HarianTerkini.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan strategy memberlakukan kebijakan lockdown (kuncian penuh) akan merugikan ekonomi Indonesia, yang ia hitung bisa mencapai minus 17 persen. Berangkat dari situlah, ia enggan memberlakukan lokdown (karantina penuh), kendati lonjakan kasus corona di Indonesia makin meningkat melampaui China.
Bekas Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa dengan pemberlakuan lokdown berarti ekonomi nasional bisa berkontraksi lebih lanjut seandainya pemerintah memberlakukan karantina penuh untuk menahan wabah itu.
“Jika kita telah memberlakukan lockdown kuncian total , maka ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi bahkan bisa mencapai minus 17 persen,” katanya.
Berbicara pada pertemuan dengan para gubernur di Istana Bogor, Jawa Barat, ia menerangkan, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi global bakal menyusut 2,5 persen, sementara Bank Dunia memperkirakan kontraksi lima persen.
Jokowi kemudian membandingkan kondisi ekonomi negara Indonesia dengan negara lain yang menerapkan kebijakan lockdown, seperti Amerika Serikat dan Prancis. Kondisi ekonomi di negara-negara tersebut mengalami kontraksi masing-masing sebesar 9,7 dan 17,2 persen.
“Tidak ada pertumbuhan ekonomi di negara mana pun, di masa pandemi ini. Namun, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia, China, dan India,” katanya.
Dalam hemat Jokowi, Indonesia sangat beruntung karena tidak menerapkan kebijakan lockdown (kuncian penuh) sehingga tidak mengalami kontraksi ekonomi hingga dua digit. Berbeda dengan negara – negara yang awalnya langsung menerapkan kebijakan lockdown, konstraksi ekonominya sampai merosot drastis. Bahkan, ia memperkirakannya hany akan turun 4,3 persen pada kuartal kedua dari pertumbuhan 2,97 pada kuartal pertama.
Sebagai informasi, sejak pecahnya COVID-19, Indonesia telah menerapkan penguncian sebagian, yang secara lokal dikenal sebagai pembatasan sosial skala besar (PSBB), yang di berlakukan hanya di beberapa daerah.
Namun, sebagian besar telah mengurangi atau mencabut pembatasan mereka meskipun mereka terus mengalami peningkatan dalam kasus COVID-19 yang dikonfirmasi.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rata-rata harian kasus baru meningkat menjadi 1.716 minggu lalu dari 1.473 kasus baru per hari di minggu sebelumnya.
Presiden Jokowi lebih jauh membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain, termasuk AS dan Brasil, dalam hal tingkat infeksi mereka, yang “(lebih tinggi) dari Indonesia.”
Dia menjelaskan bahwa Indonesia bukan salah satu dari 10 negara dengan jumlah kasus terbanyak, yang patut dipuji mengingat negara tersebut memiliki salah satu populasi tertinggi di dunia.
“Itu berarti kita masih bisa mengendalikan situasi. Kita tidak boleh kehilangan kendali,” tandasnya saat dijumpai wartawan dalam suatu kesempatan.
Presiden juga telah mendesak dan memerintahkan kepada semua kepala daerah untuk bekerja lebih keras dan fokus guna mengelola krisis kesehatan dan menemukan keseimbangan antara ekonomi dan kesehatan masyarakat.
Dia mendesak mereka untuk mempercepat pengeluaran, terutama belanja modal, karena kuartal ketiga tahun ini akan menentukan titik balik pemulihan ekonomi negara.
Jokowi sendiri berpendapat, dia akan segera mengeluarkan instruksi presiden yang penting. Di dalamnya, ia mewajibkan setiap provinsi untuk mengeluarkan peraturan yang menetapkan sanksi untuk pelanggaran protokol kesehatan.
Untuk tantangan selanjutnya, apakah mungkin Jokowi bisa memperoleh keduanya yaitu ekonomi yang tetap stabil sekaligus kasus corona yang menurun ? Sebagai rakyat kita seharusnya mengikuti upaya pemerintah untuk menurunkan jumlah kasus positif corona dengan disiplin diri dan mengikuti protokol kesehatan seperti yang disarankan oleh pemerintah.
Baca juga : Jokowi Bentuk Tim Terpadu Tangani Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
