HarianTerkini.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (MenkoPolhukam) Mahfud Md turut menanggapi soal Din Syamsuddin yang dituduh radikal. Mahfud Md menyebut pemerintah sama sekali tidak menganggap Din sebagai penganut paham radikal.
“Pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme,” kata Mahfud dikutip dalam akun Twitter resminya, Sabtu (13/2/2021).
Mahfud Md menerangkan Din Syamsuddin sebagai pengusung moderasi beragama di Indonesia. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai sosok Din sebagai pengkritis dan penguat sikap di organisasi Muhammadiyah.
“Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yang juga diusung oleh pemerintah. Dia juga penguat sikap Muhammadiyah bahwa Indonesia adalah ‘Darul Ahdi Wassyahadah’. Beliau kritis, bukan radikalis,” ungkapnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan sejatinya, dua organisasi besar pemerintah, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, telah mengkampanyekan bahwa Pancasila sejalan dengan Islam. Sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila dipakai dua organisasi besar itu dengan istilah yang berbeda namun memiliki makna yang sama.
“Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama kompak mengkampanyekan bahwa NKRI berdasar Pancasila sejalan dengan Islam. Nahdlatul Ulama menyebut ‘Darul Mietsaq’, Muhammadiyah menyebut ‘Darul Ahdi Wassyahadah’,” tuturnya.
Menurut Mahfud, Din Syamsuddin merupakan tokoh kuat pengusung konsep tersebut. Bahkan Mahfud menyebut dirinya sering kali berdiskusi dengan Din Syamsuddin di rumah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla.
“Pak Din Syamsuddin dikenal sebagai salah satu penguat konsep ini. Saya sering berdiskusi dengan dia, terkadang di rumah Jusuf Kalla,” imbuhnya.
Di postingan akun media sosialnya yang terverifikasi, Mahfud Md juga mengatakan bahwa untuk kasus Din Syamsuddin ini pemerintah tidak akan memproses laporan tersebut.
“Memang ada beberapa orang yang mengaku dari ITB, menyampaikan masalah Din Syamsuddin kepada Menteri PAN-RB Pak Tjahjo Kumolo. Pak Tjahjo mendengarkan saja, namanya ada orang minta bicara untuk menyampaikan aspirasi, ya didengar. Tapi pemerintah tidak menindaklanjuti, apalagi memroses laporan itu,” ujar Mahfud Md lewat akun Twitter-nya, Sabtu (13/2/2021).
Mahfud Md kembali menegaskan pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin radikal. Mahfud Md menilai Din Syamsuddin adalah sosok yang kritis, bukan radikal.
“Beliau kritis, bukan radikalis,” ujar Mahfud Md.
Sebelumnya, KASN buka suara terkait tindakan lanjutan atas laporan dari Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB soal dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Din Syamsuddin.
Dari surat penjelasan Kementerian PAN-RB yang bernomor B/23/SM.00.04/2021 dan dibubuhi tanda tangan Deputi Bidang SDM Aparatur Teguh Widjinarko menyebutkan bahwa laporan GAR ITB perihal kasus dugaan radikalisme ASN Din Syamsuddin tengah dikoordinasikan dengan Tim Satgas.
“Kepada Yth. Ketua Gerakan Anti Radikalisme-Alumni ITB. Berdasarkan laporan Gerakan Anti Radikalisme – Alumni Institut Teknologi Bandung Nomor 08/S/GAR-ITB//2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal Kasus radikalisme ASN an Prof. Dr.H.M Sirajuddin Syamsudin, M.A.Ph.D NIP 1958083111984011001 dengan jabatan dosen Universitas islam Negeri Syarif Hidayatulloh, Jakarta,” isi dari pembuka surat tersebut
“Terkait dengan pelanggaran dasar kode etik dan kode perilaku ASN dan/atau pelanggaran disiplin PNS kami akan melakukan koordinasi dengan Tim Satgas Penanganan Radikalisme yang terdiri dari 11 K/L terkait,” sambung dari isi surat tersebut.
Lebih lanjut, mengenai hasil pembahasan dengan Tim Satgas Radikalisme belum dapat dipastikan kapan akan disampaikan. Hanya, pihaknya menyebut hasil tersebut akan dikeluarkan sesegera mungkin.
“Dan hasil pembahasan dengan Tim Satgas Radikalisme segera kami sampaikan sesegera mungkin. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih,” sebagai penutup surat tersebut.
Baca juga : Jubir Presiden : Pemerintah Tidak Mempunyai Buzzer
