HARIANTERKINI.COM – Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang rencana induk percepatan pembangunan Papua untuk 20 tahun mendatang. Regulasi ini merupakan sebuah desain besar untuk mempercepat pembangunan dalam dua dekade ke depan.
Terkait hal itu, pemerintah saat ini sedang menyiapkan rancangan peraturan presiden mengenai rencana aksi percepatan pembangunan Papua untuk tahun 2024. ”Jadi, kita akan memetakan dan memilah agenda-agenda strategis,” kata Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Vernando Wanggai, di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.
Velix menuturkan hal tersebut saat menjawab pertanyaan awak media seusai diskusi kelompok terarah. Diskusi tersebut digelar Sekretariat Wakil Presiden bekerja sama dengan Sekretariat Kabinet.
Menurut dia, selanjutnya, pemerintah akan memilih beberapa hal yang sangat penting, bersifat quick wins, di tahun 2024. Hal ini baik di rumpun ekonomi, sumber daya manusia, maupun rumpun yang bersifat politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan.
”Harapan kita, dalam konteks rencana aksi 2024 ke depan ini, topik upaya membangun Papua yang damai dan berkelanjutan akan menjadi prioritas wakil presiden,” kata Velix.
Seusai Pemilu 2024, agenda untuk membangun langkah perdamaian berkelanjutan akan dilakukan lebih intensif, termasuk banyak membangun dialog dengan simpul-simpul sosial.
Penyiapan daerah otonom baru (DOB) di Papua untuk menyelenggarakan pemilu dan pilkada serentak juga sudah masuk di dalam rencana aksi percepatan pembangunan Papua. Hal tersebut terutama di klaster tata kelola pemerintahan, politik, hukum, dan pertahanan keamanan.”Termasuk di situ poin tentang mengawal pemilu, pilkada, seleksi Majelis Rakyat Papua, seleksi jalur pengangkatan anggota dari masyarakat adat di dalam DPR(D) Provinsi, DPR(D) kabupaten dan kota,” tutur Velix.
Demikian juga membangun langkah-langkah dialog sektoral untuk perdamaian berkelanjutan. DOB sudah siap. Kelembagaan KPU daerah dan Bawaslu di daerah juga sudah siap. ”Jadi, memang itu PR kita karena itu fondasi ke depan,” katanya.
Terkait perkembangan terakhir, Velix menuturkan, beberapa hari lalu dirinya juga menghadiri pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua di Provinsi Papua Selatan, Papua, dan Papua Tengah. ”Ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah di minggu kemarin,” ucapnya.
Hal yang juga menjadi prioritas, menjelang Februari 2024, Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga akan mendorong pemilu damai. ”Akan ada konsensus, terutama partai, kontestan, baik di pilpres maupun jalur (pemilihan) untuk DPR maupun DPRD, dalam pemilu damai, dalam konteks Papua,” katanya.
Velix menuturkan, pihaknya menyadari bahwa ada keunikan di berbagai wilayah sehingga tidak ada kebijakan yang general atau umum, tetapi harus lebih spesifik. ”Di Papua juga demikian sehingga mengapa saat ini kita mempertimbangkan ada kebijakan konteks daerah pantai pesisir, kebijakan daerah perbatasan, dan kebijakan daerah pegunungan,” katanya.
Hal ini karena tipikal masyarakat, pola hidup, pola kepemimpinan lokal, pola kepemilikan tanah yang berbeda-beda sehingga langkah yang dilakukan pun berbeda. ”Dan di dalam rencana aksi pembangunan jangka pendek 2024 itu kita juga sudah mulai menerapkan pola berbeda, kebijakan yang kontekstual kepapuaannya,” ujar Velix.
Wapres Amin sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua juga mencoba untuk melakukan terobosan langkah-langkah percepatan pembangunan Papua dengan memetakan klasifikasi daerah-daerah.
”Mana daerah-daerah yang bersifat normal yang kita sebut daerah putih, daerah-daerah bersifat merah yang harus kita kelola dengan baik. Tentu dengan klasifikasi daerah ini akan mengatur strategi yang tepat di dalam berbagai konteks perencanaan pembangunan sektoral ataupun pengembangan wilayah,” tutur Velix.
Saat ini, pemerintah memetakan ada enam kabupaten yang menjadi perhatian. Di Provinsi Papua Pegunungan terdapat tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Nduga. Sementara di Provinsi Papua Tengah ada Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya.
”Itu menjadi perhatian sehingga bagaimana mengatur langkah-langkah yang tentu bersifat program-program percepatan kesejahteraan, ekonomi, dan sebagainya. Namun, diikuti dengan langkah-langkah keamanan yang lebih terukur dengan pendekatan sosial.
Masih dalam konteks pemetaan daerah, tantangan yang dihadapi adalah wilayah cukup luas, kondisi geografis cukup sulit, dan penduduk tersebar tidak merata. Ada ketergantungan masyarakat setempat dengan tanaman pangan lokal, yaitu ubi jalar.
Saat ini, pemerintah memberi perhatian dalam mengelola pola pertanian yang lebih cocok dan dapat bertahan lama dengan situasi beberapa hal, terutama situasi perubahan iklim.
”Ditambah intervensi pembuatan gudang-gudang pangan di beberapa titik di Kabupaten Puncak, kemudian di Yahukimo sendiri, supaya ada gudang untuk bisa menyimpan bahan makan ketika ada perubahan-perubahan musim,” kata Velix.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menuturkan, pemerintah berupaya untuk tidak terjadi perubahan pola makan di Yahukimo.
”Karena kalau nanti kita bantu terus, misalnya beras, nanti ketergantungan terhadap beras sangat tinggi. Padahal, di sana enggak bisa ditanami padi,” kata Muhadjir kepada wartawan di Kompleks Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.
Pemerintah juga akan memberi bimbingan dan penanganan dari sisi teknologi pertaniannya. Hal ini juga termasuk bibit, tata pengolahan lahan, teknologi tepat guna, serta pascapanen.
”Dan, setelah itu nanti kita akan bangun gudang juga, paling enggak gudang pangan. Dan, membenahi infrastruktur dasar di sana, misalkan kondisi sanitasi lingkungan,” ujar Muhadjir.
Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara Untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045
