HARIANTERKINI.COM, JAKARTA – Prospek ekonomi Indonesia akan tetap bersinar di tengah kegelapan dunia yang dipicu oleh krisis biaya hidup akibat inflasi tinggi, perang Rusia dan Ukraina, dan pengetatan moneter di berbagai negara. Hal ini dikonfirmasi oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook: Countering The Cost-Of-Living Krisis. Indonesia bahkan mampu tumbuh lebih tinggi ketimbang China dan Amerika Serikat (AS).
IMF mempertahankan proyeksi ekonomi Indonesia untuk tahun ini sebesar 5,3%. Namun, memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dari 5,2% menjadi 5% pada 2023. Proyeksi IMF ini lebih rendah dari asumsi makro yang ditetapkan dari APBN 2023, yakni 5,3%.
Sementara resesi dipastikan akan menimpa Amerika Serikat (AS) dengan proyeksi pertumbuhan 1,6% pada 2022 dan turun menjadi 1% pada 2023. Eropa bahkan lebih buruk dengan proyeksi 3,1% menjadi 0,5% pada 2023.
Jepang cenderung stabil di mana untuk tahun 2022 dan 2023, ekonomi tumbuh masing-masing 1,7% dan 1,6%.
China alami peningkatan dari 3,2% pada 2022 dan 4,4% pada 2023. India diproyeksikan tumbuh 6,8% dan 6,1%, Brasil 2,8% dan 1% serta Meksiko 2,1% dan 1,2%.
Indonesia Mission Chief, Asia and Pacific Department, IMF Cheng Hoon Lim mengungkapkan Indonesia masih bisa tumbuh tinggi berkat konsumsi dan harga beberapa komoditas andalan Tanah Air yang masih tinggi.
Lim meyakini Indonesia tidak akan mengikuti negara lain, masuk ke jurang resesi pada 2023.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah acara di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (11/10/2022), menjelaskan beberapa kebijakan yang dijalankan untuk mengantisipasi kondisi ke depan.
Langkah pertama adalah sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Hal ini berperan penting dalam pengendalian fundamental perekonomian nasional. Terlihat ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,44% pada kuartal II-2022 dan inflasi terkendali di bawah 6%.
“Saya lihat, di dalam keseharian antara bank sentral BI dan Kemenkeu berjalan beriringan, berjalannya rukun tidak saling tumpang tindih,” kata Jokowi.
Pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi lewat belanja yang produktif serta menjaga daya beli masyarakat dengan subsidi dan bantuan sosial (bansos). Sementara Bank Indonesia (BI) mengendalikan inflasi dan nilai tukar serta bijak dalam mengambil kebijakan suku bunga acuan.
Kedua adalah upaya menelusuri persoalan sampai ke mikro ekonomi. Dengan demikian, kebijakan yang ditempuh bisa lebih tepat sasaran.
“Kita bekerja enggak bisa hanya makro saja. Makro iya mikro iya, tapi gak cukup harus lebih tajam lagi, detail. Sehingga penyelesaiannya satu persatu,” jelasnya.
“Contoh, inflasi enggak ada yang negara seperti kita, inflasi biasanya dikendalikan dengan menaikkan suku bunga untuk mengerem inflasi. Tapi kita tidak hanya menaikkan suku bunga yang jadi kewenangan BI. Tapi praktek rill masuk ke sumbernya, kenaikan barang dan jasa,” ujar Jokowi.
Ketiga, kolaborasi UMKM bersama pengusaha menengah dan besar. Menurut Jokowi hal ini bisa menggerakkan ekonomi secara bersamaan.
“Syukur bisa masuk ke pasar-pasar global. Kalau kuat betul bisa bersatu, kompak saat menangani pandemi dari atas hingga tingkat RT, bisa cepat menyelesaikan masalah yg kita hadapi,” terangnya.
Keempat adalah hilirisasi industri. Jokowi menyampaikan, kebijakan hilirisasi sudah dimulai pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, seperti nikel. Selanjutnya akan diikuti bauksit, timah hingga aspal.
“Karena demikian pajak, bea ekspor, royalti, dividen akan masuk ke dalam negeri. Tidak menikmati orang luar kita,” paparnya.
Baca juga : MENSOS: BLT BBM Sudah Tersalurkan 98,6%
