Pemerintah lewat Menko Polhukam Mahfud Md tengah mengkaji relaksasi atau pelonggaran aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena menilai relaksasi PSBB boleh dilakukan asalkan penegakan sanksi pelaksanaan social dan physical distancing harus dilakukan dengan ketat.
“Penyesuaian kebijakan termasuk relaksasi PSBB bisa dilalukan asalkan penegakan sanksi pelaksanaan social dan physical distancing harus dilakukan dengan ketat,” kata Melki saat dihubungi, Minggu (3/5/2020).
Melki mengatakan pemerintah selalu melakukan evaluasi berkala terkait penanganan COVID-19, baik dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan budaya. Menurutnya, evaluasi ini tentu bisa saja tetap konsisten dengan kebijakan PSBB saat ini atau bisa dilakukan relaksasi.
“Yang penting prinsip dasar pencegahan dan pemutusan COVID-19 harus dilakukan dengan konsisten dan disiplin lalukan protokol kesehatan,” katanya.
“Relaksasi boleh dengan prinsip social distancing dan physical distancing ketat. Sanksi dan penegakan dilakukan secara tegas sesuai aturan untuk mendisiplinkan,” sambungnya.
Dia meyakini bahwa gugus tugas dan berbagai kementerian-lembaga sudah menimbang dan membahas berbagai hal terkait rencana tersebut. Terkait berbagai keluhan warga yang diungkap Mahfud Md selama PSBB, Melki menyebut pemerintah memiliki data yang valid untuk dicarikan solusi terbaiknya.
“Pemerintah tentu memiliki data lapangan yang valid dan catatan terkait keluhan masyarakat sehingga perlu dicari solusinya, yang penting protokol kesehatan secara detail harus dibuat dan diberlakukan secara ketat. Sehingga warga yang bergerak tetap bisa mencegah dan memutus penularan COVID-19,” katanya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang memikirkan adanya relaksasi PSBB. Hal itu menanggapi adanya keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas saat PSBB.
“Kita tahu ada keluhan ini sulit keluar, sulit berbelanja, dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya. Kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB,” kata Mahfud saat siaran langsung melalui Instagram-nya, @mohmahfudmd, Sabtu (2/5).
Pelonggaran-pelonggaran aktivitas pada relaksasi PSBB itu seperti mengizinkan rumah makan untuk buka, namun dengan menerapkan protokol tertentu. Menurutnya, imunitas masyarakat bisa menurun jika masyarakat merasa stress karena dikekang dengan aturan PSBB.
