HARIANTERKINI.COM, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menurunkan tim ke Provinsi Papua Tengah untuk memonitor serta mengevaluasi atau monev dan mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi serta sosialisasi kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah di daerah setempat.
Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dalam Rapat Optimalisasi Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan Fasilitasi Penyusunan Perubahan APBD Provinsi dan Kabupaten Kota Daerah Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 yang bertempat di Aula Kristus Sahabat Kita( KSK), Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah beberapa waktu lalu.
Dalam acara itu Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni membeberkan realisasi pemasukan APBD provinsi, kabupaten serta kota se- Indonesia Tahun Anggaran 2023 per 25 Agustus 2023 sebesar 53, 01% atau senilai Rp 655, 28 triliun. Sedangkan itu, realisasi belanja APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota se- Indonesia Tahun Anggaran 2023 per per 25 Agustus 2023 sebesar 45,10% atau senilai Rp 582,37 triliun.
Sedangkan itu, realisasi pendapatan APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 per 25 Agustus 2023 sebesar 43,40% atau senilai Rp 1,007 triliun.
” Realisasi belanja APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 per 27 Agustus 2023 sebesar 21,61% ataupun senilai Rp 507,09 miliyar,” ucapnya.
Tidak hanya itu, untuk realisasi Kabupaten Nabire, yakni realisasi pendapatan APBD Tahun Anggaran 2023 per 27 Agustus 2023 sebesar 38,94% atau senilai Rp 42,46 miliyar. Sementara itu, realisasi belanja APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2023 per 27 Agustus 2023 sebesar 25,11% atau senilai Rp 365,75 miliar.
Fatoni menegaskan kembali bahwa realisasi APBD perlu dimaksimalkan sebab beberapa aspek. Salah satunya yakni uang akan beredar di masyarakat sehingga sanggup meningkatkan daya beli warga dan meningkatkan perekonomian warga.
“Kedua, pembangunan lebih awal dilaksanakan sehingga kehadiran negara dan kehadiran pemerintah dirasakan warga dan hasil pembangunan dapat dinikmati sepanjang tahun. Ketiga, pelayanan publik lebih awal diperbaiki, sehingga tingkat kepercayaan warga kepada pemerintah semakin besar. Keempat, kesejahteraan rakyat meningkat dan kelima, daya saing akan meningkat serta akan menarik investor lebih awal,” katanya.
Baca Berita Lainnya : Dibawah Kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia selamat dari Covid-19
