HARIANTERKINI.COM – Pilkada 2020 ini, akan menentukan bagaimana masyarakat berperan. Namun sekarang ini berbeda dan pertama kali Pilkada dilaksanakan pada saat pandemi. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian tersendiri, Pilkada punya payung hukum yang harus disesuaikan pelaksanaannya dengan pandemi.
Segenap elemen yang terlibat tahapan pemilihan kepala daerah harus mematuhi protokol kesehatan guna mencegah COVID-19. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan menjadi tanggung jawab penyelenggara, peserta dan masyarakat yang terlibat dalam pilkada.
Menurut pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Ahmad Sabiq, butuh upaya yang konsisten untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang sehat. “Harus ada upaya serius memastikan bahwa tahapan-tahapan yang ada dijalankan dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat dan konsisten serta memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan,” ujar Sabiq.
Selain itu, Sabiq mengungkapkan seluruh pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah harus beradaptasi dengan kondisi pandemi virus corona. Calon yang bertarung dalam Pilkad 2020 perlu beradaptasi dengan situasi ditengah pandemi, misalnya dengan menjalankan kampanye-kampanye kreatif yang tidak mengumpulkan massa. Pasangan calon, penyelenggara pemilu dan partai pengusung perlu melakukan sosialisasi kepada para pemilih agar hati-hati dalam mengikuti tahapan pilkada terutama saat pencoblosan.
Tidak hanya itu, optimalisasi sosialisasi melalui media sosial guna meningkatkan partisipasi pemilih. Penyelenggara pemilihan kepala daerah perlu makin kreatif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. KPU dituntut untuk kreatif agar bisa beradaptasi dengan situasi dan menghasilkan konten-konten digital yang apik dan menarik. Tidak hanya lewat media-media massa konvensional seperti TV, radio, surat kabar. Namun juga di media-media sosial.
Sosialisasi protokol kesehatan harus dilakukan secara intensif dan diusahakan dapat menjangkau segenap lapisan masyarakat. Semua sarana komunikasi massa dioptimalkan untuk melakukan kampanye yang tidak menimbulkan kerumunan atau melibatkan orang banyak.
Salah satu indikator terpenting dalam Pilkada 2020 yaitu partisipasi masyarakat. Masyarakat harus cerdas dalam memilih, tolak ukurnya adalah kepada Pasangan Calon (Paslon) itu sendiri bisa memberi contoh dan teladan untuk menangani pandemi ini. Tentunya para calon diharuskan untuk bisa adu program adu gagasan, bukan adu kerumunan. Yang terakhir, tentunya beda pilihan jangan sampai merusak persatuan. Mari kita jaga Pancasila untuk selalu hadir di hati kita. Pilkada Aman, Rakyat Sehat.
Baca Juga : Kepala BKPM sebut UU Cipta Kerja adalah UU masa depan
