HarianTerkini.com – Imron Cotan (Mantan Dubes Australia dan Tiongkok) dalam keterangannya menjelaskan kebijakan afirmatif (affirmative policy) yang dijalankan pemerintah terhadap Papua dan Papua Barat sesuai dengan Inpres no. 9 Tahun 2020. Inpres ini memang diperlukan untuk menciptakan peluang lebih luas bagi masyarakat orang asli Papua (OAP) di Bumi Cendrawasih.
Imron Cotan mengatakan, kebijakan itu dalam konteks Papua, memberi peluang terbuka bagi anak-anak muda OAP.
“Pertama, ada dana otonomi khusus. Kedua, ada affirmative policy dari pemerintah, bagaimana memberdayakan OAP agar punya masa depan lebih cerah,” ujar Imron dalam sarasehan Mahasiswa Papua se-Jabodetabek yang digelar Human Studies Institute dan Moya Institute di di RM Gubug Udang Cibubur, Jakarta Timur, seperti dikutip HarianTerkini.com.
Menurut Imron, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua adalah langkah terbaru dari komitmen pemerintah memajukan Papua.
Imron menjelaskan, situasi keamanan yang tidak stabil menyebabkan proses pembangunan, yang dilancarkan pemerintah menemui hambatan.
Untuk itu, diperlukan penguatan affirmative policy pembangunan sebagai upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Kebijakan afirmatif ini harus diperkuat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja bagi OAP. Para OAP lulusan dari berbagai kampus yang sulit mencari kerja, bisa punya peluang untuk bekerja di BUMN, misalnya,” ujar Imron Cotan yang juga sebagai pemerhati isu Papua, yang juga merupakan alumni Universitas Gadjah Mada ini.
Sementara itu Ketua Bamus Papua, Willem Frans Ansanay menyebut, OAP memiliki hak, kewajiban, dan peluang yang sama seperti masyarakat Indonesia lainnya. Dia pun mengajak anak-anak muda Papua untuk menjadi bagian dari solusi untuk memajukan provinsi paling timur Indonesia tersebut secara khusus, dan Indonesia pada konteks yang lebih luas.
“Saya ingin buktikan ini negara saya juga memiliki. Saya bisa hidup di mana saja, berkompetisi dengan siapa saja, dan bisa berbuat sesuatu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, tetapi juga bermanfaat bagi orang banyak. Kita bersaing, ya bersaing. Tidak ada perbedaan,” ujarnya memotivasi para mahasiswa asal Papua di Jabodetabek.
Tokoh muda Papua, Charles Kosay menambahkan, sudah saatnya anak muda Papua menjadi agen perubahan untuk melihat masa mendatang. Anak muda Papua tidak perlu lagi melihat apa yang terjadi di belakang, sehingga bisa menghadapi tantangan yang ada di masa depan, sebagai bagian NKRI.
Menurut dia, Papua hari ini membutuhkan sumber daya manusia, yang notabene merupakan anak-anak muda Papua yang saat ini menuntut ilmu di berbagai tempat.
“Kita ini yang akan membangun Tanah Papua kita sendiri. Papua kaya sumber daya alam, tapi siapa yang akan kelola, kalau sumber daya manusianya tidak sekolah. Jadi mari kita satukan tekad kita,” demikian Charles.
Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) Rasminto berpandangan dalam membangun Papua sepatutnya mengutamakan pendekatan humanis melalui sosial budaya.
Menurut Rasminto, sebab unsur adat dalam kebudayaan tidak dapat dinilai dengan pandangan yang berasal dari kebudayaan lain, melainkan dari sistem nilai yang pasti ada di dalamnya sendiri.
“Adat bersifat pribadi, artinya suatu adat masyarakat tertentu hanya bisa dipahami dengan mendekatkan diri pada nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat pemilik adat tersebut,” kata Rasminto.
Rasminto melanjutkan, pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dengan pendekatan berbasis etnis dan budaya (ethno-deveopment) Papua.
“Sebab keragaman etnis dan budaya yang dimiliki oleh masing-masing daerah di Papua, memiliki kebutuhan yang juga berbeda,” kata Rasminto.
Rasminto menekankan bahwa sarasehan ini menjadi momentun menempatkan pembangunan Papua dengan humanis.
Baca juga : Pemerintah Tegaskan Penanganan KKB di Papua Tidak Langgar HAM
