seiring dengan tingginya volume jamaah dan kompleksitas teknis yang dihadapi setiap musim, dibutuhkan satu kementerian tersendiri yang fokus dan memiliki kewenangan penuh.

Tantangan

Kementerian Haji dan Umrah, nantinya akan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh tahapan ibadah, mulai dari proses pendaftaran, pelatihan manasik, pengurusan visa, penyediaan akomodasi, hingga pengawasan saat jamaah berada di Arab Saudi. Selain itu, kementerian juga akan mengawasi operasional biro travel umrah.

Tidak hanya itu, kementerian ini juga diproyeksikan menjadi mitra aktif pemerintah Arab Saudi dalam memperkuat kerja sama layanan ibadah. Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi telah banyak berinvestasi dalam sistem digitalisasi perhajian, dan Indonesia mau tidak mau mesti berperan lebih aktif dalam integrasi teknologi tersebut.

Memang, meski sebelumnya telah hadir BP Haji yang diproyeksikan menangani haji pada 2026, namun lembaga setingkat badan masih dianggap belum kuat dalam merespons layanan yang terus dinamis, sehingga diperlukan transformasi menjadi kementerian.

Kendati disambut positif, pembentukan kementerian baru ini bukan tanpa tantangan. Proses transisi kelembagaan dari Kementerian Agama lalu ke BP Haji, kemudian ke struktur kementerian yang baru, tentu membutuhkan waktu dan perencanaan matang.

Perencanaan itu, mulai dari rekrutmen sumber daya manusia, penyesuaian regulasi, hingga pengintegrasian sistem informasi. Apalagi urusan haji mencakup layanan hingga tingkat kecamatan.

Badan Penyelenggara Haji memang sudah memiliki struktur dalam susunan tata kelolanya, namun ketika bertransformasi menjadi kementerian, tentu banyak hal yang harus diubah dan dipenuhi.

Respons positif turut datang dari berbagai ormas Islam, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Mereka menilai, pelayanan ibadah haji dan umrah adalah persoalan yang menyangkut martabat umat. Maka dari itu, keberadaan kementerian khusus dianggap tepat untuk memberi perhatian lebih serius.

Lahirnya Kementerian Haji dan Umrah menjadi catatan penting dalam sejarah perjalanan pelayanan jamaah Indonesia. Ini bukan sekadar penambahan lembaga negara, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin hak-hak umat Islam dalam menunaikan ibadah.

Ke depan, kementerian ini tidak hanya bisa menyelesaikan masalah-masalah teknis, tapi juga mampu menjadi pelayan umat yang transparan, profesional, dan akuntabel.

Jika mampu dijalankan dengan niat yang lurus dan manajemen yang tepat, kementerian ini berpotensi membawa lompatan besar dalam tata kelola ibadah haji dan umrah di Indonesia.

Bagaimana Kemenag?

Banyak yang mempertanyakan ke mana arah Kementerian Agama selanjutnya, setelah tidak mengurusi haji? Seyogiyanya, pekerjaan rumah Kementerian Agama masih tetap banyak. Ada dua garapan utama, yakni soal keumatan dan pendidikan agama.

Menteri Agama Nasaruddin Umar sempat mengutarakan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dari sebelumnya BP haji merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

Peralihan kewenangan ini justru membawa hikmah tersendiri bagi Kemenag karena dapat lebih berkonsentrasi pada berbagai tugas keagamaan lain yang tidak kalah penting.

Di bidang keagamaan, ada berbagai direktorat yang menjadi tanggung jawab Kemenag dalam pembinaan umat, seperti Bimbingan Masyarat (Bimas) Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha, Konghucu, yang di dalamnya juga memiliki sub-garapan yang luas.

Sementara pendidikan, untuk umat Islam, Kemenag mengurusi lembaga, mulai tingkat pendidikan formal, meliputi madrasah, hingga perguruan tinggi keagamaan. Adapun pendidikan non-formal, meliputi pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

Begitu pula dengan direktorat-direktorat lain yang memiliki sistem pendidikan khusus tersendiri, yang menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing.

Dengan pemisahan peran, Kemenag meyakini bahwa penyelenggaraan ibadah haji akan lebih profesional. Di sisi lain, Kemenag juga dapat memperkuat perannya di bidang pendidikan dan pembinaan umat.

Kendati tidak akan mengurusi haji lagi, Kemenag berkomitmen dan tetap memiliki tanggung jawab moral serta keagamaan untuk turut membantu kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi tonggak penting dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji dan umrah Indonesia. Sebagai upaya pemerintah dalam memberikan layanan terbaik bagi umat Islam, kementerian ini tetap menjadi simbol hadirnya negara dalam setiap tahapan ibadah masyarakat.

Kini, tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa kementerian ini benar-benar dapat bekerja efektif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan jamaah yang terus berkembang.

Baca juga: Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintah Tingkatkan Layanan Kesehatan Nasional

The post Kementerian Haji dan Umrah, Era Baru Layanan Haji first appeared on HARIANTERKINI.COM.

“Kita masih menghadapi kendala. Bangsa kita sangat besar. Kekurangan dokter, kekurangan spesialis, kekurangan tenaga paramedis terjadi di seluruh dunia. Kita harus menggunakan segala kemampuan kita untuk mencapai cita-cita kita, yaitu kesehatan dengan pelayanan terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Mahar Mardjono, Jakarta, pada Selasa, 26 Agustus 2025.

Presiden Prabowo juga menyebut bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar rakyat sekaligus wujud nyata demokrasi. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya tata kelola yang bersih dalam sektor kesehatan.

“Pendidikan yang terbaik dan kesehatan yang terbaik hanya bisa diwujudkan kalau tidak ada korupsi, kalau tidak ada manipulasi, kalau tidak ada kebocoran. Setiap rupiah yang membeli alat-alat terbaik di dunia harus sampai ke rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut mengungkapkan bahwa Indonesia masih kekurangan sekitar 70 ribu dokter spesialis, dengan produksi dokter spesialis hanya sekitar 2.700 per tahun. Kepala Negara menegaskan, jika kondisi ini dibiarkan, maka butuh waktu hingga 35 tahun untuk memenuhi kekurangan tersebut sehingga dibutuhkan langkah-langkah luar biasa dan tidak bisa lagi dengan pola business as usual.

“Jadi kita harus berupaya dengan langkah-langkah yang tidak bisa normatif. Mengejar pembangunan Indonesia, mengejar kesejahteraan Indonesia, tidak bisa business as usual, tidak bisa. We have to work harder, we have to do our best,” ucap Presiden.

Pemerintah juga menargetkan pembangunan 500 rumah sakit berkualitas tinggi di seluruh kabupaten dalam empat tahun ke depan. Selain itu, pemerintah turut menyiapkan pembukaan 148 program studi baru di 57 fakultas kedokteran, termasuk spesialis dan subspesialis.

“Target saya akan ada 30 fakultas kedokteran baru insyaallah untuk mengejar tadi 70 ribu spesialis dan dokter umum kekurangannya adalah 140 ribu. Kalau tidak ya kita tunggu 35 tahun,” ungkap Presiden.

Dengan berbagai visi tersebut, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia mampu mengejar ketertinggalan di bidang kesehatan. “Di hati kita kalau kita punya niat, insyaallah kita akan mencapai itu. We have the resources, we have to manage our resources,” pungkasnya.

Baca juga: Presiden Prabowo Perintahkan Percepatan Program Listrik Desa untuk 5.700 Desa dan 4.400 Dusun

The post Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintah Tingkatkan Layanan Kesehatan Nasional first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa salah satu fokus utama yang dilaporkan kepada Presiden Prabowo adalah program elektrifikasi desa. Hingga saat ini, masih terdapat ribuan desa dan dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik.

“Dari sisi energi, kita akan mencoba untuk membangun 5.700 desa yang belum terairi listrik dan 4.400 dusun. Jadi kita akan selesaikan sampai dengan 2029–2030. Targetnya itu semua selesai. Anggarannya lagi dihitung, tapi mulai 2025 di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya,” jelas Bahlil.

Menurut Bahlil, program listrik desa ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melayani masyarakat kecil di pelosok. Presiden Prabowo, kata Bahlil, secara tegas memerintahkan agar anggaran segera dialokasikan.

“Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, ini urusan rakyat kecil di bawah ini nggak bisa kita menghitung secara ekonomi. Jadi ini membutuhkan kehadiran negara. Bapak Presiden memerintahkan, langsung menganggarkan,” tegasnya.

Selain elektrifikasi desa, rapat juga membahas pengaturan subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah berencana menerapkan mekanisme berbasis komunitas dengan pengendalian kuota bahan bakar minyak, khususnya solar bersubsidi.

“Kita nanti berbasis komunitas, tapi diesel-nya sampai dengan diesel-7 atau diesel-8. Jadi nanti kita akan kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya, data tunggal dari BPS. Nanti teknisnya akan kita rapatkan setelah pengesahan APBN,” ujar Bahlil.

Baca juga: Presiden Prabowo Gelar Pertemuan Mendadak Bahas Penertiban Kawasan Hutan dan Tambang Ilegal

The post Presiden Prabowo Perintahkan Percepatan Program Listrik Desa untuk 5.700 Desa dan 4.400 Dusun first appeared on HARIANTERKINI.COM.

“Pada Selasa malam kemarin, 19 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto secara mendadak memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor,” tulis Seskab Teddy.

Seskab Teddy juga menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup selama lebih dari empat jam. Menurut Seskab Teddy, agenda pertemuan membahas persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.

“Dalam pertemuan tertutup selama lebih dari 4 jam tersebut Presiden Prabowo meminta update perkembangan beberapa persoalan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal,” ungkap Seskab Teddy.

Seskab Teddy pun menegaskan bahwa arah pembahasan di Hambalang tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo yang sebelumnya sudah disampaikan dalam Pidato Kenegaraan. Saat itu, Presiden Prabowo menekankan komitmennya untuk menindak siapa pun yang melanggar hukum, tanpa memandang status maupun kekuatan ekonomi.

“Selama saya menjabat Presiden Republik Indonesia jangan pernah anggap yang besar dan yang kaya bisa bertindak seenaknya,” ujar Presiden dalam Pidato Kenegaraan yang dikutip kembali dalam keterangan tertulis tersebut.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran penting pemerintahan dan aparat penegak hukum. Diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Selain para menteri, hadir pula Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca juga: Presiden Prabowo Jawab Permintaan Amnesti Noel dengan SK Pemecatan Sebagai Wamenaker

The post Presiden Prabowo Gelar Pertemuan Mendadak Bahas Penertiban Kawasan Hutan dan Tambang Ilegal first appeared on HARIANTERKINI.COM.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pengumuman tersebut kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/8/2025) malam.

“Baru saja, Bapak Presiden menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” kata Prasetyo.

Menurut Prasetyo, langkah tegas itu merupakan konsekuensi dari status hukum yang menjerat Noel. Ia menegaskan pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.

“Selanjutnya, kami serahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Prasetyo menambahkan, Presiden Prabowo berulang kali menegaskan pentingnya integritas pejabat negara dalam memerangi praktik korupsi. Kasus Noel, katanya, harus menjadi pelajaran bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih.

“Pak Presiden ingin semua bekerja keras dan konsisten dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua,” ucapnya.

Pemberhentian ini menjadi pukulan telak bagi Noel. Saat digiring ke mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, ia sempat meminta amnesti kepada Presiden Prabowo.

“Semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo,” ujar Noel.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada Prabowo, keluarganya, serta rakyat Indonesia. Meski begitu, Noel menolak disebut terjerat operasi tangkap tangan (OTT).

“Kasus saya bukan pemerasan. Jangan sampai narasi di luar menjadi kotor dan memberatkan saya,” katanya singkat.

Noel ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung sejak Rabu (20/8/2025). Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 14 orang, termasuk Noel, serta menyita uang tunai, 22 kendaraan, dan dokumen transaksi.

KPK kemudian menetapkan 11 orang sebagai tersangka, dengan dugaan praktik korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan periode 2019–2025.

Total nilai kasus ditaksir mencapai Rp81 miliar. Padahal, biaya resmi sertifikasi K3 hanya Rp275 ribu sesuai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, pekerja disebut harus membayar hingga Rp6 juta agar proses tidak dipersulit.

Aliran dana miliaran rupiah itu diduga turut mengalir ke Noel. Ia disebut menerima Rp3 miliar pada Desember 2024 serta sebuah motor Ducati Scrambler berwarna biru hitam.

KPK menjerat para tersangka dengan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: Presiden Prabowo Tekankan Perbaikan Menyeluruh Sistem Pendidikan Nasional

The post Presiden Prabowo Jawab Permintaan Amnesti Noel dengan SK Pemecatan Sebagai Wamenaker first appeared on HARIANTERKINI.COM.

HARIANTERKINI.COM – Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat bangsa. Semua jenjang pendidikan, mulai dari dasar hingga perguruan tinggi, disebut harus dibenahi agar mampu menyiapkan generasi pengelola kekayaan nasional. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam acara pengarahan kepada guru dan kepala Sekolah Rakyat di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta, pada Jumat, 22 Agustus 2025.

“Tidak hanya di 1, 2, 3 bidang, semua sekolah dasar harus kita perbaiki. Semua sekolah menengah harus kita perbaiki. Semua sekolah vokasi harus kita perbaiki. Semua perguruan tinggi harus kita perbaiki,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran pendidikan secara bersih dan tepat sasaran. Presiden Prabowo mencontohkan praktik kebocoran anggaran di negara lain, yang harus diantisipasi agar tidak terjadi di Indonesia.

“Anggaran kita besar tapi masih besar pula kebocoran-kebocoran. Saudara-saudara di daerah-daerah lebih tahu masalah ini dari pada kami-kami di Jakarta. Kalian yang merasakan, selalu Anda dengarkan anggarannya sekian, tapi kok sampai di saya sekian hangusnya di mana? menghilangnya di mana? saudara-saudara ini harus kita perbaiki, harus kita perbaiki,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak boleh dilakukan secara bertahap dan terbatas. Kepala Negara menilai, Indonesia tidak memiliki banyak waktu karena dunia saat ini tengah berlomba-lomba memajukan sistem pendidikannya, sehingga seluruh jenjang pendidikan harus segera diperbaiki.

“Tidak bisa kita tunggu, tidak bisa kita katakan yah kita mulai aja dulu dengan 10 sekolah, nanti kalau 10 sekolah berhasil, kita tambah lagi 30 sekolah. Maaf dunia tidak seperti itu, dunia sekarang berlomba-lomba, dunia tetangga-tetangga kita berlomba-lomba. Kita tidak punya banyak waktu karena itu salah satu upaya kita memperbaiki pendidikan kita,” tegas Presiden.

Baca juga: Presiden Prabowo Sampaikan Keberhasilan 10 Bulan Pemerintahan

The post Presiden Prabowo Tekankan Perbaikan Menyeluruh Sistem Pendidikan Nasional first appeared on HARIANTERKINI.COM.