HARIANTERKINI.COM, Jakarta –Presiden Joko Widodo meminta hilirisasi mineral mentah terus dilanjutkan, setelah Indonesia resmi melarang ekspor nikel dan tembaga.
Ia meminta kebijakan ini terus diupayakan dan tidak mundur dengan alasan apa pun.
Hal ini dikatakan Jokowi dalam malam puncak hari ulang tahun ke-79 Pertambangan dan Energi di Menteng, Jakarta Pusat. “Inilah yang sering saya sampaikan pentingnya hilirisasi. Industrial downstreaming. Penting sekali. Jangan ada yang mundur untuk satu masalah ini dengan alasan apa pun,” kata Jokowi.
Kepala Negara menuturkan, sektor energi dan sumber daya mineral memberikan efek berlapis (multiplier effect) yang besar bagi Indonesia, jika dikelola dari hulu ke hilir dengan baik di dalam negeri.
Ia lantas membandingkan jumlah penerimaan negara yang didapat saat Indonesia resmi menyetop ekspor sejumlah komoditas mineral mentah. Dalam 10 tahun terakhir, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai sekitar 1.800 triliun, sedikit banyak disumbang oleh industri pertambangan.
“(Rinciannya) tahun 2022, itu Rp 348 triliun, kemudian di 2023 itu Rp 229 triliun. Pertahunnya juga sangat besar sekali. Nilai tambah di sektor ESDM ini sangat penting sekali. Karena nilainya sangat besar sekali. Nilai tambah,” ucap dia.
Ia tidak ingin bahan mentah itu dikirim ke luar negeri sehingga negara lain yang menikmati. Sebab, jika dikelola smelter luar negeri, lapangan kerja akan tercipta di negara tersebut, begitu pula potensi penerimaan negara yang lebih besar.
“Enggak bisa seperti itu, enggak bisa lagi seperti itu. Kesempatan kerja malah tercipta di sana, keuntungan malah mereka yang menikmati. Enggak bisa. Kita sudah 400 tahun lebih mengirim barang mentah, raw material kita ke luar negeri.
Yang kaya mereka, yang menjadi negara maju mereka, kita tidak bisa melompat,” jelas Jokowi. Lebih lanjut Jokowi menampik manfaat hilirisasi tidak bisa dinikmati masyarakat luas.
Mantan Wali Kota Solo ini menuturkan, hilirisasi justru menguntungkan masyarakat lewat potensi penerimaan negara yang didapat dari proses tersebut mulai dari pajak perusahaan, PPh 21 atau pajak perorangan, hingga royalti dan dividen.
“Ada pajak daerah, ada PBB, ada PNBP, besar sekali. Ini kalau semua masuk ke industri turunan akan melompat penerimaan negara dan itu semuanya bisa kita pakai untuk membangun jalan desa, membangun jalan tol, pelabuhan baru, bandara baru, subsidi, untuk bansos rakyat kita,” sebut Jokowi.
Baca Juga: Kemajuan Ekonomi Indonesia dalam 10 Tahun Kepemimpinan Jokowi
