HarianTerkini.com– IKN Nusantara yang akan di bangun di Provinsi Kalimantan Timur merupakan usaha pemerintah dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045 menjadi negara maju. Hal ini disampaikan oleh Rudy S Prawiradinata yang merupakan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPn/Bappenas.
“Untuk menjadi negara besar, harus dilakukan dengan upaya yang luar biasa karena tidak mungkin kita membangun biasa-biasa saja, lalu di 2045 tiba-tiba menjadi negara maju,” kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata, Selasa (29/3/2022).
Menurutnya, pemindahan IKN Nusantara dipilih dengan tiga alasan. Pertama, memastikan pembangunan lebih Indonesia-sentris. Kedua, mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim. Ketiga, menyeimbangkan pembangunan dari barat hingga timur Indonesia.
Dibangunnya IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan meningkatkan kontribusi ekonomi di wilayah timur Indonesia. Dalam 30-40 tahun terakhir, kontribusi terhadap pembangunan Indonesia didominasi wilayah barat, sekitar 50% lebih di Jawa, dan sekitar 25% di Sumatera. Kontribusi wilayah timur hanya 15%, meski potensi ekonominya begitu besar.
“Dalam Visi Indonesia 2045, kontribusi wilayah timur menjadi 25%. Kita ciptakan IKN dengan wilayah sekitarnya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kita siapkan enam kluster ekonomi dan dua kluster pendukung,” kata Deputi Rudy.
Pembangunan IKN Nusantara juga meliputi pembangunan sumber daya manusia, menanamkan mindset cara bekerja baru dan optimisme akan inovasi. “Pindah ibu kota bukan semata pindah kota, pindah gedung, namun kita mengubah cara bekerja kita, mengubah mindset kita. Kalau bicara smart city, harus smart people juga,” kata Deputi Rudy.
Salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan IKN Nusantara adalah pendanaan. Pemerintah berkomitmen untuk menggunakan APBN seminimal mungkin, yang akan dialokasikan untuk infrastruktur dasar. Dengan demikian, peran swasta akan dimaksimalkan, dipilih berdasarkan kajian yang tepat. Deputi Rudy mencontohkan, salah satu bentuk kerja sama potensial dengan swasta adalah pembangunan jalan tol.
Kementerian/lembaga harus terus berkoordinasi untuk memastikan keberhasilan pembangunan IKN, utamanya dengan menyiapkan peraturan pelaksanaan UU IKN.
“Dalam UU IKN pun, ada banyak aturan yang memfasilitasi pembangunan dengan tidak biasa-biasa saja. Nantinya, dalam peraturan pemerintah dan peraturan presiden, akan didetailkan, skema disiapkan agar Otorita Ibu Kota Nusantara bisa bekerja secara agile, tetapi tetap sesuai koridor hukum yang baik,” pungkas Deputi Rudy.
Skema Pembiayaan IKN Nusantara
Sementara itu sebagai Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Sidik Pramono angkat suara ihwal tudingan sejumlah pihak bahwa pemerintah tak punya dana pembangunan ibu kota baru sehingga mengemuka ide pendanaan lewat crowdfunding atau patungan dari masyarakat.
Sidik membantah mekanisme pembiayaan lewat iuran masyarakat itu menunjukkan pemerintah tak punya anggaran untuk membangun IKN Nusantara. Ia menegaskan, crowdfunding hanya satu dari tiga mekanisme pembiayaan, selain dari pemerintah dan swasta.
“Jadi tidak benar kalau itu mengesankan bahwa pemerintah tidak mengalokasikan dana atau terkesan tidak mau mencari investor untuk pendanaan pembiayaan,” kata Sidik kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/3) malam.
Dia menegaskan, skema pembiayaan IKN telah diatur lewat UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Di sana, skema pembiayaan ibu kota baru diatur lewat tiga mekanisme yakni, Public-Private-People Participation (PPPP/4P).
Sidik menjelaskan, dari tiga skema pembiayaan tersebut, crowdfunding tak menjadi prioritas. Lagi pula, katanya, dalam beberapa kasus di banyak negara, crowdfunding dilakukan bukan untuk membiayai proyek-proyek besar.
“Jadi, crowdfunding itu hanya salah satu skema yang dimungkinkan dalam pembiayaan atau pendanaan persiapan pembangunan IKN,” kata dia.
Sidik belum membicarakan lebih lanjut terkait teknis atau aturan lewat mekanisme itu. Pihaknya saat ini tengah menyusun aturan tersebut dan bakal disosialisasikan dalam waktu dekat.
Namun, dia memastikan skema tersebut tak akan diwajibkan kepada masyarakat. Pihaknya juga tak mematok besaran iuran bagi pihak yang akan ikut berpartisipasi.
“Nggak ada. Nanti itu tergantung untuk masyarakat. Misalnya mau crowdfunding bikin taman, botanical garden. Nanti tinggal difasilitasi di sini dibangun taman,” kata Sidik.
Sejumlah pihak sebelumnya mengkritik mekanisme pembiayaan IKN lewat crowdfunding. Pengamat politik dari KedaiKOPI Hendri Satrio menilai, langkah pendanaan menggunakan mekanisme itu keliru sejak awal.
Hal itu lantaran, masyarakat telah terlibat dalam pelbagai proyek pemerintah lewat pembayaran pajak. Karenanya, ia menyebut, rencana itu hanya menunjukkan pemerintah sedang kelimpungan mencari sumber dana untuk pembangunan proyek IKN.
Baca juga : Malaysia Tertarik Investasi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan di IKN Nusantara
