HARIANTERKINI.COM – Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan dinasti politik? Dinasti adalah kekuasaan yang dipegang secara turun-temurun yang dilakukan dalam kelompok keluarga yang punya ikatan hubungan darah dengan tujuan mempertahankan kekuasaan.
Dinasti mirip-mirip dengan konsep monarki atau kerajaan, dimana kekuasaan dipertahankan melalui anggota-anggota keluarga di pemerintahan. banyak contoh dinasti politik di Indonesia, seperti yang dilakukan keluarga Ratu Atut Chosiyah di Banten, yang mulai dari istri, suami, adik, sampai anak-anaknya menduduki kursi pemerintahan mulai dari eksekutif sampai legislatif.
Dinasti Politik tidak hanya ada setelah era reformasi, tetapi sudah tumbuh sejak era orde baru, yakni yang terpusat pada keluarga Soeharto atau keluarga Cendana. Di sekitar keluarga Cendana, tumbuh lagi politik dinasti lainnya yang melingkungi yang dikenal dengan kroni-kroni keluarga Cendana. Bahkan salah satu anaknya pun diangkat menjadi menteri ketika itu.
Hal tersebut juga terjadi jika pencalonan itu terjadi di level yang sama.
Misalnya, istri bupati yang mencalonkan diri menempati jabatan yang sama, lalu diikuti pencalonan anaknya menjadi bupati di kemudian hari.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Saan Mustopa menilai rencana majunya Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 bukan bentuk upaya membangun dinasti politik Presiden Joko Widodo. Anak dan menantu Jokowi hanya akan menapaki karirnya di pemerintahan. Begitu pula dengan keponakan Prabowo Subianto yang akan bertarung dalam Pilkada Walikota Tangerang Selatan, ia hanya mencoba menapaki karir dalam pemerintahan dan tidak bisa dikategorikan sebagai dinasti.
Wakil Sekjen PSI Satia Chandra Wiguna menambahkan bahwa dinasti terjadi ketika penunjukan langsung dan tidak ada proses seleksi baik dari internal partai maupun eksternal. Chandra mencontohkan kasus anak Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah. Siti harus melalui konvensi (seleksi) terlebih dulu sebelum mendapat dukungan PSI di pemilihan wali kota Tangerang Selatan, sehingga juga tidak dapat dikategorikan sebagai pembentukan dinasti.
Sependapat dengan pernyataan tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengungkapkan, dulu ketika Agus Harimurti Yudhoyono maju dalam pilkada DKI Jakarta, banyak yang protes, dan menuduh bahwa itu adalah dinasti politik SBY. Menurut Hinca ini memang harus diluruskan yakni yang dimaksud dinasti politik adalah penunjukan langsung, dan bukan publik yang meminta.
Calon-calon pemimpin ini tidak pernah dipaksa untuk masuk ke dunia politik, melainkan masyarakat sendiri yang meminta. Jika memang mereka dianggap memiliki kapabilitas untuk menapaki jenjang karir politik, tentu tidak ada salahnya untuk mencoba bukan?
Baca Juga : Jadikan Pilkada Momentum Akbar Lawan Covid-19
