HARIANTERKINI.COM – Beredarnya pesan singkat di aplikasi Whatsapp yang mengatasnamakan GEBRAK atau Gerakan Buruh Bersama Rakyat dibantah oleh juru bicara GEBRAK Ilhamsyah.
“Beredarnya pesan berantai tersebut adalah ulah oknum tidak bertanggung jawab yang ingin membuat ricuh suasana” Ujar Ilhamsyah
GEBRAK tidak pernah mengeluarkan perintah untuk mengajak masyarakat melakukan aksi yang provokatif maupun anarkis
“Kami menghormati hasil audiensi pada 16 Juli 2020, sehingga adanya pesan provokatif di aplikasi Whatsapp yang berusaha memprovokasi masyarakat maupun kaum buruh tersebut dipastikan bukan dari kami”
Menurut Ilhamsyah, GEBRAK optimis bahwa pemerintah mampu memberikan kebijakan yang terbaik bagi masyarakat terutama kaum buruh terutama pasca audiensi.
Sebelumnya, pada hari Kamis (16/7/2020) DPR RI mengadakan rapat paripurna di gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu dibahas beberapa rancangan Undang-Undang atau Omnibuslaw.
Selain itu, tampak dari pagi sampai malam hari, masyarakat dari berbagai kalangan, orang dewasa bahkan anak-anak melakukan demonstrasi di sepanjang jalan depan gedung DPR RI. Ribuan massa dengan berbagai tuntutan hadir untuk menyampikan aspirasi masing-masing.
Dalam kesempatan itu, beberapa kelompok massa diberi kesempatan untuk beraudiensi dengan pihak DPR RI dalam menyampaikan tuntutan mereka. Massa Aksi GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) dan Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) yang menolak Omnibus Law juga berkesempatan untuk bertemu Wakil Ketua DPR RI dan Badan Legislasi DPR RI.
Berikut merupakan beberapa hasil audiensi tersebut:
Soal RUU Cipta Kerja Omnibus Law
1. Tidak ada pengesahan di Paripurna hari ini (16 Juli 2020).
2. Pembahasan RUU Cipta Kerja Omnibuslaw oleh DPR baru 1/8 bagian dari keseluruhan RUU Cipta Kerja danbaru membahas soal UMKM.
3. Keputusan untuk apakah DPR akan melanjutan pembahasan atau tidaknya akan dibahas di rapat pimpinan setelah reses yang akan berakhir pada 14 Agustus. Aspirasi massa aksi GEBRAK dan kertas posisi akan disampaikan sebelum sidang pembahasan dilanjutkan.
4. Pimpinan DPR berjanji tidak akan ada persidangan untuk membahas RUU Cipta Kerja Omnibuslaw selama masa reses.
Baca Berita Lainnya : Kamuflase Kelompok Pseudo Pancasila Membela Pancasila… Shame On You PA 212
