Di tengah pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan berakhir, Mendagri, Tito Karnavian malah mengumumkan bahwa Pilkada Serentak 2020 akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Bahkan prosesnya telah berjalalan pada 15 Juli kemarin.
Tentu banyak masyarakat yang bertanya kenapa dengan kondisi seperti ini Pemerintah tetap mengadakan Pilkada yang jelas melibatkan interaksi massa di dalamnya. Secara logika, hal ini berpotensi sebagai pusat penyebaran baru Covid-19.
Dilihat secara kasat mata memang Pilkada Serentak 2020 harusnya ditunda karena adanya pandemic Covid-19 ini.
Disamping kemungkinan lahirnya cluster baru juga menghabiskan anggaran cukup besar. Dengan penanganan Covid-19 saja Pemerintah mulai kelabakan mencari alokasi dana, malah ditambah dengan beban Pilkada yang tidak sedikit.
Pandangan seperti itu pasti hinggap di masyarakat sebagai pandangan awal akan pelaksanaan Pilkada. Namun jika ditiliki, perhelatan rakyat ini mungkin saja bisa membantu pulihnya ekonomi masyarakat akibat Covid-19.
Kita tahu bahwa para calon yang bertarung dalam Pilkada perlu mengumpulkan dukungan masyarakat untuk menang. Cara yang paling umum dengan menggunakan alat peraga kampanye seperti spanduk, umbul-umbul, ataupun kaos dengan wajah calon terpampang jelas di depannya. Alat peraga itu pastilah bukan hasil produksi mandiri, tapi melibatkan pihak-pihak lain. Disinilah, manfaat Pilkada secara ekonomis dirasakan oleh masyarakat, terutama UMKM.
Dengan besarnya gelontoran dana dari para calon maka roda perekonomian masyarakat akan kembali berjalan. UMKM akan terdampak langsung lewat produksi alat kampanye hingga urusan logistik makanan untuk para pendukung. Selain itu, adanya dorongan dari Mendagri untuk kampanye dengan materi pencegahan Covid-19 maka masyarakat mendapat kesempatan akses pada alat Kesehatan seperti masker dan handsanitizer dari para calon. Tentu saja produksi alat kesehatan ini diharapkan dari UMKM di daerah tersebut.
Mungkin sebagian masyarakat perkotaan tidak dapat merasakan langsung manfaat Pilkada ini, tetapi bagi yang berdomisili di daerah-daerah hal ini sangatlah berarti dalam menggerakkan kembali perekonomian yang tersendat karena Covid-19. Toh, Pilkada juga dilakukan dengan protokol kesehatan dan KPU sudah berencana memperbanyak TPS untuk menghindari kerumunan. Itung-itung petugas KPPS juga mendapat rejeki sampingan selama perhelatan Pilkada Serentak 2020.
Baca Berita Lainnya : Menuju Pilkada Sehat dan Mendidik
