HARIANTERKINI.COM – JAKARTA. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, bahwa pemerintah tidak akan melanggar nilai-nilai HAM dalam menangani persoalan KKB di Papua. Menurutnya, hal tersebut merupakan pesan penting yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna.
“Presiden sudah pesan kepada Kapolri dan Panglima TNI, untuk wanti-wanti terhadap persoalan HAM. Namun demikian persoalan KKB harus ditangani secara terukur, secara proporsional dengan pendekatan penegakan hukum,” ungkap Moeldoko dalam konferensi pers Festival HAM 2021 secara daring di Gedung Bina Graha Jakarta.
Sebelum Sidang Kabinet Paripurna, beragam masukan terkait penanganan KKB Papua juga sudah disampaikan oleh TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), hingga Bupati Puncak, kepada dirinya.
Upaya ini pun terus ditindaklanjuti oleh Moeldoko dengan melakukan dialog bersama para tokoh agama, budaya, dan masyarakat asli Papua. Ia berharap, dialog yang dilakukan secara terus menerus ini bisa menyelesaikan persoalan penanganan KKB secara tepat dan tidak mengorbankan banyak pihak.
Lanjutnya, ia melihat memang ada situasi baru yang muncul di tanah Papua, yaitu KKB mulai melakukan tindakan-tindakan yang masuk ke dalam kategori tindakan terorisme seperti, membunuh guru, membakar sekolah, dan mengintimidasi masyarakat.
“Kegiatan-kegiatannya sudah menjurus ke kegiatan terorisme karena memunculkan rasa tidak aman, rasa takut yang terbangun berlebihan di masyarakat karena pembunuhan. Bahkan Bupati Puncak merasa aneh, karena sudah mulai membunuh kepada warga asli Papua. Ini ada kecenderungan hal-hal yang baru yang lebih keras,” paparnya.
Pihaknya, kata Moeldoko pun sedang mengkaji dengan seksama terkait pelabelan terorisme kepada kelompok tersebut. Ia meminta semua pihak bersabar untuk menunggu hasilnya nanti.
“Intinya di situ adalah bagaimana meletakan antara ketegasan dengan penghormatan terhadap HAM, kita tidak boleh mengabaikan tentang itu. Di satu sisi diperlukan tindakan-tindakan yang sangat tegas karena ini berkaitan dengan rasa takut yang berlebihan bagi masyarakat, dan rasa aman yang sudah mulai diragukan di sana, buktinya ada pembunuhan guru, pembunuhan masyarakat asli, membakar sekolah dan lain-lain,” pungkasnya.
Baca berita lainnya : 70 Persen Pembangunan Infrastruktur di Intan Jaya Terhambat KKB
