HARIANTERKINI.COM, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monjoarfa memberikan penjelasan terkait alasan dari pemilihan nama Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, yaitu Nusantara.
Suharso menyatakan bahwa nama Nusantara disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat, 14 Januari 2022.
“Saya baru mendapat konfirmasi dari Bapak Presiden Jokowi pada hari Jumat lalu dan mengatkan IKN ini akan dinamakan Nusantara,” kata Suharso, dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) di Kompleks Parlemen, Senin, 17 Januari 2022.
Nama Nusantara
Suharso mengatakan bahwa salah satu alasan nama Nusantara dipilih karena sudah dikenal sejak dahulu dan Nusantara adalah nama yang ikonik di dunia internasional. Selain itu, ia menyebutkan bahwa nama Nusantara menggambarkan suatu kenusantaraan bangsa Indonesia.
“Saya yakin kita semua setuju dengan nama Nusantara ini,” kata Suharso.
Pemilihan nama Nusantara sebagai nama IKN yang baru semakin membuat dekat rencana dari Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta menuju Penajam Paser Utara.
Namun, tahukah anda bahwa ide pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta sudah berlangsung sejak lama?
Bahkan, Presiden pertama Ir Sukarno memiliki sebuah ide untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Palangka Raya.
Ide Bung Karno Mau Palangka Raya Jadi Ibu Kota
Dalam buku berjudul Soekarno dan Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangka Raya, disebutkan bahwa Bung Karno ingin membangun ibu kota Indonesia di Palangka Raya.
Bung Karno ingin Ibu Kota Indonesia atau kini disebut Ibu Kota Negara adalah hasil pemikiran dan konsep dari bangsa Indonesia itu sendiri, bukan hasil peninggalan para penjajah.
Pada 17 Juli 1957, Bung Karno menancapkan suatu tonggak pembngunan palangka Raya dan menyatakan bahwa Palangka Raya harus menjadi modal dan model bagi pembangunan banyak kota di Indonesia. Bung Karno memiliki impian untuk memadukan konsep transportasi sungai dan keindahan kota. Seperti diketahui, Palangka Raya dibelah oleh Sungai Kahayan.
Bung Karno juga berpesan supaya tidak ada pendirian bangunan di sepanjang tepi Sungai Kahayan karena tepi sungai tersebut diperuntukan untuk pembangunan taman-taman.
Kemudian, Bung Karno menceritakan ide dan konsepnya tersebut kepada beberapa insinyur asal Uni Soviet dan akhirnya terjadi pembangunan jalan raya di lahan gambut Palangka Raya.
Sayangnya, perekonomian Indonesia yang terpuruk saat memasuki 1960-an tidak mampu diprediksi dengan baik oleh Bung Karno dan akhirnya pembangunan Palangka Raya menjadi terhambat.
Selanjutnya, di tahun 1965 terjadi prahara politik di Jakarta dan berakibat pada lengsernya Bung Karno.
Soeharto yang naik menggantikan Bung Karno tidak ingin melanjutkan pembangunan Palangka Raya dan akhirnya Ibu Kota Negara tetap berada di Jakarta.
Baca Berita Lainnya : Berbagai Studi Menunjukan Vaksin Booster Itu Sangat Penting!
