HARIANTERKINI.COM – Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah guna menggelar Pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang. Ada beberapa pertimbangan pemerintah, antara lain bahwa mayoritas daerah yang akan melaksanakan pemilihan, akhir masa jabatan Kepala Daerah akan berakhir pada Februari 2021 dan anggaran Pilkada sudah disiapkan untuk pelaksanaan Pilkada pada 2020.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sempat mengundang Duta Besar Korea Selatan untuk RI, Kim Chang-Beom, membahas pelaksanaan pemilu yang dilakukan di Negeri Gingseng itu di tengah wabah virus corona.
Korea Selatan, mencatatkan diri sebagai negara pertama di dunia yang menggelar Pemilu ditengah mewabahnya covid 19. Sekitar 43 juta lebih warga Korsel telah menyalurkan hak pilih pada tanggal 15 April 2020 lalu. Pemilih tetap datang ke TPS dengan beberapa syarat. Mereka tetap harus menggunakan masker dan sarung tangan serta tak lupa menjaga jarak setidaknya satu meter antara pemilih yang satu dengan yang lain.
Pemilih juga diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas. Penyemprotan disinfektan juga tetap dilakukan. Kepada mereka yang sedang demam diberikan TPS khusus. Berkaca dari sistem yang dilakukan oleh Korea Selatan apakah di negara juga kita bisa memberlakukan sistem tersebut jika pemilihan digelar di tengah pandemi virus?
Senior Program Manager International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) Adhy Aman optimis Indonesia bisa mencontoh sistem Pemilu Korea Selatan untuk Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, butuh kepercayaan publik, aksi solidaritas, kolaborasi untuk saling menjaga diri, melakukan protokol kesehatan, dan dukungan semua pihak untuk keberhasilan Pilkada.
Pemerintah, termasuk penyelenggara Pemilu, ditambah dengan Gugus Tugas Covid-19 secara prinsip siap mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah. Tak tanggung-tanggung, guna memfasilitasi alat pelindung diri (APD) bagi penyelenggara maupun pemilih selama berlangsungnya Pemilu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran sebesar 14,98 triliun rupiah dari APBN.
Yang juga tentunya tak kalah penting, peserta Pilkada termasuk masyarakat memiliki peranan vital untuk terlibat dan patuh dalam protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta demokrasi ini.
Indonesia perlu membuktikan diri sebagai bangsa yang kuat, seperti halnya Korea Selatan dengan mewujudkan spirit sebuah negara demokrasi ditengah pandemi.
Baca Juga : Pilkada 2020 Tak Ditunda, Mahfud Tegaskan demi Lahirkan Kepala Daerah Definitif
