JAKARTA, HARIANTERKINI.COM- Tenaga Ahli Utama Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menjawab tudingan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bahwa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) termasuk otoriter. Indikasi otoritarianisme berlangsung sejak tahun 2015. Salah satunya tentang dwi fungsi pertahanan keamanan yang berdampak pada kebijakan yang membuat TNI-Polri terlibat dalam pemerintahan. Donny menyatakan “Jabatan yang diisi TNI-Polri hanya jabatan yang memungkinkan. Selain itu, jabatan bukan diisi oleh TNI-Polri aktif”.
“Di pemerintahan Jokowi hanya memang jabatan-jabatan yang memang dimungkinkan secara undang-undang, dan itu juga ada persyaratannya, TNI aktif kan tidak boleh,” ungkap Donny pada Senin (15/6/2020).
Donny menambahkan “Secara Undang-undang TNI dapat melakukan operasi militer selain perang. Ia pun mencontohkan terkait distribusi alat kesehatan. Menurutnya, tanpa kehadiran TNI maka distribusi alat kesehatan ke pelosok-pelosok desa akan menjadi terhambat”.
“Memang infrastruktur dan punya SDM yang mumpuni untuk melakukan itu, misalnya distribusi alat kesehatan, distribusi PCR dan rapid test, itu kan kalau tanpa dibantu TNI akan kesulitan. TNI punya jaringan sampai ke desa-desa ada Babinsa dan sebagainya,” tegas Donny.
“Jadi kenapa tidak ketika TNI bisa membantu pekerjaan-pekerjaan sipil selama memang kemudian tidak mengambil alih sipil. Tetapi bahwa TNI hanya untuk membantu untuk meringankan pekerjaan-pekerjaan sipil supaya tujuan tercapai,” pungkas Donny.
