Jakarta, HarianTerkini.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah masih memiliki cadangan dana yang bisa dialokasikan untuk program bantuan sosial (bansos). Namun, ia tak menyebut secara spesifik berapa nominal cadangan yang disiapkan pemerintah untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat.
“Masih ada cadangan untuk menyelesaikan pembayaran bagi yang belum mendapatkan,” kata Jokowi, Rabu (13/5).
Oleh karenanya, Jokowi meminta masyarakat yang terdampak penyebaran virus corona melaporkan ke ketua RW atau ketua RT jika belum mendapatkan bansos dari pemerintah sampai sekarang.
“Bisa melaporkan kembali ke RT atau RW,” ucap Jokowi.
Pemerintah menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani penyebaran virus corona. Dari dana itu, pemerintah menganggarkan Rp110 triliun untuk bansos.
Jokowi menjabarkan bansos yang dimaksud, antara lain program keluarga harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang dibayar mulai April 2020, kartu sembako kepada 20 juta penerima, dan kartu prakerja untuk 5,6 juta orang.
Kemudian, daya 450VA dan diskon 50 persen untuk tujuh juta pelanggan 900 VA bersubsidi, tambahan insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta dukungan logistik dan kebutuhan pokok.
Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai (BLT) dari anggaran dana desa sebesar Rp21 triliun-Rp22 triliun. Jokowi menyebut realisasi BLT dana desa sejauh ini baru 10 persen.
