HARIANTERKINI.COM – Sebanyak enam tersangka kasus korupsi Jiwasraya akan menghadapi sidang perdana hari ini. Sidang diagendakan mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Berdasarkan keterangan pers dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, yang diterima detikcom, enam tersangka yang akan segera disidangkan adalah Benny Tjokrosaputro untuk berkas kasus tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU),…
HARIANTERKINI.COM – Indonesia tengah menuju era kenormalan baru atau new normal. Pemerintah menyatakan kebijakan ini bukan asal-asalan, ada faktor keilmuannya. Dengan akan mulainya era new normal di Indonesia, sejumlah kegiatan yang sebelumnya dihentikan atau dibatasi bakal dibuka kembali dengan sejumlah aturan. Aktivitas itu termasuk kegiatan perekonomian hingga tempat ibadah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembukaan…
HarianTerkini.com – Pandemi COVID-19 membuat penyelenggaraan final Liga Champions yang tadinya direncanakan diselenggarakan di Istanbul harus terpaksa berpindah tempat. Dilansir dari Sport Business, UEFA telah menyatakan rencana mereka untuk memindahkan laga final Liga Champions yang tadinya telah ditentukan bertempat di salah satu kota terbesar di Turki tersebut. Rencana UEFA memindahkan laga final Liga Champions tersebut…
Jakarta, HARIANTERKINI.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan tidak ada pihak yang ingin mencabut TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Menurutnya, tak ada pula lembaga yang bisa mencabut TAP MPRS tersebut. Isu tentang pencabutan TAP MPRS No. XXV tahun 1966 menguat ketika RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP)…
HARIANTERKINI.COM – Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 2011-2014 Denny Indrayana mengatakan, secara konstitusional dan politik, sulit memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakan penanganan pandemi corona. Setidaknya, ada tiga syarat yang harus dipenuhi terkait pemakzulan presiden. Pertama, berdasarkan Pasal 7A Undang-undang Dasar atau UUD 1945, presiden bisa diberhentikan oleh MPR atas usul…
