HARIANTTERKINI.COM – Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO) memperkirakan, dunia akan mengalami krisis pangan dalam beberapa tahun kedepan.
Perkiraan tersebut didasarkan atas perubahan iklim global. Sebagai langkah antisipasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menginstruksikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pangan untuk menguatkan ketahanan pangan dalam negeri.
Salah satu cara dengan mengeksplorasi penanaman pangan di lahan kosong di sejumlah kawasan di Tanah Air.
“Seperti yang disampaikan FAO, kondisi kedepan karena iklim, itu yang namanya ketahan pangan itu sangat penting sekali bagi sebuah negara. Kalau sudah diprediksi akan terjadi krisis pangan, ini kesempatan kita, tanah masih luas sekali, gede sekali, tapi yang merancang jangan kecil-kecilan toh. BUMN masa membuat kecilan, kecil-kecilan pun gak jadi lagi,” ujar Jokowi.
Sejak 7 tahun silam, Kepala Negara telah mengarahkan Kementerian BUMN sebagai pemegang saham perusahaan pelat merah untuk memperluas kegiatan usaha budidaya tanaman di beberapa daerah. Seperti, Merauke, Mapi, hingga Boven.
Lahan kosong di tiga kawasan tersebut jika dijumlahkan mencapai 4,2 juta hektar. Meski demikian, hingga kini perseroan negara belum juga mengindahkan arahan tersebut.
“Itu baru satu lokasi, belum lokasi-lokasi lain banyak kita itu yang memungkunkan kita membuat Food and Agriculture Organization (FAO), apapun lah, entah itu beras, jagung, dan lain-lain, banyak sekali. Tapi, ya itu jangan orientasinya proyek, Perlu di kalkulasi,” tegas Jokowi.
Presiden memang memaklumi untuk memperkuat program food estate tersebut, perusahaan harus memiliki modal, sumber daya manusia (SDM), hingga teknologi yang mumpuni. Ketiga instrumen tersebut saat ini belum dimiliki oleh BUMN.
Alternatifnya, Jokowi meminta manajemen membangun kemitraan dengan sejumlah perusahaan global yang memiliki fundamental ekonomi, SDM, dan teknologi yang memadai. Menurutnya, kolaborasi tersebut adalah langkah tepat memperkuat struktur pangan nasional.
“Pertama memerlukan modal yang sangat besar, yang kedua memerlukan teknologi, itu yang kita belum memiliki kemampuan kesana. Sehingga sekali lagi cari partner, banyak sebetulnya, tapi kita sendiri gak pernah merespon sih,” kata dia.
Baca juga: 5 Jurus Pemerintah Hadapi Potensi Ancaman Gelombang Ketiga Covid-19
