HarianTerkini.com -Ketua Umum Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi 1998 (BARIKADE 98) Benny Rhamdani menceritakan bagaimana situasi dan kondisi negara saat peristiwa yang terjadi 23 tahun silam, tepatnya 21 Mei 1998 dimana waktu itu Presiden Republik Indonesia, Soeharto dipaksa lengser oleh rakyat dan mahasiswa dari jabatannya yang telah berkuasa selama 32 tahun. Begitu juga dengan orde baru yang tumbang seiring dengan gelombang Gerakan Aktivis Mahasiswa 98 yang datang bersusulan.
Hal tersebut disampaikan Benny Rhamdani dalam acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) BARIKADE 98 sekaligus memperingati 23 Tahun Reformasi di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (21/5/2021).
Sambung Benny, ketika itu kalangan mahasiswa seantero Nusantara tumpah ruah di Gedung Parlemen Senayan. Mereka meneriakkan kata ‘reformasi’ di bawah todongan moncong senjata aparat. Walau terdesak dan banyak korban jiwa berjatuhan, kekuatan rakyat seantero negeri tak mampu dibendung. Hingga akhirnya rezim Soeharto tumbang yang berganti dengan era Reformasi. Kran demokrasi terbuka lebar dan oligarki ekonomi rezim Orde Baru perlahan-lahan terkikis
“Setelah 23 tahun reformasi, ternyata bangsa ini belum terbebas dari belenggu kejahatan masa lalu,” ungkap Benny dalam siaran tertulis pada Sabtu (22/5/2021).
“Seperti belum adanya titik terang atas sejumlah kasus pelanggaran HAM dalam Penembakan Trisakti, Tragedi Semanggi, Penculikan dan Penghilangan Aktivis serta pelanggaran-pelanggaran HAM berat lainnya,” jelasnya.
Oleh karena itu, BARIKADE 98 menyusun lima Ultimatum Nasional guna mendukung Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1998.
Lima manifesto politik tersebut dipaparkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) BARIKADE 98 Arif Rahman antara lain, melalui proses hukum yang adil dan terbuka untuk menyeret ke penjara para aktor kejahatan HAM dalam tragedi 1998 dan kejahatan HAM lainnya.
Pertama, usut tuntas aktor intelektual termasuk pelaku pembunuhan, pemerkosaan masyarakat sipil, penculikan dan penghilangan paksa aktifis ketika masa peralihan terjadi.
Kedua, lanjutnya, mendukung Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) penetapan para Pahwalan Reformasi menjadi Pahlawan Nasional.
Ketiga, menolak dan blacklisted gelar tokoh atau bapak Reformasi yang selama ini sering digunakan atau disematkan kepada Amin Rais.
“Karena gelar tersebut tidak pernah secara resmi diberikan oleh mahasiswa dan rakyat kepada Amin Rais. Gerakan Reformasi’98 secara fakta sejarah adalah gerakan murni kekuatan rakyat dan Mahasiswa, bukan lahir karena inisiatif dan dorongan Amin Rais,” papar Arif.
Keempat, Arif menambahkan, mendukung Jokowi untuk memerangi kelompok intoleransi, radikalisme dan terorisme serta ideologi trans nasional.
“Termasuk HTI yang selama ini menjadi alat dari Proxy Internasionalisme yang senantiasa ingin memecah belah persatuan Nasional Indonesia,” ujar Arif.
Kelima, mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pembersihan kelompok anti Pancasila serta menuntaskan kasus-kasus besar penjarahan uang rakyat.
“Kasus-kasus besar ini tidak pernah secara serius dituntaskan oleh KPK di periode sebelumnya,” ucap Arif.
Tak hanya menyampaikan lima Ultimatum Nasional tersebut, BARIKADE’98 juga mengingatkan kepada rakyat Indonesia agar terus menguatkan persatuan nasional.
Selain itu, lanjutnya, tetap mewaspadai bahaya laten Orde Baru yang ingin kembali berkuasa serta politik adu domba dan pecah belah.
Baca juga : Replik Jaksa Terhadap Pledoi HRS, HRS Terbukti Melanggar Protocol Kesehatan Covid-19
