HARIANTERKINI.COM, Jakarta – Tanggapi isu rasialisme terhadap Natalius Pigai, Badan Musyawarah (Bamus) Papua dan Papua Barat apresiasi kinerja Polri.
Seperti diketahui, tindakan rasisme terhadap mantan Komisioner Komnas Ham Natalius Pigai sempat dilakukan oleh Ambroncius Nababan melalui akun Facebook miliknya.
Di mana ia mengunggah foto Natalius yang disandingkan dengan foto gorila, serta ditambahkan dengan tulisan terkait vaksin.
Selanjutnya pada Selasa (26/1/2021), Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan Ketua Relawan Pro Jokowi-Maruf Amin (Pro Jamin) Ambroncius sebagai tersangka.
Atas hal ini, Bamus Papua dan Papua Barat memberikan apresiasi serta mendukung Polri untuk menangani kasus ini.
“Artinya beliau respon cepat bahkan yg bersangkutan sudah ditangani, dipanggil bahkan sudah di tetapkan sebagai tersangka dan ditahan. itu perkembangan terkahir sampai tadi pagi yang kita ikuti dari media sosial,” jelas Ketua Bamus Papua dan Papua Barat, Willem Frans Ansanay di Makasar, Jakarta Timur, Rabu (27/1/2021).
Selanjutnya, Willem berharap agar masyarakat Papua tak terpengaruh pada isu-isu yang berkembang dan belum terbukti kebenarannya.
Ia mengajak masyarakat Papua untuk percaya kepada hukum yang sedang berjalan terkait kasus rasialisme.
“Kita meberikan apresiasi kepada Bapak Kapolri Listyo Sigit dan ke depan hukum tidak bisa tajam ke bawah saja, tapi juga harus tajam ke atas. Jadi penegakan hukum harus dilaksanakan, oleh karena itu kita mendukung keputusan pemerintah lewat kapolri untuk kasus rasisme ini,”
“Dan kami juga berharap kepada masyarakat Papua jangan terjebak dalam isu ini yang dicopas untuk membuat terkesan bahwa seolah olah masyarakat Papua itu seperti monkey dan kita wajib pisah dari indonesia. Kami semua berharap masyarakat papua tidak terjebak dalam provokasi-provokasi itu,” paparnya.
Selain itu, Bamus Papua dan Papua Barat turut mendukung upaya Pemerintah lainnya, yakni mendukung pelaksaan UU OTSUS Jilid II di seluruh Tanag Papua.
“Kami juga mendukung pelaksanaan UU OTSUS di seluruh Tanah Papua dan meolak dengan keras ajakan sekelompok aksi-aksi penolakan UU OTSUS, dengan isu-isu disintegrasi bangsa Indonesia di Tanah Papua,” ujarnya.
Baca Berita Lainnya : Pemerintah Memperhatikan Pembangunan Papua dan Papua Barat
