Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan bahwa Indonesia mendapatkan pujian dari sejumlah pihak atas angka partisipasi pemilih di Pilkada 2020. Tito menyebut tingkat partisipasi pemilih sebesar 76,09 persen atau mendekati target 77,5 persen yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini cukup baik karena angka ini mendekati target dan melampaui partisipasi pemilih Pilkada 2015.
Jika dirinci, tingkat partisipasi pemilih untuk pemilihan gubernur sebesar 69,67 persen. Provinsi dengan tingkat partisipasi pemilih tinggi adalah Sulawesi Utara, Bengkulu, dan Kalimantan Utara. Adapun provinsi dengan tingkat partisipasi rendah adalah Kalimantan Tengah (59,98 persen), Sumatera Barat (61 persen), dan Kalimantan Selatan (65 persen). Untuk tingkat kabupaten, tingkat partisipasi pemilihnya 77,52 persen. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih untuk pemilihan wali kota sebesar 69,04 persen.
Tito mengatakan angka partisipasi pemilih itu menjadi salah satu keberhasilan bangsa Indonesia. Pihaknya membandingkan dengan Pemilu Amerika Serikat pada November 2020 dengan partisipasi pemilih sebesar 66,9 persen. Angka 66,9 persen itu merupakan partisipasi pemilih tertinggi di Pemilu AS selama 120 terakhir. Capaian tertinggi sebelumnya terjadi di Pemilu AS 1900 dengan angka partisipasi pemilih 73,9 persen.
Tito juga membandingkan dengan partisipasi pemilih di Pemilu Korea Selatan sebesar 66,2 persen, dan angka itu juga merupakan yang tertinggi selama 28 tahun terakhir. Indonesia mendapatkan banyak apresiasi atas tingkat partisipasi pemilih ini.
Salah satu apresiasi datang dari Duta Besar Amerika Serikat pada pekan lalu. Dubes AS menyampaikan selamat kepada masyarakat Indonesia atas berjalannya Pilkada dengan tertib saat pemungutan suara, kampanye juga, voters turnout yang luar biasa bagi mereka.
Pilkada 2020 merupakan yang terbesar kedua, setelah Amerika Serikat, dari 96 pemilihan yang digelar berbagai negara di dunia sepanjang 2020. Potensi pemilih di Amerika Serikat sebanyak 200 juta, sedangkan potensi pemilih di Indonesia sebanyak 100 juta. Dengan tingkat partisipasi 76 persen lebih, artinya hampir 77 juta pemilih yang hadir pada saat hari pemungutan suara se-Indonesia.
Namun dari apresiasi dan kesuksesan tersebut, tentu akan tetap dilakukan evaluasi pelaksanaan Pilkada 2020. Oleh karena itu, Komisi II DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak 2020.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, panja tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti persoalan-persoalan pada pelaksanaan Pilkada 2020. Doli mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Namun, kata Doli, masih terdapat permasalahan yang harus dilakukan evaluasi melalui Panja.
Ia menilai, permasalahan yang terjadi dalam Pilkada seperti adanya praktik politik uang, netralitas ASN, lemahnya koordinasi penyelanggara Pemilu dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Doli berpesan, lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjaga kekompakan dan soliditas. Jika terjadi perbedaan pendapat antara lembaga tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah tanpa harus menunjukkan kepada publik.
Baca Berita Lainnya : Keberhasilan Pilkada Cermin Publik Percaya bahwa Pemerintahan Efektif
